Kartu Prakerja akan diluncurkan di Sulut bersama Bali dan Kepri

ZONAUTARA.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan agar Kartu Prakerja segera dipercepat peluncurannya yang rencana akan dilaksanakan di 3 provinsi yaitu: Sulawesi Utara (Sulut), Bali, dan Kepulauan Riau (Kepri).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai  mengikuti Rapat Terbatas (ratas) mengenai Lanjutan Pembahasan Dampak Virus Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/02/2020), mengatakan bahwa saat ini sedang dipersiapkan Peraturan Presiden dan akan dilanjutkan pembentukan Project Management Office.

Menurut Menko Perekonomian, akan disiapkan mekanisme dari Kementerian Keuangan sehingga target pelaksanaan di 3 lokasi tersebut bisa segera dilaksanakan di bulan Maret ini. Dalam sistem tersebut juga akan dilakukan pelatihan dengan menggunakan aplikasi online, namun pelatihannya sendiri bisa offline.

“Untuk itu juga akan memanfaatkan pelatihan baik yang ada di swasta maupun pelatihan yang ada di pemerintah termasuk di dalamnya yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Airlangga.

Rencananya kartu prakerja ini, imbuhnya, ditargetkan untuk 2 juta pemanfaat dan juga untuk menggunakan yang di Kemenaker sebanyak 500 ribu. Pemerintah berencana menaikkan tambahan manfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak Rp50.000 sehingga total yang diberikan per keluarga penerima manfaat atau per KPM sebesar Rp200.000.

“Oleh karena itu ini akan diberlakukan selama 6 bulan diawali di bulan Maret dan ini kebutuhan anggarannya sebanyak Rp4,56 triliun,” jelasnya.

Menurut Menko Perekonomian, masih ada stimulus di bidang perumahan yang rencana ditambahkan kebutuhan anggaran sebanyak Rp1,5 triliun sehingga dengan penambahan ini ada Rp800 miliar berupa subsidi bunga dan Rp700 miliar subsidi uang muka. Dari jumlah penyaluran KPR 330 ribu unit, existing FLPP terbanyak 88 ribu, kemudian BP2BT 67 ribu unit.

“Sehingga ada tambahan sebanyak 175 ribu unit dan ini dilaksanakan oleh bank umum maupun Kementerian PU-Pera,” ujar Airlangga.