Mahfud MD: AHY masih Ketua Umum Partai Demokrat

  • Share
Mahfud MD
Saat jumpa pers usai rapat terbatas dengan Kepala BNPB/Ketua Satgas Covid-19, Ditjen P2P Kemenkes, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Kadivkum Mabes Polri dan Jamintel Kejagung, dan Badan Intelijen Negara, Minggu (29/11/2020) petang.(Image: captured from zoom)

ZONAUTARA.com – Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pengurus resmi Partai Demokrat (PD) masih dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

“Nggak ada masalah hukum, sekarang pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono,” kata Mahfud MD melalui rekaman video kepada wartawan, Sabtu (6/3/2021).

Dikutip dari detikcom, Mafhud MD menyampaikan bahwa tidak ada permasalahan hukum terkait digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) PD di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Sebagaimana yang diberitakan, beberapa kader PD telah menggelar KLB di Sumut dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum PD.

“Kalau ditanya apakah setelah KLB di Medan atau di Deli Serdang Medan dan bagi pemerintah kita tidak bicara sah dan tidak sah, sekarang karena bagi pemerintah belum ada secara resmi tentang laporan KLB itu,” kata Mahfud.

Mahfud menuturkan pemerintah mengganggap acara yang diklaim KLB PD itu sebagai pertemuan antar kader namun tidak dapat dihalangi, karena ada landasan aturannya. Mahfud menyebut, menyelenggarakan KLB perlu ada pemberitahuan resmi.

Baca Pula:  Menteri PANRB keluarkan aturan jam kerja ASN selama PPKM

“Sampai dengan saat ini, ini pemerintah itu menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat, karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB, pengurusnya siapa. Sehingga yang ada di Medan itu kita anggap sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi,” tuturnya.

Mahfud mengatakan masyarakat memiliki hak untuk berkumpul dan mengadakan rapat umum, asal memenuhi syarat dan tidak melanggar aturan. Seperti menggelar rapat di istana hingga arena objek vital.

“Kalau kita menghalangi berarti melanggar ketentuan pasal 9 undang-undang nomor 9 tahun 1978 tentang kebebasan menyatakan pendapat, di situ dikatakan bahwa boleh orang berkumpul mengadakan rapat umum, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa, yaitu bukan di istana negara artinya tidak melanggar larangan tertentu juga bukan di tempat ibadah, bukan di sekolah, bukan di rumah sakit, bukan di arena objek vital, silakan adakan pertemuan,” ujarnya

Mahfud juga menyampaikan pemerintah dapat menindaklanjuti dan memutuskan KLB itu sah atau tidak setelah menerima laporan. Pemerintah kata Mahfud saat ini dalam posisi serba salah.

Baca Pula:  Mahfud MD: aparat saat bertugas harus humanis

“Sehingga kalau ada perkembangan baru nanti misal dari KLB atau misalnya dari kelompok yang menyatakan di Deli Serdang itu lalu melapor ini hasilnya, baru pemerintah menilai apakah ini sah atau tidak, sesuaikan undang-undang atau tidak sesuai AD/ART atau tidak penyelenggaranya siapa baru kita nilai nanti,” ucap Mahfud.

“Nanti pemerintah akan memutuskan oh ini sah, oh ini tidak sah, dan seterusnya. Nanti silakan pemerintah akan berpedoman pada aturan-aturan. Kalau ada masalah internal partai seperti itu pemerintah memang dihadapkan pada serba sulit untuk bersikap apakah ini akan dilarang atau tidak, secara opini kita mendengar oh ini tidak sah. Tapi secara hukum tidak bisa kita lalu menyatakan ini sah tidak sah, sebelum ada data dokumen resmi,” imbuhnya.

Acara yang diklaim KLB ini sebelumnya digelar di The Hill Hotel and Resort, Deli Serdang, Sumut, sejak Jumat (5/3) siang. Kongres itu memutuskan Kepala KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum PD.

| Detik.com



  • Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com