Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Menkominfo Johnny Plate disorot SAFENet

Johnny merupakan menteri dari kalangan politikus.

Bagikan !

Published

on

Menkominfo Johnny Plate
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate (Foto: Istimewa)

ZONAUTARA.com – Johnny Gerard Plate yang dipercaya Presiden Joko Widodo menduduki jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mendapat sorotan dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet).

Sorotan itu terkait latar belakang Johnny yang berasal dari kalangan politikus. Direktur Eksekutif SAFENet Damar Juniarto mengatakan periode pertama pemerintahan Jokowi, profesional diangkat sebagai Menkominfo. Rudiantara memang bukan berlatar belakang politik, tapi sebagai profesional yang berkecimpung di sektor teknologi komunikasi informatika (TIK/ICT).

“SAFEnet menilai kembalinya jatah kursi Menkominfo ke parpol menunjukkan arah gerak Kemenkominfo ke depan perlu diawasi terkait banyaknya persoalan yang harus segera diselesaikan oleh Menkominfo yang baru,” kata Damar dalam keterangan resmi yang diterima Zonautara.com, Rabu (23/10).

Baca juga: Inilah susunan Kabinet Indonesia Maju

Johnny menggantikan Rudiantara untuk menjabat sebagai Menkominfo periode 2019-2024. Johnny sebelumnya menjabat sebagai Sekjen Partai Nasdem dan duduk di Komisi XI DPR RI periode 2014-2019 mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I.

Kendati demikian, Damar mencatat Johnny condong ke isu-isu media dan kebebasan berekspresi.

“Johnny G Plate berasal dari parpol Nasdem dan berlatar belakang pengusaha. Rekam jejaknya di bidang komunikasi minim, tetapi SAFEnet mencatat Menkominfo yang baru ini memiliki keberpihakan pada isu-isu media dan kebebasan berekspresi,” jelasnya.

Damar membeberkan sembilan masalah di Kemenkominfo yang perlu segera diatasi:

1. Cabut pasal-pasal karet di UU ITE.
2. Terbitkan UU perlindungan data pribadi warga.
3. Stop pemadaman internet.
4. Memperjelas mekanisme penapisan internet.
5. Perbaiki isi pasal 26 UU ITE agar tidak disalahgunakan untuk sensor.
6. Susun UU Keamanan Siber yang menghormati keamanan individu.
7. Perbaiki upaya penanggulangan hoaks dengan melibatkan multi-stakeholders.
8. Tanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan kelompok minoritas lewat daring secara serius.
9. Memperbaiki UU Penyiaran agar menjaga tetap demokratis dan independen.

“Semoga Menkominfo yang baru, siap mengemban dan memperbaiki kondisi hak-hak digital di Indonesia,” ujar Damar.  (*)

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Politik dan Pemerintahan

Kajian akademis diperlukan untuk evaluasi Pilkada Langsung

Asimetris itu artinya tidak semuanya Pilkada Langsung.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung perlu dievaluasi. Demikian yang dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Semua kebijakan publik apalagi menyangkut masyarakat banyak, menyangkut sistem pemilihan, itu juga perlu dievaluasi setelah berapa lama.

“Nah, kemudian evaluasi itu harus dilakukan dengan mekanisme evaluasi kajian akademis, jangan kajian empirik berdasarkan pemikiran semata,” kata Mendagri Tito usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Menurut Mendagri, diperlukan metode penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung melalui institusi yang reliabel. Metode penelitiannya juga harus dilakukan secara benar oleh institusi yang reliabel yang reputasinya bagus. Mungkin tiga sampai empat kajian lembaga penting yang terkenal baru kita lihat hasilnya, bisa saja temuannya nanti menyatakan bahwa publik lebih sepakat dengan Pilkada Langsung terus dilanjutkan.

“Kita otomatis why not? Ini adalah suara rakyat. Tapi kalau nanti kajian akademiknya kita tidak perlu Pilkada Langsung tapi Pilkada Asimetris itu juga jadi pertimbangan,” kata Tito.

Metode pelaksanaan Pilkada Asimetris yang memungkinkan hanya di kota-kota tertentu yang melaksanakan Pilkada secara langsung, imbuhnya, perlu dipersiapkan analisis lebih lanjut seperti indeks kedewasaan dalam berdemokrasi.

“Asimetris itu artinya tidak semuanya Pilkada Langsung, maka perlu dibuat indeks kedewasaan demokrasi tiap-tiap daerah. Saya sudah bicara dengan Kepala Pusat Statistik dan Kepala Balitbang di Kemendagri untuk menggunakan anggaran itu untuk mencoba melihat indeks demokrasi, daerah mana saja yang siap melaksanakan Pilkada Langsung dan tidak,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Tito, Kemendagri tidak pada posisi dalam mengambil keputusan memilih sistem Pilkada Langsung, Tidak Langsung, atau Asimetris. Namun diperlukan kajian akademis dalam menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung yang telah berlangsung dalam kurun waktu 15 tahun ini.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com