Connect with us

Zona Wakil Rakyat

Komisi IV minta dana dekonsentrasi untuk Sulut ditambah

Kunjungan kerja dilakukan pada pekan lalu.

Bagikan !

Published

on

Komisi IV bersama Wakil Ketua DPRD Sulut, Billy Lombok saat kunker di Kantor Kemenpora. (Foto ist MJP)

MANADO, ZONAUTARA.com – Komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jumat (10/1/2020), pekan lalu.

Agenda utama adalah konsultasi dan melobi program bantuan anggaran dari APBN.

Anggota Komisi IV, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) mengatakan bahwa berdasarkan penjelasan dari Plt Kabag PA Kementerian Pemuda dan Olahraga, M Indra Perkasa, ada lima program prioritas dan indikator Kemenpora tahun 2020-2024. Yaitu perbaikan tata kelola kelembagaan, kompetensi, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.

“Sedangkan kami Komisi IV menyampaikan aspirasi ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan kewirausahaan. Juga penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda.

“Serta olahraga yang digemari untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat, serta pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan,” ungkap MPJ.

Lanjut politisi PSI ini, untuk tahun 2020 kegiatan di Sulut ada tiga kegiatan yakni kegiatan PPLP, Pelatihan ketenaga olahragaan dan Jambore pemuda Indonesia.

“Propinsi Sulawesi Utara di tahun 2019 mendapatkan dana DAK untuk pembangunan GOR tipe B di Sangihe dan di tahun 2020 di Kota Tomohon,” tambah dia.

MJP mengakui ketika kunjungan kerja ke Kementerian Pemuda dan Olaraga, Komisi IV juga menyampaikan aspirasi masyarakat Sulawesi Utara agar Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dapat meningkatkan atau menambah alokasi dana APBN untuk pemberdayaan pemuda dan fasilitas olahraga di Propinsi Sulawesi Utara.

“Usulan dari Komisi IV agar ada penambahan Dana Dekonsentrasi untuk Sulawesi Utara. Bagi atlet yang berprestasi meraih medali di Sea Games dapat diberikan penghargaan serta fasilitas pendidikan karena di dalamnya ada beberapa putra-putri daerah yang meraih medali. Pendanaan Kemenpora terhadap kegiatan untuk peningkatan SDM pemuda. Fasilitas atlet yang ada di daerah kepulauan dapat diperhatikan oleh kementerian dan dapat dibuatkan regulasi,” tutupnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut, selain MJP ada pula Ketua Komisi IV Braien Waworuntu, Careig N Runtu, Yusra Al Habsi, Fanny Legoh dan lainnya. Mereka didampingi langsung Wakil ketua DPRD, Billy Lombok dan Kadispora Marcel Sendoh. (K-02)

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !

Zona Wakil Rakyat

KPU RI masih godok PKPU mantan napi korupsi

Anggota KPU RI Ilham Saputra bertemu pekerja media di Manado.

Bagikan !

Published

on

Anggota KPU RI Ilham Saputra bersama para Komisioner KPU Sulut di acara Coffee Morning bersama media massa, Rabu (19/2/2020).

MANADO, ZONAUTARA.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia hingga saat ini masih menggodok putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Anggota KPU RI Ilham Saputra mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih membahas dan menggodok perubahan PKPU tentang persyaratan bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota serta Bupati/Wakil Bupati yang akan ikut serta dalam Pilkada serentak, 23 September 2020 mendatang.

Menurut dia, KPU, terkait dengan proses ini cukup progresif dari masa Pemilu 2019. Dimana ketika itu, MA membatalkan PKPU tentang pencalonan yang salah satu pasalnya memuat tentang larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk ikut dalam pencalonan Pileg.

“Kemudian kami berusaha lagi buat seperti itu, tapi MA batalkan lagi karena sudah ada yurisprudensi sebelumnya. Akan tetapi setelah ada gugatan dari Perludem dan lainnya, MK memberikan putusan bahwa lima tahun setelah menjalankan pidananya,” terang Ilham Saputra dalam gelaran coffee morning KPU Sulawesi Utara dengan Media Massa di kawasan Bahu, Malalayang, Rabu (19/2/2020).

“Tentunya kami sedang atur apakah bagaimana menghitung lima tahun itu. Apa berdasarkan SK-nya, surat keluar dari Lapas atau seperti apa. Itu sedang kami godok dan nanti ada juknisnya. Nanti akan dishare ke media. Kita akan atur secara detail sekali,” tandas dia.

Pada acara tersebut, Ilham Saputra meminta agar seluruh jajaran KPU untuk tetap berintegritas dan bekerja tanpa neko-neko.

“Bekerjalah sesuai hati nurani, sesuai koridor hukum yang ada jangan sampai terjebak dengan hal-hal yang justru akan menghancurkan nama baik pribadi bahkan kelembagaan sebagai penyelenggara,” tandasnya, seraya meminta media untuk terus mengawal kinerja penyelenggara Pemilu agar bekerja secara baik.

Sementara Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh menyatakan terima kasih kepada media yang terus menjadi mata masyarakat dalam menyampaikan informasi sehingga tingkat partisipasi pemilih saat Pileg 2019 jauh di atas target nasional yakni 83 persen. (K-02)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com