Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Menanti kejutan menteri muda dalam Kabinet Kerja jilid 2

Akan ada dua kementerian baru.

Bagikan !

Published

on

susunan kabinet jokowi
Presiden Joko Widodo bersama keluarga. (Foto: Setneg)

ZONAUTARA.com – Presiden Joko Widodo menyatakan akan memperkenalkan susunan Kabinet Kerja Jilid II pada hari ini, Senin (21/10/2019).

Tidak ada yang benar-benar tahu siapa saja yang dipercayakan Jokowi menjadi pembantu presiden dalam Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin kedepan, sampai nama-nama itu diumumkan sendiri oleh Presiden.

Namun dalam beberapa kesempatan, Jokowi kerap memberikan signal komposisi para menterinya nanti. Salah satu signal yang diberikan oleh Jokowi adalah terakomodirnya menteri dari kalangan generasi muda.

Calon menteri muda yang dimaksud Jokowi di bawah usia 35 tahun, bahkan ada yang di bawah 30 tahun.

“Mereka berasal dari profesional, bukan partai. Punya pengalaman manajerial yang kuat,” ujar Jokowi dikutip dari Kompas.com.

Publik menebak calon menteri muda yang dimaksud Jokowi berasal dari kalangan pengusaha start up. Namun ketika ditanya soal itu, Jokowi hanya tersenyum.

Wajah baru

Jokowi juga memberi petunjuk lain bawah dalam komposisi Kabinet Kerja Jilid II akan diisi oleh banyak wajah baru.

“Ya ada lah, yang lama ada, yang baru banyak,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi memastikan bahwa ada calon menteri yang berasal dari Papua. Dalam Kabinet Kerja Jilid I, menteri yang berasal dari Papua adalah Yohana Yembise yang menduduki Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak.

Di beberapa kesempatan Jokowi mengungkapkan bahwa komposisi Kabinetnya nanti akan terdiri dari 55 persen dari kalangan profesional dan 45 persen dari kalangan partai politik.

Pada Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin ini juga akan ada dua kementerian baru yakni Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi.

Sementara beberapa kementerian akan dilebur menjadi satu.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Politik dan Pemerintahan

Kajian akademis diperlukan untuk evaluasi Pilkada Langsung

Asimetris itu artinya tidak semuanya Pilkada Langsung.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung perlu dievaluasi. Demikian yang dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Semua kebijakan publik apalagi menyangkut masyarakat banyak, menyangkut sistem pemilihan, itu juga perlu dievaluasi setelah berapa lama.

“Nah, kemudian evaluasi itu harus dilakukan dengan mekanisme evaluasi kajian akademis, jangan kajian empirik berdasarkan pemikiran semata,” kata Mendagri Tito usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Menurut Mendagri, diperlukan metode penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung melalui institusi yang reliabel. Metode penelitiannya juga harus dilakukan secara benar oleh institusi yang reliabel yang reputasinya bagus. Mungkin tiga sampai empat kajian lembaga penting yang terkenal baru kita lihat hasilnya, bisa saja temuannya nanti menyatakan bahwa publik lebih sepakat dengan Pilkada Langsung terus dilanjutkan.

“Kita otomatis why not? Ini adalah suara rakyat. Tapi kalau nanti kajian akademiknya kita tidak perlu Pilkada Langsung tapi Pilkada Asimetris itu juga jadi pertimbangan,” kata Tito.

Metode pelaksanaan Pilkada Asimetris yang memungkinkan hanya di kota-kota tertentu yang melaksanakan Pilkada secara langsung, imbuhnya, perlu dipersiapkan analisis lebih lanjut seperti indeks kedewasaan dalam berdemokrasi.

“Asimetris itu artinya tidak semuanya Pilkada Langsung, maka perlu dibuat indeks kedewasaan demokrasi tiap-tiap daerah. Saya sudah bicara dengan Kepala Pusat Statistik dan Kepala Balitbang di Kemendagri untuk menggunakan anggaran itu untuk mencoba melihat indeks demokrasi, daerah mana saja yang siap melaksanakan Pilkada Langsung dan tidak,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Tito, Kemendagri tidak pada posisi dalam mengambil keputusan memilih sistem Pilkada Langsung, Tidak Langsung, atau Asimetris. Namun diperlukan kajian akademis dalam menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung yang telah berlangsung dalam kurun waktu 15 tahun ini.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com