Connect with us

KOLOM

Eksekusi tanpa Perpres

Pemerintah telah menurunkan iuran BPJS Peserta Mandiri seiring putusan MA.

Bagikan !

Published

on

Catatan Timboel Siregar*

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran JKN bagi Peserta Mandiri yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 Tahun 2019 telah dieksekusi pada bulan Mei ini. Putusan MA ini berlaku sejak bulan April 2020. Ini artinya peserta yang sudah bayar iuran di bulan April lalu kelebihan iurannya akan dikompensasi di bulan Mei ini.

Sistem IT BPJS Kesehatan sudah mengubah iuran peserta mandiri, sesuai Putusan MA. Bagi Peserta Mandiri kelas 1, iuran bulan Mei ini tidak perlu dibayar karena ada kelebihan iuran Rp. 80.000 di bulan April lalu. Untuk peserta kelas 2 ada kelebihan Rp. 59 ribu sehingga bulan Mei tidak perlu bayar lagi dan untuk bulan Juni masih ada kelebihan Rp. 8.000 sehingga bayar iuran Juni sebesar Rp. 43 ribu. Untuk peserta kelas 3 kelebihan bayar di bulan April lalu sebesar Rp. 16.500, sehingga iuran Mei ini hanya membayar Rp. 9.000.

Tentunya masyarakat menyambut baik penurunan iuran mandiri ini sesuai putusan MA. Namun dibalik proses eksekusi ini ada satu hal yang kurang, yaitu hingga saat ini belum terbit Perpres baru yang merevisi Perpres No. 75 tahun 2019. Saya kira adalah tidak tepat bila proses eksekusi penurunan iuran ini yang sudah diubah di IT BPJS Kesehatan tanpa kehadiran Perpres revisi ini.

Ketentuan tentang iuran JKN termasuk perubahannya baik kenaikan maupun penurunan iuran harus didasari pada Perpres sesuai UU SJSN. Oleh karenanya mengeksekusi putusan MA ini harus dengan adanya Perpres baru. Penurunan iuran kelas 3 mandiri di tahun 2016 yaitu dari Rp. 30.000 menjadi Rp. 25.500 dilakukan melalui perubahan Perpres yaitu Perpres no. 16 tahun 2016 direvisi oleh Perpres No. 28 tahun 2016.

Hingga saat ini publik tidak tahu tentang perpres baru yang seharusnya menjadi dasar BPJS Kesehatan mengeksekusi Putusan MA. Saya berusaha mencari dan bertanya tapi tidak ada yang bisa memastikan Perpres baru revisi tersebut sudah ada. Memang benar Menko PMK telah membuat rilis yang menyatakan penurunan iuran akan dieksekusi pada bulan Mei 2020 yang berlaku sejak April 2020, dan rilis ini pun ditindaklanjuti oleh rilis BPJS Kesehatan yang menyatakan kesiapan BPJS Kesehatan melakukan eksekusi ini.

Bila BPJS Kesehatan mendasari perubahan sistem IT untuk iuran kelas mandiri berdasarkan rilis Menko PMK maka hal tersebut tidak tepat. Harus ada perpres baru yang merevisi Perpres No. 75 tahun 2019 khususnya pasal 34 ayat (1) dan (2) sebagai dasar hukum BPJS Kesehatan mengubah sistem IT nya. Telah terjadi maladministrasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan atas eksekusi putusan MA ini.

Namun saya mengapresiasi BPJS Kesehatan yang melakukan eksekusi putusan MA ini mengingat masyarakat sudah lama menanti penurunan iuran JKN peserta mandiri ini. Peserta mandiri sangat menanti penurunan iuran ini mengingat mereka mengalami keterpurukan ekonomi sehingga mengalami kesulitan untuk membayar iuran JKN dengan harga iuran sesuai Perpres no. 75.

Saya menilai para pembantu Presiden sudah lalai menjalankan tugasnya untuk segera membuat Perpres baru. Seharusnya Perpres tersebut sudah selesai di bulan April sehingga bisa menjadi dasar hukum bagi BPJS Kesehatan mengeksekusi putusan MA dalam sistem IT-nya. Presiden harus menegur para pembantunya yang lalai dan terlambat membuat Perpres baru. Semoga persoalan ini segera terselesaikan.

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Bagikan !

KOLOM

Kenaikan Iuran JKN 2018 bisa ditunda, kenapa disaat pandemi malah dipaksakan?

Seharusnya pemerintah memperhitungkan daya beli masyarakat yang menurun di tengah pandemi covid-19.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi dari Pexels.com

Catatan Timboel Siregar*

Menaikan iuran JKN adalah sebuah hal yang pasti harus dilakukan oleh Pemerintah. Terkait kenaikan iuran peserta mandiri (yaitu peserta PBPU dan BP) ini termuat dalam amanat Pasal 27 ayat (2) UU SJSN dan Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 82 Tahun 2018. Amanat kenaikan ini pun diatur di Perpres-perpres sebelumnya, seperti Perpres 19 Tahun 2016 dan Perpres 111 tahun 2013.

Pasal 27 ayat (2) UU SJSN yang mengamanatkan: “Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.” Dan Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 82 Tahun 2018 yang isinya: “Besaran Iuran ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali.”

Jadi kenaikan iuran adalah hal biasa dan memang harus dilakukan oleh Pemerintah. Sejak beroperasi 2014 dan mengacu pada ketentuan hukum di atas memang Pemerintah sudah menaikkan iuran JKN di tahun 2016 yaitu paling lama 2 tahun sejak 2014, itu sudah betul, walaupun waktu itu kenaikan iurannya tidak sesuai rekomendasi DJSN, yaitu iuran PBI yang direkomendasi DJSN sebesar Rp. 36.000 per orang per bulan tetapi yang ditetapkan Rp. 23.000. Keputusan ini yang berkontribusi pada terciptanya defisit tiap tahun hingga 2019 lalu. Kenaikan iuran di 2016 ini dituangkan dalam Perpres No. 19 tahun 2016.

Kenaikan iuran peserta mandiri di 2016 pun tidak luput dari protes masyarakat dan DPR. Akhirnya Pemerintah mendengar protes masyarakat dan DPR, dengan mengeluarkan revisi Perpres No. 19 tahun 2016 yaitu Perpres No. 28 tahun 2016, dengan menurunkan kembali iuran peserta kelas 3 mandiri dari Rp. 30.000 ke nilai semula yaitu 25.500. Revisi ini keluar hanya sebulan sejak Perpres No. 19 Tahun 2016 dikeluarkan. Memang sangat responsif Pemerintah pada saat itu.

Setelah kenaikan iuran 2016 seharusnya Pemerintah, mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, menaikkan lagi iuran JKN di 2018. Kan diamanatkan paling lama 2 tahun. Tapi Pemerintah tidak menaikkan iuran tersebut. Alasannya hanya satu yaitu takut gaduh karena 2018 adalah tahun yang dekat dengan Tahun Pemilu 2019. Waktu itu sudah masa kampanye. Kenaikan iuran digeser paska Pemilu dengan lahirnya Perpres No. 75 Tahun 2019.

Ya alasan tersebut dimengerti secara politik elektoral supaya bisa mulus melaju lagi. Menurut saya alasan pergeseran waktu kenaikan iuran JKN dari 2018 ke paska Pemilu, ya karena alasan elektoral saja sih, tetapi tentunya Pemerintah tidak mungkin menyatakan hal itu ke publik. Saya kira itu hal biasa dan tidak perlu diperdebatkan.

Akibat tidak dinaikkannya iuran JKN di 2018 pemerintah menggelontorkan tambahan dana dari APBN ke Pos DJS BPJS Kesehatan sebesar Rp. 10,2 triliun yang dibayarkan dalam dua termin. Ya ini konsekuensi APBN karena diamanatkan UU BPJS. Walaupun sudah digelontorkan Rp. 10,2 triliun faktanya utang klaim RS yang belum dibayarkan ke RS masih ada Rp. 9,1 triliun sehingga utang BPJS Kesehatan ke RS ini terbawa ke tahun 2019, sehingga waktu itu diperkirakan defisit 2019 mencapai 32 Triliun.

Ini Bu Menkeu yang bilang ya. Jadi APBN sudah setor Rp. 10,2 triliun, masih besar juga utang yang terbawa ke 2019. Ok itu konsekuensi yang harus dipikul Pemerintah. Dengan defisit yang besar di 2018 tersebut, Pemerintah tidak menyebut tentang kenaikan iuran JKN.

Ya, Pemerintah punya alasan untuk melanggar regulasinya sehingga tidak menaikkan iuran paling lama 2 tahun tersebut karena kondisi dan situasi 2018, tetapi saat ini dengan situasi dan kondisi yang sangat sulit bagi rakyat karena pandemi covid-19, Pemerintah malah memaksakan kenaikan iuran peserta mandiri kelas 1 dan 2 di 1 Juli 2020 dan klas 3 di 1 Januari 2021.

Kenapa ketika ada pertimbangan Pemilu Pemerintah tidak menaikkan iuran JKN tetapi ketika ada masalah kemanusiaan karena pandemi covid-19 yang menghantam seluruh sendi masyarakat sehingga banyak masyarakat yang jatuh ekonominya Pemerintah tetap memaksakan menaikkan iuran JKN. Saya kira Pemerintah harus fair-lah dalam melihat situasi.

Saya katakan di atas bahwa kenaikan iuran itu menjadi sebuah “keniscayaan” karena regulasi mengaturnya, tetapi seharusnya kenaikan iuran JKN itu dikontekskan dengan kondisi yang ada saat ini. Pemerintah mengkontekskan tahun 2018 sebagai tahun politik, ya itu sah-sah saja, tetapi kenapa tega menaikkan iuran di masa susah saat ini.

Naikkanlah iuran JKN pada saat covid-19 sudah selesai dari bumi Indonesia ini dan ekonomi masyarakat sudah membaik, sehingga masyarakat bisa membayar iuran JKN dengan baik. Kondisi saat ini daya beli masyarakat sedang turun drastis, tentunya kenaikan iuran JKN akan membuat masyarakat peserta mandiri akan kesulitan membayar iuran (peserta non aktif semakin meningkat) sehingga hak konstitusional masyarakat peserta mandiri tidak bisa digunakan karena JKN tidak menjamin lagi.

Masa sih tega Pemerintah membiarkan hak konstitusional kesehatan rakyat hilang hanya karena masyarakat tidak mampu bayar JKN di masa pandemi covid-19 ini.

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com