Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Kajian akademis diperlukan untuk evaluasi Pilkada Langsung

Asimetris itu artinya tidak semuanya Pilkada Langsung.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung perlu dievaluasi. Demikian yang dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Semua kebijakan publik apalagi menyangkut masyarakat banyak, menyangkut sistem pemilihan, itu juga perlu dievaluasi setelah berapa lama.

“Nah, kemudian evaluasi itu harus dilakukan dengan mekanisme evaluasi kajian akademis, jangan kajian empirik berdasarkan pemikiran semata,” kata Mendagri Tito usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Menurut Mendagri, diperlukan metode penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung melalui institusi yang reliabel. Metode penelitiannya juga harus dilakukan secara benar oleh institusi yang reliabel yang reputasinya bagus. Mungkin tiga sampai empat kajian lembaga penting yang terkenal baru kita lihat hasilnya, bisa saja temuannya nanti menyatakan bahwa publik lebih sepakat dengan Pilkada Langsung terus dilanjutkan.

“Kita otomatis why not? Ini adalah suara rakyat. Tapi kalau nanti kajian akademiknya kita tidak perlu Pilkada Langsung tapi Pilkada Asimetris itu juga jadi pertimbangan,” kata Tito.

Metode pelaksanaan Pilkada Asimetris yang memungkinkan hanya di kota-kota tertentu yang melaksanakan Pilkada secara langsung, imbuhnya, perlu dipersiapkan analisis lebih lanjut seperti indeks kedewasaan dalam berdemokrasi.

“Asimetris itu artinya tidak semuanya Pilkada Langsung, maka perlu dibuat indeks kedewasaan demokrasi tiap-tiap daerah. Saya sudah bicara dengan Kepala Pusat Statistik dan Kepala Balitbang di Kemendagri untuk menggunakan anggaran itu untuk mencoba melihat indeks demokrasi, daerah mana saja yang siap melaksanakan Pilkada Langsung dan tidak,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Tito, Kemendagri tidak pada posisi dalam mengambil keputusan memilih sistem Pilkada Langsung, Tidak Langsung, atau Asimetris. Namun diperlukan kajian akademis dalam menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung yang telah berlangsung dalam kurun waktu 15 tahun ini.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Politik dan Pemerintahan

Sudah 4.550.318 pelamar CPNS tahun 2019 di portal SSCN BKN

Ada 10 formasi yang tidak memiliki pelamar.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui fanpage Facebooknya mengungkapkan bahwa hingga Sabtu (23/11/2019) pukul 15.43 WIB tercatat sudah 4.550.318 pelamar pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 yang membuat akun di portal Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) BKN.

Dari jumlah tersebut, yang sudah mengisi formulir sebanyak 3.137.844 pelamar, dan yang sudah submit mencapai 2.214.913 pelamar.

Hingga Sabtu (23/11/2019) tercatat 10 instansi yang memiliki jumlah pelamar terbanyak, yaitu:

  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebanyak 391.432 pelamar;
  • Kementerian Agama, sebanyak 49.749 pelamar;
  • Kejaksaan Agung, sebanyak 45.813 pelamar;
  • Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 31.864 pelamar;
  • Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebanyak 26.981 pelamar;
  • Mahkamah Agung RI, sebanyak 21.000 pelamar;
  • Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebanyak 19.476 pelamar;
  • Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebanyak 18.661 pelamar;
  • Kementerian Kesehatan, sebanyak 15.828 pelamar;
  • Pemerintah Kabupaten Bogor, sebanyak 14.761 pelamar.
zonautara.com
10 instansi dengan jumlah pelamar terbanyak.(Image: zonautara.com)

Sedangkan instansi yang memiliki jumlah pelamar terendah adalah:

  • Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya, sebanyak 142 pelamar;
  • Setjen KOMNAS HAM, sebanyak 87 pelamar;
  • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebanyak 79 pelamar;
  • Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sebanyak 47 pelamar; dan
  • Kementerian Riset dan Teknologi, sebanyak 20 pelamar.

BKN juga menyampaikan ranking 10 formasi yang menjadi favorit pelamar adalah:

  • Penjaga Tahanan (Pria) 179.029;
  • Ahli Pertama – Guru Kelas 151.887;
  • Pelaksana/Terampil – Bidan 116.838;
  • Pelaksana/Terampil – Perawat 90.861;
  • Ahli Pertama – Guru Agama Islam 88.554;
  • Penjaga Tahanan (Wanita) 78.513;
  • Ahli Pertama – Guru Matematika 69.338;
  • Ahli Pertama – Guru Bahasa Inggris 63.443;
  • Ahli Pertama – Guru Bahasa Indonesia 56.077; dan
  • Ahli Pertama – Guru Penjasorkes 51.215.

Ada 10 formasi yang tidak memiliki pelamar adalah:

  • Pengelola Kelistrikan Perkeretaapian;
  • Masinis III Kapal Kelas I;
  • Asisten Ahli – Dosen Arkeologi;
  • Asisten Ahli – Dosen Audit Perbankan Syari`Ah;
  • Asisten Ahli – Dosen Bahasa Jawa Kuno;
  • Asisten Ahli – Dosen Bahasa Mandarin;
  • Asisten Ahli – Dosen Bahasa Pali;
  • Asisten Ahli – Dosen Bermain Dan Permainan Ra/Paud;
  • Asisten Ahli – Dosen Dharma Wacana Hindu; dan
  • Asisten Ahli – Dosen Diksi.
Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com