Connect with us

Lingkungan dan Konservasi

6 ekor Sampiri, kembali lagi ke tanah kelahirannya

Enam ekor Sampiri dilepasliarkan kembali ke Karakelang di Talaud.

Bagikan !

Published

on

Burung Sampiri yang dibawa ke Talaud (Foto: PIS Taluad)

MANADO, ZONAUTARA.com – Sebanyak enam ekor burung Nuri Talaud atau yang dalam bahasa lokal disebut Sampiri, akhirnya bisa kembali lagi ke tanah kelahirannya di pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud.

Keenam ekor Sampiri ini sebagian merupakan burung sitaan pada tahun 2013. Saat itu lebih dari seratus ekor Sampiri berhasil disita dari upaya penyelundupan keluar dari Talaud.

Burung-burung endemik Talaud itu kemudian direhabilitasi di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tasikoki di Minahasa Utara. Selama proses rehabilitasi itu, burung yang dilindungi ini harus dipulihkan kondisinya sebelum kembali dilepasliarkan di habitatnya.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulut Noel Layuk Allo mengatakan bahwa dikembalikannya Sampiri itu merupakan kerjasama pihaknya dengan PPS Tasikoki dan Yayasan Idep Selaras.

“Burung itu dulunya akan diselundupkan ke Filipina. Regulasi melarang perdagangan satwa liar dilindungi, jadi disita dan direhabilitasi,” jelas Noel, Jumat (15/11/2019).

Keenam ekor burung yang dikembalikan itu diangkut dengan kapal ke Talaud pada Kamis (14/11). Dua staff dari PPS Tasikoki membawanya dalam kotak khusus. Sebelumnya keenam ekor burung itu telah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan termasuk flu burung, anatomi fisik serta habituasi (pengamatan perilaku).

Kepala Resort KSDA TSM Karakelang Utara beserta staff, PIS, KPAD, serta beberapa pemerhati lingkungan menyambut kedatangan Sampiri yang dikembalikan ke tanah kelahirannya itu.

Usai diperiksa kondisinya di Pusat Informasi Sampiri (PIS), sebuah organisasi lokal di Beo, Talaud, keenam ekor Sampiri itu menjalani masa aklimatisasi sebelum benar-benar dilepasliarkan.

Ade Jullinar Bawole dari PIS Talaud menjelaskan, keenam ekor Sampiri itu akan dilepasliarkan di desa Ensem yang berbatasan dengan TSM Karakelang Utara.

“Di wilayah itu masih banyak dijumpai pohon tidur dan banyak juga pohon pakan. Itu berdasarkan suveri PIS beserta KPAD Purunan serta kelompok pecinta alam desa,” jelas Bawole.

Desa Ensem juga merupakan satu dari tujuh desa konservasi di Kabupaten Kepulauan Talaud yang didorong pembentukannya oleh Ide Selaras.

Bawole berharap, kembalinya Sampiri bisa menjadi momen pengingat bagi semua pihak, agar tak ada lagi satwa endemik yang dilindungi yang ditangkap dan diperdagangkan.

“Jika bisa tak ada lagi istilah translokasi atau back home. Kita semua harus peduli dengan kekayaan Talaud bahkan dunia,” tambah Bawole.

Burung yang dilindugi

Sampiri atau red and blue lory (Eos histrio talautensis) merupakan burung jenis nuri endemik pulau Talaud yang masuk dalam daftar Apendix I CITES, yang melarang perdagangan jenis ini baik secara nasional maupun internasional.

Sampiri juga dilindungi dengan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.106/MENLHK/Setjen/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Permen LHK nomor P.20/MENLHK/Setejn/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Tak hanya itu, Sampiri bahkan telah dilindungi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud nomor 1 tahun 2018 tentang Perlindungan Burung Sampiri.

Berdasarkan data dan jurnal ilmiah, Sampiri diketahui tersisa di Kabupaten Talaud dan hanya ada di pulau utama, Karakelang.

Populasi Sampiri semakin terancam oleh perubahan pada areal habitatnya akibat permbukaan lahan dan penebangan liar. Ancaman terhadap populasi Sampiri juga datang dari perburuan dan perdagangan.

Pusat Informasi Sampiri di Talaud melaporkan masih ada aktivitas penangkapan terhadap Sampiri, dan akhir-akhir ini mulai marak kembali warga yang memelihara Sampiri di rumah mereka, baik di pulau Karakelang maupun di pulau-pulau lainnya di Talaud.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Beri Donasi

Lingkungan dan Konservasi

5 orang petambang emas tanpa ijin ditangkap di TN Bogani Nani Wartabone

Ikut diamankan satu unit eskavator.

Bagikan !

Published

on

KOTAMOBAGU, ZONAUTARA.COM – Tim Gabungan dari Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Seksi Wilayah III Manado – Balai Gakkum Wilayah Sulawesi bersama dengan Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone serta Satuan BRIMOB Batalyon B Inuai, berhasil menyita peralatan petambang emas tanpa ijin di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

Adapun peralatan yang disita tersebut berupa satu satu unit eskavator, Ikut diamankan lima orang pelaku.

Dari hasil pemeriksaan PPNS LHK Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi ditetapkan dua orang yaitu HA (37) dan SM (38) sebagai tersangka atas kegiatan tambang emas tanpa ijin tersebut.

Pada Jumat, 21 Februari 2020, kedua tersangka HA (37) dan SM (38) ditahan oleh PPNS LHK Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi dan dititipkan di RUTAN Kelas II B, Kota Kotamobagu.

Barang bukti eskavator untuk sementara diamankan di Kantor Balai TN. Bogani Nani Wartabone.

Dari rilis yang diterima Zonautara.com, kasus ini bermula dari Kegiatan Patroli Resort Based Management (RBM) Balai TN. Bogani Nani Wartabone, yang melaporkan adanya kegiatan tambang emas tanpa ijin di lokasi Potolo, Desa Tanoyan Selatan.

Laporan itu dan kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Gabungan SPORC, Polisi Kehutanan Balai TN. Bogani Nani Wartabone dan Satuan BRIMOB Batalyon B Inuai.

Kedua tersangka dijerat pasal 89 ayat (1) jo Pasal 17 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp. 10 miliar.

Kepala Balai TN. Bogani Nani Wartabone, drh. Supriyanto menyayangkan kegiatan ilegal tesebut.

“Penambangan emas tanpa ijin di Kawasan TN. Bogani Nani Wartabone dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem Taman Nasional Bogani Nani Wartabone,” ujar Supriyanto, Senin (24/2/2020).

Sementara itu Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan, S.Pt, MH menyatakan akan berkomitmen terus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan pengrusakan lingkungan hidup dan kehutanan termasuk kegiatan yang dapat merusak Kawasan Taman Nasional.

“Dari kegiatan penambangan emas tanpa ijin di Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone ini diharapkan penangkapannya dapat dikembangkan ke aktor intelektualnya, untuk memberikan efek jera,” tegas Kurniawan.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Beri Donasi
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com