AS Tinjau Kebijakan Terhadap Pemerintah de facto Afghanistan

Setelah hampir dua tahun kebuntuan diplomasi dengan otoritas de facto Taliban, Amerika mengkaji ulang kebijakannya terhadap Afghanistan sebagai tanggapan atas apa yang disebut pejabat Amerika sebagai pemerintahan Taliban yang “kejam”.

Tinjauan tersebut dilakukan sementara PBB dilaporkan sedang mempertimbangkan penangguhan operasi di Afghanistan karena Taliban melarang perempuan bekerja di badan-badan PBB.

“Pemerintah Amerika masih terus mengkaji ulang pendekatan dan keterlibatannya dengan Taliban dalam konteks kebijakan mereka yang semakin kejam yang menarget dan mendiskriminasi perempuan dan anak-anak perempuan di Afghanistan,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri kepada VOA.

Taliban tidak gentar pada kecaman global terhadap kebijakannya yang misoginis, termasuk dari negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Taliban bersikeras, merampas pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik perempuan adalah masalah internal Afghanistan.

Nada Amerika yang lebih keras disampaikan sementara Sekjen PBB Antonio Guterres dilaporkan berencana mengadakan pertemuan internasional pada Mei untuk membahas kemungkinan memberi Taliban kursi di Majelis Umum PBB sebagai imbalan atas kebijakan rezim Islamis tersebut yang mencabut sejumlah pembatasan terhadap perempuan Afghanistan.

Ketika ditanya, Rabu, tentang tujuan pertemuan yang diusulkan itu, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan kepada wartawan di New York bahwa dia tidak yakin kelompok tersebut akan mempertimbangkan pengakuan.

Meskipun mempertahankan kendali yang kuat atas seluruh negara selama hampir dua tahun, Taliban tidak mendapat pengakuan dari pemerintah mana pun. Kursi Afghanistan di PBB masih diduduki Naseer Ahmad Faiq, yang ditunjuk pemerintah Afghanistan sebelumnya. [ka/jm]

Source link