Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Tetty Paruntu pernah diperiksa KPK

Tetty hadir di Istana Negara.

Bagikan !

Published

on

Foto: Kumparan.com

ZONAUTARA.com – Masyarakat Sulawesi Utara terkejut dengan kehadiran Bupati Minahasa Selatan Tetty Paruntu yang hadir di Istana Negara, Senin (21/10/2019).

Kehadiran Tetty ke Istana bersamaan dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang ingin memperkenalkan para calon menterinya dalam Kabinet Kerja Jilid II.

Banyak orang bergembira kehadiran Tetty di Istana memberi signal ada posisi menteri yang akan dijabat tokoh dari Sulut. Selama ini nama Olly Dondokambey santer disebut-sebut akan menjadi salah satu menteri Jokowi.

Perlu diketahui Tetty Paruntu pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjalani pemeriksaan dalam kasus yang menjerat politikus Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso.

Baca juga: Tetty Paruntu hadir di Istana Negara

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan saat itu KPK sedang menelusuri dugaan sumber gratifikasi yang diberikan anggota DPR, Bowo Sidik, terkait revitalisasi pasar di Minahasa Selatan.

Febri menuturkan, Tetty telah diperiksa dalam penyidikan dan persidangan kasus tersebut. Hingga kini proses persidangan itu terus berlanjut.

Dalam pengembangan kasus itu, KPK baru saja menetapkan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono.

“Terkait pemberi gratifikasi belum ada tersangka baru, nanti kami perlu cermati dulu fakta yang muncul di persidangan,” ujar Febri, dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu, Febri enggan memberikan tanggapan terkait kemungkinan Tetty diangkat menjadi menteri setelah dipanggil Jokowi ke Istana.

“Saya kira kami tidak merespons hal tersebut dulu sekarang. Yang bisa kami konfirmasi, yang bersangkutan memang pernah diperiksa dan ada sejumlah fakta persidangan yang perlu didalami lebih lanjut,” kata Febri.

Diberitakan, Bupati Minahasa Selatan Tetty Paruntu menyambangi Istana hari ini dengan mengenakan kemeja putih.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Politik dan Pemerintahan

Kajian akademis diperlukan untuk evaluasi Pilkada Langsung

Asimetris itu artinya tidak semuanya Pilkada Langsung.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung perlu dievaluasi. Demikian yang dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Semua kebijakan publik apalagi menyangkut masyarakat banyak, menyangkut sistem pemilihan, itu juga perlu dievaluasi setelah berapa lama.

“Nah, kemudian evaluasi itu harus dilakukan dengan mekanisme evaluasi kajian akademis, jangan kajian empirik berdasarkan pemikiran semata,” kata Mendagri Tito usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Menurut Mendagri, diperlukan metode penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung melalui institusi yang reliabel. Metode penelitiannya juga harus dilakukan secara benar oleh institusi yang reliabel yang reputasinya bagus. Mungkin tiga sampai empat kajian lembaga penting yang terkenal baru kita lihat hasilnya, bisa saja temuannya nanti menyatakan bahwa publik lebih sepakat dengan Pilkada Langsung terus dilanjutkan.

“Kita otomatis why not? Ini adalah suara rakyat. Tapi kalau nanti kajian akademiknya kita tidak perlu Pilkada Langsung tapi Pilkada Asimetris itu juga jadi pertimbangan,” kata Tito.

Metode pelaksanaan Pilkada Asimetris yang memungkinkan hanya di kota-kota tertentu yang melaksanakan Pilkada secara langsung, imbuhnya, perlu dipersiapkan analisis lebih lanjut seperti indeks kedewasaan dalam berdemokrasi.

“Asimetris itu artinya tidak semuanya Pilkada Langsung, maka perlu dibuat indeks kedewasaan demokrasi tiap-tiap daerah. Saya sudah bicara dengan Kepala Pusat Statistik dan Kepala Balitbang di Kemendagri untuk menggunakan anggaran itu untuk mencoba melihat indeks demokrasi, daerah mana saja yang siap melaksanakan Pilkada Langsung dan tidak,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Tito, Kemendagri tidak pada posisi dalam mengambil keputusan memilih sistem Pilkada Langsung, Tidak Langsung, atau Asimetris. Namun diperlukan kajian akademis dalam menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung yang telah berlangsung dalam kurun waktu 15 tahun ini.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com