Connect with us

KABAR SULUT

Banggar DPRD Sulut dorong penyesuaian anggaran untuk pembiayaan BPJS

Published

on

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw. (Foto: Istimewa)

MANADO, ZONAUTARA.comKetua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Andrei Angouw memimpin rapat pembahasan hasil evaluasi penyempurnaan Ranperda APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2020, oleh Direktorat Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI.

Rapat ini melibatkan Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Edwin Silangen dan jajarannya.

Dalam pembahasan, dibicarakan tentang anggaran belanja pembangunan usai dievaluasi oleh Kemendagri. Salah satu yang paling banyak mendapat sorotan adalah anggaran subsidi Pemerintah Daerah terhadap iuran BPJS sebesar Rp86 milliar.

Ada kenaikan Rp24 milliar yang digunakan untuk membayar selisih kenaikan anggaran BPJS.

Angouw menjelaskan, pemerintah harus benar-benar fokus mengurus ini, mengingat dana tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang belum ter-cover oleh Pemerintah Pusat.

“Pemerintah Kabupaten dan Kota juga harus diberi kewajiban itu, agar semua masyarakat benar-benar bisa terlayani,” kata Angouw.

Sekprov Edwin Silangen menjelaskan, adanya penyesuaian untuk 14 poin, tambahan yang penting yang dievaluasi di antaranya Rumah Sakit, BPJS dan  pemberian gizi untuk balita.

“Untuk anggaran BPJS ini merupakan bantuan Pemprov untuk Kabupaten/kota,” kata Silangen.

Hal yang sama dijelaskan anggota Banggar Amir Liputo, soal selisih bayar BPJS yang terkait dengan kenaikan BPJS.

“Dengan demikian ada penyesuaian anggaran untuk menutupi selisih bayar, untuk masyarakat miskin. Khususnya kelas tiga,” tambahnya.

Liputo mendorong pemerintah harus menyiapkan anggaran guna membantu masyarakat kecil. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Bagikan !

ZONA DAERAH

Target diserahkan 31 Januari, penyusunan LKPD dikebut

Published

on

Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman. (Foto: Istimewa)

TOMOHON, ZONAUTARA.com – Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman menegaskan, pihaknya akan mengupayakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon diserahkan pada akhir Januari 2020 mendatang.

Jika terlaksana sesuai dengan target tersebut, Kota Tomohon pun akan menjadi yang pertama di Sulawesi Utara (Sulut) yang memasukan LKPD dan yang kedua di Indonesia setelah Kabupaten Musi Banyuasin.

“Di tahun-tahun sebelumnya penyerahan buku LKPD ini biasanya paling lambat diserahkan pada bulan Maret. Di tahun 2020 ini, Pemerintah Kota menjadi terobosan, bahwa kita akan pertama di Sulut menyerahkan LKPD di 31 Januari dan kedua tercepat di Indonesia,” ujar Eman beberapa waktu lalu.

Menurut Eman, penyerahan LKPD di akhr Januari ini tujuannya bukan untuk menjadi yang tercepat, melainkan sebagai bagian dari pemantauan pengelolaan keuangan dan kinerja.

“Targetnya bukan menjadi yang tercepat, tapi sebenarnya kita terus meningkatkan diri dalam rangkaian bagaimana laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Kota Tomohon ini terus dipantau dan dievaluasi,” ungkap Eman.

Dia menegaskan, Perangkat Daerah di jajaran Pemkot Tomohon saat ini sedang dalam tahapan perampungan sebelum nantinya diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala BPKPD Gerardus Mogi. (Foto: zonautara.com)

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Gerardus Mogi menjelaskan, dari 34 Perangkat Daerah ditambah 9 bagian yang ada di jajaran Pemkot Tomohon, hanya tertinggal 3 Perangkat Daerah yang sementara dirampungkan penginputan data-data asetnya.

“Ketiga Perangkat Daerah tersebut adalah PUPR, Dinkes dan Dikbud. Sementara, untuk 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tomohon Timur dan Tomohon Utara masih belum menginput data, sedangkan Kecamatan Tomohon Selatan hampir selesai,” kata Mogi, Rabu (22/1/2020).

Menurut Mogi, dasar penyusunan LKPD adalah laporan keuangan dari setiap Perangkat Daerah dan saat ini juga Inspektorat sementara melakukan review bagi setiap Perangkat Daerah yang laporan keuangannya sudah selesai dilaksanakan.

“Sejak tanggal 13 Januari itu dimulai dengan rekonsiliasi data Perangkat Daerah dengan Bidang Akutansi untuk posisi KAS (saldo akhir). Juga, rekonsiliasi data Aset dengan Bidang BMD untuk menghitung nilai Aset, akumulasi penyusutan Aset dan total pengadaan di tahun 2019,” pungkas Mogi.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com