Senator AS akan Selidiki Laporan Dugaan Gratifikasi Seorang Hakim Agung AS

Hakim Mahkamah Agung AS Clarence Thomas, yang berhaluan konservatif, telah menerima hadiah liburan mewah selama puluhan tahun dari seorang pengusaha asal Dallas tanpa mengungkapnya ke hadapan publik seperti diwajibkan undang-undang federal, demikian laporan media massa ProPublica pada hari Kamis (6/4). Hal itu mendorong para senator AS dari Partai Demokrat untuk menyerukan dilakukannya penyelidikan.

Laporan ProPublica itu menemukan bahwa Thomas telah berulang kali pergi berlibur bersama raja real estat dan donor Partai Republik Harlan Crow, termasuk menumpangi pesawat jet pribadi dan kapal pesiar mewahnya di AS dan seluruh dunia. Kantor berita itu menyatakan bahwa frekuensi pemberian hadiah itu “tidak memiliki preseden yang diketahui dalam sejarah modern Mahkamah Agung AS.”

Thomas dan Hakim Agung John Roberts tidak segera menanggapi permintaan berkomentar. Laporan itu memunculkan pertanyaan baru tentang potensi konflik kepentingan yang melibatkan hakim agung dan mahkamah agung, yang telah menghadapi semakin banyak kritikan karena kurangnya kode etik resmi.

Crow mengatakan kepada ProPublica dalam sebuah pernyataan bahwa ia dan sang istri telah berteman dengan Thomas dan istrinya sejak tahun 1996 dan “tidak pernah mencoba memengaruhi Hakim Agung Thomas dalam masalah hukum atau politik apa pun.”

Ketua Komite Kehakiman Senat AS Dick Durbin mengatakan komitenya “akan mengambil tindakan” berdasarkan laporan media tersebut, tanpa merinci langkah apa yang akan diambil.

Durbin mengatakan bahwa hakim agung harus berpegang pada kode etik yang dapat ditegakkan layaknya hakim federal lainnya, yang diinstruksikan untuk bahkan menghindari “penampilan yang tidak sepantasnya.”

Roberts mengatakan bahwa para hakim merujuk pada kode etik tersebut dalam menilai kewajiban etis mereka sendiri.

Laporan ProPublica itu menjadi pengungkapan terbaru yang memicu masalah etik soal Thomas. Laporan sebelumnya mengungkap keterlibatan sang istri, Virginia “Ginni” Thomas, dalam upaya membatalkan hasil pemilihan presiden AS tahun 2020, beserta keputusan Clarence Thomas untuk tidak mengundurkan diri dari kasus-kasus terkait pemilu, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang ketidakberpihakan yudisialnya.

Tidak dilaporkannya hadiah liburan yang diberikan Crow itu tampaknya melanggar undang-undang federal yang mewajibkan hakim agung, hakim dan pejabat federal lainnya untuk mengungkapkan sebagian besar hadiah yang mereka terima, demikian laporan ProPublica dengan mengutip para pakar etika hukum.

Thomas, yang mungkin merupakan anggota Mahkamah Agung yang paling konservatif, bergabung dengan majelis hakim Mahkamah Agung setelah penunjukan seumur hidup pada Oktober 1991 setelah dinominasikan oleh presiden AS saat itu, George H.W. Bush dari Partai Republik. [rd/lt]

Source link