Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Olly belum terlihat, Tety datang dengan kemeja putih

Tetty Paruntu datang dengan mengenakan kemeja putih.

Bagikan !

Published

on

Foto: Kumparan.com

ZONAUTARA.com – Gubernur Sulawesi Olly Dondokambey belum terlihat sebagai tamu yang datang di Istana Negara, Senin (21/10/2019).

Sebagaimana diketahui, hari ini Presiden Joko Widodo berjanji akan memperkenalkan susunan kabinetnya pada hari ini.

Wartawan menunggu pengumuman itu dengan berjaga-jaga di depan Istana Negara dan mengamati siapa yang datang.

Baca juga: Tetty Datang ke Istana

Hingga pukul 11.35 WIT, baru tiga orang yang terlihat datang, Mahfud MD, Tetty Paruntu dan Nadiem Makarim.

Yang mengejutkan adalah Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu atau Tetty Paruntu. Tetty terlihat datang mengenakan kemeja putih. Saat dikerumuni wartawan, Tetty tak berbicara apapun.

Selama ini nama Olly Dondokambey didengungkan akan menduduki posisi menteri.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Politik dan Pemerintahan

Kajian akademis diperlukan untuk evaluasi Pilkada Langsung

Asimetris itu artinya tidak semuanya Pilkada Langsung.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung perlu dievaluasi. Demikian yang dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Semua kebijakan publik apalagi menyangkut masyarakat banyak, menyangkut sistem pemilihan, itu juga perlu dievaluasi setelah berapa lama.

“Nah, kemudian evaluasi itu harus dilakukan dengan mekanisme evaluasi kajian akademis, jangan kajian empirik berdasarkan pemikiran semata,” kata Mendagri Tito usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Menurut Mendagri, diperlukan metode penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung melalui institusi yang reliabel. Metode penelitiannya juga harus dilakukan secara benar oleh institusi yang reliabel yang reputasinya bagus. Mungkin tiga sampai empat kajian lembaga penting yang terkenal baru kita lihat hasilnya, bisa saja temuannya nanti menyatakan bahwa publik lebih sepakat dengan Pilkada Langsung terus dilanjutkan.

“Kita otomatis why not? Ini adalah suara rakyat. Tapi kalau nanti kajian akademiknya kita tidak perlu Pilkada Langsung tapi Pilkada Asimetris itu juga jadi pertimbangan,” kata Tito.

Metode pelaksanaan Pilkada Asimetris yang memungkinkan hanya di kota-kota tertentu yang melaksanakan Pilkada secara langsung, imbuhnya, perlu dipersiapkan analisis lebih lanjut seperti indeks kedewasaan dalam berdemokrasi.

“Asimetris itu artinya tidak semuanya Pilkada Langsung, maka perlu dibuat indeks kedewasaan demokrasi tiap-tiap daerah. Saya sudah bicara dengan Kepala Pusat Statistik dan Kepala Balitbang di Kemendagri untuk menggunakan anggaran itu untuk mencoba melihat indeks demokrasi, daerah mana saja yang siap melaksanakan Pilkada Langsung dan tidak,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Tito, Kemendagri tidak pada posisi dalam mengambil keputusan memilih sistem Pilkada Langsung, Tidak Langsung, atau Asimetris. Namun diperlukan kajian akademis dalam menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung yang telah berlangsung dalam kurun waktu 15 tahun ini.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com