Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Kajian akademis diperlukan untuk evaluasi Pilkada Langsung

Asimetris itu artinya tidak semuanya Pilkada Langsung.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung perlu dievaluasi. Demikian yang dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Semua kebijakan publik apalagi menyangkut masyarakat banyak, menyangkut sistem pemilihan, itu juga perlu dievaluasi setelah berapa lama.

“Nah, kemudian evaluasi itu harus dilakukan dengan mekanisme evaluasi kajian akademis, jangan kajian empirik berdasarkan pemikiran semata,” kata Mendagri Tito usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Menurut Mendagri, diperlukan metode penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung melalui institusi yang reliabel. Metode penelitiannya juga harus dilakukan secara benar oleh institusi yang reliabel yang reputasinya bagus. Mungkin tiga sampai empat kajian lembaga penting yang terkenal baru kita lihat hasilnya, bisa saja temuannya nanti menyatakan bahwa publik lebih sepakat dengan Pilkada Langsung terus dilanjutkan.

“Kita otomatis why not? Ini adalah suara rakyat. Tapi kalau nanti kajian akademiknya kita tidak perlu Pilkada Langsung tapi Pilkada Asimetris itu juga jadi pertimbangan,” kata Tito.

Metode pelaksanaan Pilkada Asimetris yang memungkinkan hanya di kota-kota tertentu yang melaksanakan Pilkada secara langsung, imbuhnya, perlu dipersiapkan analisis lebih lanjut seperti indeks kedewasaan dalam berdemokrasi.

“Asimetris itu artinya tidak semuanya Pilkada Langsung, maka perlu dibuat indeks kedewasaan demokrasi tiap-tiap daerah. Saya sudah bicara dengan Kepala Pusat Statistik dan Kepala Balitbang di Kemendagri untuk menggunakan anggaran itu untuk mencoba melihat indeks demokrasi, daerah mana saja yang siap melaksanakan Pilkada Langsung dan tidak,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Tito, Kemendagri tidak pada posisi dalam mengambil keputusan memilih sistem Pilkada Langsung, Tidak Langsung, atau Asimetris. Namun diperlukan kajian akademis dalam menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung yang telah berlangsung dalam kurun waktu 15 tahun ini.

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HEADLINE

OTT KPK pertama di 2020, Bupati Sidoarjo terjaring

Diduga terkait kasus proyek pengadaan barang dan jasa.

Bagikan !

Published

on

ZONAUTARA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Ini merupakan OTT pertama kali di tahun 2020.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terjaring OTT di Pendopo Sidoarjo pada Selasa (7/1/2020). Kini Saiful sudah dibawah di Gedung KPK di Jakarta, Rabu (8/1/).

“KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di kabupaten Sidoarjo Jawa Timur,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat dimintai konfirmasi, Selasa (7/1/2020).

Bersama Saiful, turut diamankan tiga orang lainnya, dua laki-laki dan satu perempuan.

Sebelum dibawa ke Jakarta, Saiful diperiksa di Mapolda Jatim selama enam jam. Kasus OTT Saiful diduga berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Sidoarjo.

Saiful telah menjabat dua periode sebagai Bupati dan sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Sidoarjo.

Kepada wartawan, Saiful menyatakan tidak tahu menahu mengapa dirinya terjaring OTT KPK.

Tim KPK membawa serta beberapa koper yang diduga berisi barang bukti dokumen terkait kasus Saiful.

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com