Usulan tunda Pemilu kepentingan siapa?

ZONAUTARA.com – Beberapa hari ini wacana tunda Pemilu mulai gencar disuarakan. Setidaknya sudah ada tiga ketua umum partai politik (parpol) yang mewacanakan penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 nanti.

Dikumpulkan dari berbagai pemberitaan, ketiga ketua umum parpol yang sempat menyatakan usulan tunda pemilu adalah Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Ketum Golkar Airlangga Hartato.

Cak Imin dan Zulhas sudah dengan tegas setuju jika Pemilu 2024 ditunda, sementara Airlangga Hartato masih terlihat abu-aba dengan usulan tunda Pemilu.

Cak Imin dengan tegas mengusulkan agar Pemlu 2024 diundur, dia beralasan saat ini pemerintah sedang fokus pemulihan di sektor ekonomi sehingga dia khawatir Pemilu 2024 nanti akan menganggu program pemulihan ekonomi tersebut.

“Jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu tergangu karena pemilu,” kata Cak Imin, Rabu (23/2) lalu dikutip dari detik.com.

Sementara itu, Airlangga Hartarto mengaku menerima aspirasi dari masyarakat petani saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Siak, Pekanbaru. Para petani di Kampung Libo Jaya menyatakan keinginan adanya keberlanjutan pemerintahan Presiden Jokowi.

Mengikuti dua ketum parpol, Ketum PAN Zulhas juga mengatakan setuju jika Pemilu 2024 ditunda. Zulhas beralasan pemerintah perlu menangani berbagai sektor yang terdampak selama situasi pandemi. Dia menyebut pertumbuhan ekonomi saat ini rata-rata masih sebesar 3-3,5 persen.

Zulhas juga menyinggung konflik militer yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Menurut Zulhas, konflik tersebut berimbas pada harga minyak yang memengaruhi perekonomian global maupun dalam negeri.

Tanggapan tunda Pemilu

Menanggapi wacana yang dilontarkan para ketuam parpol tersebut, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ada kekuatan besar di balik usulan tunda pemilu.

Adi menyebut pihak yang meminta penundaan pemilu sebagai saudara kembar orang-orang yang berkepentingan mendukung jabatan presiden 3 periode.

“Penundaan Pemilu 2024 adalah saudara kembar dari orang yang punya kepentingan jabatan presiden 3 periode,” kata Adi ketika dihubungi, Jumat (25/2/2022), sebagaimana diberitakan detik.com.

Adi menambahkan tidak mungkin usulan pemilu ditunda lahir tanpa maksud dan motif politik. Lebih lanjut, ia menduga ada ‘kekuatan besar’ yang menggulirkan isu ini.

“Saya curiga ada kekuatan besar yang mengendalikan partai-partai ini supaya mau mengusulkan penundaan Pemilu 2024,” jelas Adi.

Dampak negatif tunda Pemilu

Menurut Adi, penundaan pemilu bisa memiliki dampak negatif kepada partai politik, apalagi yang ketua umumnya ingin maju Pemilihan Presiden (Pilpres). Menurutnya, tak rasional jika pemilu ditunda karena perekonomian Indonesia yang belum pulih imbas pandemi COVID-19.

“Karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh partai yang mencoba untuk menunda Pemilu itu sangat mudah dibantah dan cenderung nggak rasional,” tuturnya.

Adi memberi contoh pada 2020 lalu, ada pilkada serentak yang tetap berjalan dengan protokol kesehatan meski dalam situasi pandemi. Kemudian jika ada pergelaran pemilu, justru perekonomian bergerak.

Tim sukses dan relawan, kata Adi, akan membeli keperluan logistik seperti banner, spanduk, baliho, hingga sewa billboard. Kemudian mereka juga akan membeli sembako seperti beras dan minyak untuk disumbangkan selama masa kampanye.

“Saya menduga partai politik ini sepertinya sedang mencari alasan-alasan yang terlihat rasional hanya untuk sekedar memenuhi keinginan kekuatan besar itu” lanjutnya.

Lantas siapa kekuatan besar yang disinggung Adi? “Biarlah publik yang mencari jawaban sendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Founder lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio, mengatakan alasan-alasan pemilu ditunda yang diungkapkan para petinggi partai politik hanya alasan politik. Ia meminta ketua umum partai politik tidak bercanda.

“Semua alasan politik ya, kalau menurut saya sih para ketua umum ini jangan kebanyakan bercanda lah. Kan pemilunya kan sudah ditetapkan KPU jadi tidak perlu dikudeta lagi jadi sudahlah hentikan opini-opini seperti ini dan kita tetap menjaga komitmen bersama KPU Pemilu 14 Februari 2024,” ucap Hendri.