Ketua DPR AS Johnson Ungkap Upaya Mencegah Pemerintah ‘Shutdown’

WASHINGTON (Reuters) — 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR) Mike Johnson mengumumkan kebijakan anggaran sementara yang diusulkan oleh Partai Republik pada Sabtu (11/11). Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah penghentian kegiatan pemerintahan (government shutdown). Namun langkah tersebut ditentang dari sejumlah anggota kongres dari kedua partai.

“Resolusi dua langkah yang berkelanjutan ini merupakan rancangan undang-undang yang diperlukan untuk menempatkan anggota DPR dari Partai Republik pada posisi terbaik untuk memperjuangkan kemenangan konservatif,” kata Johnson dalam sebuah pernyataan.

DPR dan Senat yang dipimpin Partai Demokrat harus menyepakati rancangan anggaran belanja yang dapat ditandatangani oleh Presiden Joe Biden menjadi undang-undang pada 17 November. Jika tidak, Pemerintah AS berisiko mengalami penutupan sebagian operasinya untuk keempat kalinya dalam satu dekade.

Dan sebagai dampaknya, taman-taman nasional akan ditutup, dan pembayaran gaji sebanyak 4 juta pekerja federal akan terganggu. Selain itu sejumlah aktivitas, mulai dari pengawasan keuangan hingga penelitian ilmiah, juga akan terdampak.

Tidak seperti rancangan undang-undang (RUU) anggaran sementara (continuing resolutions/CR) yang mendanai lembaga-lembaga federal untuk jangka waktu tertentu, RUU anggaran sementara yang diumumkan oleh Johnson akan mendanai beberapa bagian pemerintahan hingga 19 Januari dan yang lainnya hingga 2 Februari. Anggota DPR dari Partai Republik berharap dapat meloloskan RUU tersebut pada Selasa (14/11).

RUU itu mengemuka sehari setelah Moody’s, lembaga pemeringkat kredit besar terakhir yang mempertahankan peringkat teratas “AAA” pada pemerintah AS, menurunkan prospek kredit negara tersebut menjadi “negatif” dari “stabil.” Lembaga tersebut mengatakan penurunan peringkat tersebut didorong oleh polarisasi politik di Kongres mengenai belanja negara merupakan ancaman terhadap kesehatan fiskal negara.

Johnson, pemimpin Partai Republik di Kongres, tampaknya berusaha meraih dua faksi Republik di Dewan Perwakilan yang berseteru. Kedua kelompok tersebut adalah kelompok garis keras yang menginginkan undang-undang dengan beberapa tanggal akhir; dan kelompok sentris yang mendukung tindakan sementara “bersih” tanpa pemotongan belanja dan ketentuan kebijakan konservatif yang ditolak oleh Demokrat.

Namun rencana tersebut dengan cepat mendapat kecaman dari anggota kedua partai.

Langkah sementara Partai Republik di DPR tidak mencakup pendanaan tambahan seperti bantuan untuk Israel dan Ukraina.

Partai Republik di DPR yang dipimpin Johnson telah meloloskan rancangan undang-undang bantuan sebesar $14,3 miliar untuk Israel, yang akan dibayar melalui pemotongan anggaran Internal Revenue Service. Ia juga menyerukan agar bantuan Ukraina dikaitkan dengan keamanan yang lebih ketat di perbatasan AS-Meksiko. Partai Demokrat sebagian besar menentang kedua pendekatan tersebut.

“Memisahkan CR (RUU anggaran sementar-red) dari perdebatan pendanaan tambahan menempatkan konferensi kami pada posisi terbaik untuk memperjuangkan tanggung jawab fiskal, pengawasan atas bantuan Ukraina, dan perubahan kebijakan yang berarti di perbatasan Selatan kami,” kata Johnson dalam pernyataannya.

Jika Kongres dapat meloloskan tindakan sementara untuk menjaga lembaga-lembaga federal tetap berjalan, anggota parlemen diperkirakan akan menggunakan waktu tersebut untuk menegosiasikan undang-undang pengeluaran untuk fiskal 2024 yang berlangsung hingga 30 September.

Kelompok garis keras Partai Republik di DPR mendorong pemangkasan belanja fiskal 2024 di bawah level $1,59 triliun yang disetujui pendahulu Biden dan Johnson dalam kesepakatan Mei untuk menghindari gagal bayar. Namun jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan anggaran federal, yang juga mencakup pengeluaran wajib untuk Jaminan Sosial dan Medicare, dan mencapai $6,1 triliun pada fiskal 2023.

Johnson, yang memenangkan jabatan Ketua DPR kurang dari tiga minggu yang lalu, berpotensi menghadapi risiko bagi masa depan politiknya sendiri jika rencananya saat ini gagal mendapatkan dukungan untuk disahkan dan dia terpaksa menggunakan standar yang dapat diterima oleh Demokrat.

Kevin McCarthy, yang sebelumnya menjabat, dipecat oleh delapan anggota Partai Republik garis keras awal bulan lalu setelah dia mengusulkan langkah bipartisan untuk menghindari penutupan pemerintahan pada 1 Oktober saat fiskal 2024 dimulai. McCarthy memilih jalur bipartisan setelah anggota garis keras menghalangi langkah sementara Republik yang dirancang untuk memenuhi keinginan mereka. [ah/ft]