Connect with us

Zona Bolmong Raya

Kinerja buruk, Yasti copot Dua pejabat eselon II

Yasti: Bukan hanya formalitas pendistribusian jabatan ataupun pengisian jabatan yang lowong

Bagikan !

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) kembali menggelar mutasi jabatan struktural di lingkup Pemkab Bolmong, Jumat (10/1/2020).

Berdasarkan lampiran surat keputusan Nomor 821.2/B.03/BKPP/SK/01/2020, tercatat sebanyak 154 pejabat baik eselon II, III dan IV yang dilantik. Pengambilan sumpah jabatan yang digelar di Kantor Bupati Bolmong itu dipimpin langsung Bupati, Yasti Soepredjo Mokoagow.

Menariknya, dalam pelaksanaan mutasi jabatan kali ini, ada yang dipromosikan, ada yang dipindah ke jabatan lainnya yang setara, serta ada juga yang turun bahkan harus rela kehilangan jabatan.

Sebut saja, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolmong, Sahara Albugis dan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, Max Iswady Mokodompit yang harus kehilangan jabatan. Sahara saat ini menjadi dokter fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) digantikan Erman Paputungan yang sebelumnya menjabat Kepala RSUD.

Sedangkan Max saat ini diperbantukan pada Dinas Perhubungan Bolmong. Sementara, Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar dijabat oleh Deker Rompas yang sebelumnya Sekretaris Badan Kesbangpol.

Dalam sambutannya, Yasti menegaskan pelantikan pejabat struktural itu bukan hanya formalitas pendistribusian jabatan ataupun pengisian jabatan yang lowong. Serta bukan sekadar menempatkan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu. Melainkan sarana penguatan, pengembangan dan pemberdayaan potensi diri. Selain itu, mutasi jabatan juga untuk pembenahan penyegaran dan pemantapan roda organisasi pemerintahan dalam rangka peningkatan kompetensi ke arah tercapainya sumber daya aparatur yang handal dan profesional guna pencapaian visi dan misi pembangunan daerah saat ini.

“Saya ingin menyampaikan bahwa mutasi kali ini adalah hasil evaluasi kinerja dari bapak ibu sekalian,” tegas Yasti.

Menurut dia, selama ini, ada yang sudah mendapatkan jabatan tapi tidak sungguh-sungguh. Sehingga kinerjanya buruk. Bahkan ada yang dengan sengaja menghancurkan karir dan kepercayaan yang telah diberikan sehingga merusak citra sebagai aparatur pemerintah.

“Selain mengacu pada hasil lelang jabatan, ini juga sudah termasuk evaluasi kinerja masing-masing. Termasuk persoalan asset, kehadiran, dan tanggung jawab kerja,” ujarnya.

Di sisi lain, kepada para pejabat yang baru dilantik, Bupati mengimbau agar segera melaksanakan serah terima asset yang ada di masing-masing perangkat daerah selambat-lambatnya pekan depan. Serta peliharalah dengan baik asset tersebut agar dapat digunaakan dalam jangka waktu yang lama.

“Segera tuntaskan permasalahan asset yang masih tersisa selambat-lambatnya bulan ini juga. Sebelum BPK perwakilan Sulut melaksanakan pra audit atas pengelolaan keuangan daerah,” tandasnya.

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !

Zona Bolmong Raya

Februari, ASN Bolmong terancam tak terima tunjangan

ika ada SKPD yang kumabal dan tidak memasukkan laporan keuangan sesuai batas waktu yang ditentukan

Bagikan !

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) tengah mempersiapkan berbagai dokumen dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Bolmong tahun anggaran 2019.

Salah satu yang wajib disiapkan adalah laporan keuangan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Bolmong.

“Laporan keuangan SKPD itu wajib disampaikan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) paling lambat 31 Januari 2020,” kata Kepala BKD Bolmong, Rio Lombone, Senin (20/1/2020).

Rio mengaku tidak main-main. Jika ada SKPD yang kumabal dan tidak memasukkan laporan keuangan sesuai batas waktu yang ditentukan, maka akan nada sanksi tegas. Salah satunya adalah, hak keuangan selain gaji seluruh ASN di instansi tersebut tidak akan dibayarkan.

“Selain gaji tidak akan dibayarkan. Seperti TPP, biaya perjalanan dinas dan honorarium dan lain-lain. Dan ini sudah disetujui oleh pimpinan,” tegas Rio Lombone.

Penerapan sanksi ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, menurut Rio, hasil kesepakatan dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara, batas penyampaian LKPD Kabupaten/Kota se Sulut hanya sampai 15 Maret 2020. Tidak seperti biasanya, sesuai aturan penyampaian LKPD Kabupaten/Kota yakni 31 Maret tahun berjalan.

“Kali ini disepakati bersama untuk dipercepat. Karena proses audit rinci oleh BPK juga akan lebih awal dari biasanya. Akan diupayakan tahapan audit selesai sebelum lebaran,” jelas Rio saat ditemui di ruang kerjanya. (ite)

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com