Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Sudah 36 orang yang dipanggil ke Istana Negara

Sejauh ini tidak ada nama calon menteri yang berasal dari Sulawesi Utara.

Bagikan !

Published

on

Joko Widodo saat pelantikan Presiden RI. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

ZONAUTARA.com – Selama dua hari, sejak Senin (21/10/2019) hingga Selasa (22/10) telah ada 36 tokoh yang teramati mendatangi Istana Negara.

Presiden Joko Widodo sebagaimana yang diketahui memanggil para calon menteri yang akan mengisi posisi dalam Kabinet Kerja Jilid II.

Para calon menteri itu akan diumumkan secara pasti posisi mereka sebagai pembantu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin menjalankan roda pemerintahan 2019-2024, pada Rabu (23/10).

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyampaikan kepada wartawan bahwa pihaknya telah menyiapkan 34 kemeja berwarna putih yang akan dipakai para calon menteri.

Dari 36 orang yang dipanggil itu ada dua yang tidak menjadi menteri, yakni Fadjroel Rachman yang ditunjuk menjadi juru bicara Presiden dan Tetty Paruntu yang batal jadi calon menteri.

Adapun 34 tokoh lainnya datang dari berbagai kalangan, termasuk wajah lama yang menjadi menteri pada era Jokowi – Jusuf Kalla.

Berikut daftar nama para tokoh yang sudah dipanggil Jokowi:

1. Menteri Keuangan 2016-2019 Sri Mulyani
2. Gubernur Sulawesi Selatan 2008-2018 Syahrul Yasin Limpo
3. Menteri Sosial 2018-2019 Agus Gumiwang Kartasasmita
4. Anggota Komisi VI DPR PDI-Perjuangan Juliari Batubara
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2014-2019 Siti Nurbaya
6. Plt Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa
7. Menteri PUPR 2014-2019 Basuki Hadimuljono
8. Wakil Panglima TNI 1999-2000 Jenderal (Purn) Fachrul Razi
9. Kader Partai Kebangkitan Bangsa Ida Fauziah (anggota DPR-RI pada 1999-2018)
10. Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia
11. Anggota DPR 2014-2019 dari fraksi Partai Golkar Zainuddin Amali
12. Ketua DPRD Jatim periode 2014-2019 Abdul Halim Iskandar (PKB)
13. Menteri Hukum dan HAM 2014-2019 Yasonna Laoly
14. Menteri Perhubungan 2016-2019 Budi Karya Sumadi
15. Menteri Agraria dan Tata Ruang 2016-2019 Sofyan Djalil
16. Kepala Staf Kepresidenan 2018-2019 Moeldoko
17. Menteri Dalam Negeri 2014-2019 Tjahjo Kumolo
18. Kepala Bappenas 2016-2109 Bambang Brodjonegoro
19. Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate
20. Ketua Umum PB Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Ikasi), Agus Suparmanto
21. Koordinator staf khusus Presiden Teten Masduki
22. Kepala RSPAD Gatot Soebroto, dokter Mayjen Terawan Agus Putranto
23. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan
24. Menteri Sekretaris Negara 2014-2019, Pratikno

Sebelumnya pada Senin (21/10/2019) juga telah hadir:

1. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD
2. CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim
3. Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama,
4. pendiri Mahaka Group Erick Thohir,
5. Kapolri Jenderal Tito Karnavian,
6. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
7. Menteri Sekretaris Negara Pratikno
8. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto
9. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo
10. Fadjroel Rachman
11. Nico Harjanto
12. Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, Christiany Eugenia Tetty Paruntu

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Politik dan Pemerintahan

Kajian akademis diperlukan untuk evaluasi Pilkada Langsung

Asimetris itu artinya tidak semuanya Pilkada Langsung.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung perlu dievaluasi. Demikian yang dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Semua kebijakan publik apalagi menyangkut masyarakat banyak, menyangkut sistem pemilihan, itu juga perlu dievaluasi setelah berapa lama.

“Nah, kemudian evaluasi itu harus dilakukan dengan mekanisme evaluasi kajian akademis, jangan kajian empirik berdasarkan pemikiran semata,” kata Mendagri Tito usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Menurut Mendagri, diperlukan metode penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung melalui institusi yang reliabel. Metode penelitiannya juga harus dilakukan secara benar oleh institusi yang reliabel yang reputasinya bagus. Mungkin tiga sampai empat kajian lembaga penting yang terkenal baru kita lihat hasilnya, bisa saja temuannya nanti menyatakan bahwa publik lebih sepakat dengan Pilkada Langsung terus dilanjutkan.

“Kita otomatis why not? Ini adalah suara rakyat. Tapi kalau nanti kajian akademiknya kita tidak perlu Pilkada Langsung tapi Pilkada Asimetris itu juga jadi pertimbangan,” kata Tito.

Metode pelaksanaan Pilkada Asimetris yang memungkinkan hanya di kota-kota tertentu yang melaksanakan Pilkada secara langsung, imbuhnya, perlu dipersiapkan analisis lebih lanjut seperti indeks kedewasaan dalam berdemokrasi.

“Asimetris itu artinya tidak semuanya Pilkada Langsung, maka perlu dibuat indeks kedewasaan demokrasi tiap-tiap daerah. Saya sudah bicara dengan Kepala Pusat Statistik dan Kepala Balitbang di Kemendagri untuk menggunakan anggaran itu untuk mencoba melihat indeks demokrasi, daerah mana saja yang siap melaksanakan Pilkada Langsung dan tidak,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Tito, Kemendagri tidak pada posisi dalam mengambil keputusan memilih sistem Pilkada Langsung, Tidak Langsung, atau Asimetris. Namun diperlukan kajian akademis dalam menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung yang telah berlangsung dalam kurun waktu 15 tahun ini.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com