Connect with us

SUARA.com

Erick Thohir jadi menteri BUMN?

Presiden Jokowi telah memanggil Erick ke Istana Negara.

Bagikan !

Published

on

Erick Thohir. (Suara.com/Ummi Hadyah Saleh)

ZONAUTARA.com – Pemilik perusahaan PT Mahaka Media Tbk (ABBA) Erick Thohir dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara jelang pengumuman susunan Kabinet Kerja Jilid II, Senin (21/10/2019).

Kehadiran Erick di Istana memunculkan spekulasi bahwa orang yang sukses dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 disebut-sebut akan menduduki posisi Menteri BUMN periode 2019-2024.

Dipanggilnya Erick Thohir ke Istana Kepresidenan, terpantau harga saham perusahaan PT ABBA mulai merangkak naik.

Saham ABBA merangkak naik sebesar 16,94% dari Rp 188 per saham menjadi Rp 214 per saham. Angka tersebut masih di bawah level tertinggi yang dicapai ABBA hingga saat ini, yakni sebesar Rp 216 per saham.

Sejak Erick Thohir ditunjuk menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, harga saham ABBA terus bergerak menguat. Kenaikan harga saham ABBA tercatat mencapai 102,08% dalam periode tersebut.

Sekadar informasi, Erick Thohir dan Wishnutama datang ke Istana Kepresidenan jelang Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan calon menteri di Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2, Senin (21/10/2019).

Mereka bedua datang hampir bersamaan. Pihak Istana Kepresidenan menghubungi Wishnutama, Minggu (21/10/2019) malam. Dikabarkan Wishnutama akan menjadi Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

“Belum tahu,” singkat Wishnutama di Istana Kepresidenan, Senin siang.

Bagikan !

SUARA.com

Ngabalin: Pemerintah fokus tangani covid-19, tunda bahas RUU HIP

Menurut dia, tidak mudah membahas Haluan Ideologi Pancasila. Pasalnya pembahasan HIP adalah persoalan besar yang butuh konsentrasi yang besar.

Bagikan !

Published

on

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. [Suara.com/Ari Purnomo]

ZONAUTARA.COM – Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden mengatakan, pemerintah belum mau membahas usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Kita tidak mau membahasnya,” ujar Ngabalin, dikutip dari Suara.com.

Pernyataan Ngabalin menyusul keputusan pemerintah yang menunda pembahasan RUU HIP.

Ia menegaskan alasan pemerintah sementara menolak pembahasan RUU HIP karena terjadi perdebatan yang luar biasa di sejumlah pihak dan kalangan masyarakat.

Selain itu, kata Ngabalin, pemerintah saat ini fokus dan serius menangani pandemi Covid-19.

“Kita sekarang sangat serius sedang menghadapi pandemi covid-19. Konsentrasi Presiden, Pemerintah itu kan dalam menangani percepatan penanganan covid-19,” katanya.

Tak hanya itu, pembahasan RUU HIP bukan momentum yang tepat lantaran pemerintah masih fokus menangani Covid-19.

Menurut dia, tidak mudah membahas Haluan Ideologi Pancasila. Pasalnya pembahasan HIP adalah persoalan besar yang butuh konsentrasi yang besar.

“Diharapkan agar konsentrasi besar, power pemerintah benar benar fokus dalam rangka penyelesaian, percepatan penanganan covid 19. Jadi ini soal timing sebetulnya ya, tidak terlalu tepat. Tidak gampang ini bahas haluan ideologi pancasila loh. Ini persoalan besar. Konsentrasi kita nanti akan terganggu,” tutur dia.

Ketika ditanya apakah pemerintah akan membahas RUU HIP dengan DPR setelah Covid-19 dikendalikan, Ngabalin menuturkan hal tersebut tergantung DPR dan komponen masyarakat.

“Itu tergantung DPR. DPR yang punya hak inisiatif. Kalau seluruh komponen masyarakat melakukan perlawanan kan, akan mengganggu situasi keamanan. Yang pasti karena ini hak inisiatif parlemen, jangan ada yang sebarkan berita kebohongan, kebencian, yang dialamatkan kepada pemerintah,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap, pemerintah akhirnya memutuskan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.

Mahfud mengatakan, pemerintah juga meminta DPR RI sebagai pengusul untuk menerima masukan terlebih dahulu dari masyarakat, sebelum melanjutkan pembahasan RUU HIP.

Hal tersebut disampaikan Mahfud melalui akun Twitter @mohmahfudmd pada Selasa (16/6/2020).

“Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk membahasnya dan meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat,” kata Mahfud.

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com