Upaya pengendalian Covid-19 di Sulut diapresiasi Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional

ZONAUTARA.com – Upaya pengendalian COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama jajaran pemerintah daerah setempat yang dapat menurunkan tingkat zonasi risiko dalam kurun waktu satu bulan terakhir mendapat apresiasi dari Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nasional Doni Monardo.

Berdasarkan data zonasi risiko per 4 Oktober 2020, sebanyak delapan kabupaten/kota di wilayah administrasi Provinsi Sulut berada pada zona risiko sedang dan tujuh kabupaten/kota lainnya telah menjadi zona risiko rendah. Kondisi tersebut berarti Sulut menjadi salah satu provinsi yang cukup baik dalam melakukan upaya pengendalian penularan Covid-19. 

Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut di Kantor Gubernur Sulut, Rabu (07/10/2020), Doni sangat mengapresiasi segala upaya pengendalian yang dilakukan oleh Pemprov Sulut bersama jajaran perangkat daerah atas keberhasilannya dalam menekan potensi penularan Covid-19 sehingga dalam kurum waktu satu bulan terakhir, terhitung sejak bulan September sampai Oktober, tidak ada kabupaten/kota di Sulut yang berada pada zona risiko tinggi.

“Semuanya masih terkendali pada zona risiko sedang dan rendah,” kata Doni.

Doni yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu meyakini jika kerja sama pemerintah daerah bersama masyarakat terus diperkuat, maka Pemprov Sulut dapat berhasil menuntaskan perang melawan Covid-19. 

“Jika terus diperkuat kerjasama dan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, saya yakin Sulawesi Utara dapat segera berhasil menyelesaikan perang melawan Covid-19 sehingga di wilayah yang masih ditemukan kasus, dapat segera sembuh serta yang sehat semakin aman dari potensi penularan Covid-19,” ujarnya.

Doni juga kembali mengingatkan bahwa edukasi dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan harus terus dilakukan secara masif. Di samping itu, Doni juga meminta agar masyarakat menjadi garda terdepan dalam melawan Covid-19.

“Pemahaman penerapan protokol kesehatan harus terus diberikan kepada masyarakat secara masif sehingga perubahan perilaku dalam beradaptasi dengan Covid-19 dapat tercapai dan peran masyarakat sebagai garda terdepan dapat terus diperkuat sehingga tidak ada lagi yang jatuh sakit dan terjadi penumpukan pasien di rumah sakit,” jelas Doni.

Pada kesempatan yang sama, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulut Agus Fatoni menjelaskan bahwa hingga saat ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulut dalam melaksanakan penanganan Covid-19.

Agus mengakui bahwa tingkat kedisipilinan masyarakat masih rendah. Penolakan warga untuk dites sebagai bagian dari tracing juga kerap terjadi. Di sisi lain, laboratorium untuk uji sampel juga masih terbatas.

Apa yang menjadi kendala tersebut tentunya kemudian menjadi tantangan Pemerintah Provinsi Sulut beserta jajaran yang harus segera dihadapi, sehingga upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dapat lebih maksimal.

“Terdapat beberapa kendala yang masih kami hadapi hingga saat ini, seperti kedisiplinan masyarakat yang masih rendah, penolakan warga untuk di test, terbatasnya ketersediaan laboratorium untuk tes, serta kontrol yang cukup sulit bagi para pasien OTG atau orang tanpa gejala yang melakukan isolasi mandiri di rumah,” jelas Fatoni.

Sebagai upaya mendukung penanganan COVID-19 di Sulut, Satgas Penanganan COVID-19 Nasional memberikan bantuan kepada pemerintah provinsi Sulut berupa dua unit ventilator, 5.000 face shield, 15.000 alat pelindung diri (APD), 30.000 masker bedah, 10.000 masker N95 dan 500.000 masker kain.

Pentingnya mitigasi bencana alam berbasis ekosistem

Selain membahas tentang penanganan Covid-19, rapat koordinasi tersebut juga menyinggung mengenai potensi ancaman bencana alam khususnya yang berada di Provinsi Sulut.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Evaluasi dan Monitoring Risiko Bencana BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa Pemprov Sulut perlu waspada dengan adanya potensi megathrust yang ada di sekeliling Bumi Nyiur Melambai tersebut.

“Provinsi Sulawesi Utara perlu waspada dengan potensi megathrust yang ada disekeliling wilayahnya, antara lain megathrust Sulut, megathrust Sangihe, dan megathrust Halmahera,” jelas Abdul.

Guna menghadapi potensi bencana yang ada, Abdul mengungkapkan bahwa mitigasi bencana berbasis ekosistem menjadi hal yang sangat penting, karena dapat digunakan untuk waktu jangka panjang.

“Jika sekedar membangun infrastruktur, hal itu hanya mengurangi dampak kerusakan akibat bencana yang akan terjadi secara sementara. Tapi jika kita melakukan mitigasi berbasis ekosistem seperti misalnya membangun jalur evakuasi dari topografi alami dan vegetasi, hal ini dapat digunakan untuk waktu jangka panjang sekaligus memelihara ekosistem alam,” ujar Abdul.