Connect with us

ZONA DAERAH

Kejari Tomohon raih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

Published

on

Kajari Tomohon saat menerima predikat WBK dari Wakil Jaksa Agung, Menpan RB dan Ketua KPK. (Foto: Istimewa)

TOMOHON, ZONAUTARA.com Prestasi membanggakan ditorehkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon. Korps Adhyaksa yang dipimpin Edy Winarko ini berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Pemerintah Pusat.

Prestasi ini pun diraih jajaran Kejari Tomohon karena telah mencanangkan Zona Integritas menuju WBK di tahun 2019. Selain Kejari Tomohon, predikat ini pun juga diraih Kejari Kepulauan Sangihe dan tentunya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut.

Penghargaan atas prestasi tersebut diterima langsung Kepala Kajari (Kajari) Edy Winarko didampingi Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Wilke H. Rabeta, dan diserahkan oleh Wakil Jaksa Agung Dr Arminsyah bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Kepada Satker yang mencanangkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2019, di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Wakil Presiden RI Ma’aruf Amin dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan tersebut dan berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana introspeksi diri guna meningkatkan kinerja instansi lainnya untuk perbaikan kinerja dan menjauhkan diri korupsi.

“Pembangunan Zona Integritas tentunya sejalan dengan salah satu dari 5 program prioritas pemerintah, yaitu adanya penyederhanaan regulasi terutama dalam hal pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat yang bebas dari KKN, sehingga meningkatkan kepercayaan publik,” ungkapnya.

Diketahui, predikat WBK diterima oleh 610 Satker Kementerian/Instansi dan 55 Satker dari Kejaksaan RI. Sementara, ada 57 unit kerja Kejaksaan RI yang memperoleh predikat WBBM.

Atas prestasi tersebut, Kajari Edy Winarko mengaku bersyukur bisa meraih prestasi yang membanggakan itu.

Menurut Winarko, hal tersebut bisa diraih karena adanya komitmen dari jajaran Kejari Tomohon untuk menerapkan Zona Integritas dan menjauhi segala bentuk KKN.

“Prestasi ini merupakan prestasi bersama yang merupakan komitmen dari seluruh jajaran Kejari Tomohon untuk tidak melakukan segala bentuk KKN dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !

ZONA DAERAH

Target diserahkan 31 Januari, penyusunan LKPD dikebut

Published

on

Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman. (Foto: Istimewa)

TOMOHON, ZONAUTARA.com – Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman menegaskan, pihaknya akan mengupayakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon diserahkan pada akhir Januari 2020 mendatang.

Jika terlaksana sesuai dengan target tersebut, Kota Tomohon pun akan menjadi yang pertama di Sulawesi Utara (Sulut) yang memasukan LKPD dan yang kedua di Indonesia setelah Kabupaten Musi Banyuasin.

“Di tahun-tahun sebelumnya penyerahan buku LKPD ini biasanya paling lambat diserahkan pada bulan Maret. Di tahun 2020 ini, Pemerintah Kota menjadi terobosan, bahwa kita akan pertama di Sulut menyerahkan LKPD di 31 Januari dan kedua tercepat di Indonesia,” ujar Eman beberapa waktu lalu.

Menurut Eman, penyerahan LKPD di akhr Januari ini tujuannya bukan untuk menjadi yang tercepat, melainkan sebagai bagian dari pemantauan pengelolaan keuangan dan kinerja.

“Targetnya bukan menjadi yang tercepat, tapi sebenarnya kita terus meningkatkan diri dalam rangkaian bagaimana laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Kota Tomohon ini terus dipantau dan dievaluasi,” ungkap Eman.

Dia menegaskan, Perangkat Daerah di jajaran Pemkot Tomohon saat ini sedang dalam tahapan perampungan sebelum nantinya diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala BPKPD Gerardus Mogi. (Foto: zonautara.com)

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Gerardus Mogi menjelaskan, dari 34 Perangkat Daerah ditambah 9 bagian yang ada di jajaran Pemkot Tomohon, hanya tertinggal 3 Perangkat Daerah yang sementara dirampungkan penginputan data-data asetnya.

“Ketiga Perangkat Daerah tersebut adalah PUPR, Dinkes dan Dikbud. Sementara, untuk 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tomohon Timur dan Tomohon Utara masih belum menginput data, sedangkan Kecamatan Tomohon Selatan hampir selesai,” kata Mogi, Rabu (22/1/2020).

Menurut Mogi, dasar penyusunan LKPD adalah laporan keuangan dari setiap Perangkat Daerah dan saat ini juga Inspektorat sementara melakukan review bagi setiap Perangkat Daerah yang laporan keuangannya sudah selesai dilaksanakan.

“Sejak tanggal 13 Januari itu dimulai dengan rekonsiliasi data Perangkat Daerah dengan Bidang Akutansi untuk posisi KAS (saldo akhir). Juga, rekonsiliasi data Aset dengan Bidang BMD untuk menghitung nilai Aset, akumulasi penyusutan Aset dan total pengadaan di tahun 2019,” pungkas Mogi.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com