Biden akan Dengarkan Pandangan Dunia Muslim tentang Gaza dalam Pertemuan dengan Jokowi

WASHINGTON DC (VOA) — 

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dijadwalkan akan mendengarkan pandangan dunia Muslim mengenai perang di Gaza dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Gedung Putih pada Senin (13/11) petang. Jokowi berada di Washington untuk meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara menjadi “kemitraan strategis komprehensif,” yang merupakan tingkatan tertinggi dalam peringkat diplomatik negara tersebut.

Kedua pemimpin itu memiliki pandangan yang berbeda terkait konflik Israel dan kelompok Hamas. Biden sendiri berada dalam posisi yang mendukung Israel, sementara di lain sisi Jokowi justru menyerukan segera dilakukannya gencatan senjata di Gaza. Indonesia juga mendukung langkah komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengumpulkan bukti kejahatan perang yang diduga dilakukan oleh kedua belah pihak sejak serangan Hamas terhadap Israel meletus pada 7 Oktober.

Jokowi akan bertemu Biden setelah menghadiri pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi pada akhir pekan lalu. KTT tersebut melibatkan 57 negara mayoritas Muslim, termasuk Liga Arab. Pernyataan bersama dari pertemuan tersebut menolak pembenaran Israel atas tindakannya di Gaza sebagai tindakan pembelaan diri. Komunike tersebut juga mendesak untuk segera mengakhiri perang, meminta penghentian penjualan senjata ke Israel, dan peningkatan akses untuk bantuan kemanusiaan.

Jokowi mengatakan bahwa dia akan menyampaikan resolusi KTT tersebut kepada Biden. “Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukannya,” katanya saat memberikan pernyataan kepada pers secara virtual dari Washington pada Minggu (12/11) petang.

Presiden Biden akan “mendengarkan dengan cermat apa yang didengar oleh Presiden Widodo dan pandangannya terkait diskusi yang baru saja dilakukannya di Arab Saudi dan dengan pemimpin Arab dan Timur Tengah lainnya,” kata seorang pejabat senior administrasi kepada VOA selama sesi briefing pada Minggu (12/11).

Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai seruan segera untuk gencatan senjata antara kedua pemimpin tersebut, Washington sedang mencari titik temu dengan Jakarta lebih lanjut. AS sendiri berpandangan bahwa gencatan senjata pada saat ini hanya akan menguntungkan pihak Hamas.

Indonesia bukanlah aktor regional seperti Mesir, Yordania atau Qatar yang memiliki peran penting dalam tujuan jangka pendek pemerintah, seperti menjamin pembebasan sandera dan membangun koridor kemanusiaan ke Gaza.

Namun, sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, suara Jakarta mempunyai pengaruh dalam rencana jangka menengah dan panjang pemerintah untuk menyelesaikan konflik dan mengupayakan jalan menuju perdamaian.

“Hanya perdamaian, solusi dua negara, sumber daya yang substansial yang akan diperlukan untuk membangun kembali dan memberikan harapan kepada kehidupan yang hancur. Saya pikir itu adalah bidang-bidang yang kami nantikan untuk bekerja sama dengan Indonesia mengingat peran utamanya,” kata pejabat tersebut.

Seperti halnya sejumlah negara Muslim lainnya, Indonesia telah lama memberikan bantuan kepada warga Palestina, termasuk membangun sebuah rumah sakit di Gaza utara. Administrator rumah sakit mengatakan kepada VOA bahwa daerah sekitarnya terkena serangan udara Israel dan berada di ambang kehancuran akibat kekurangan pasokan medis dan bahan bakar.

Lawatan kenegaraan Jokowi, yang bertujuan untuk meredakan ketegangan, akan menjadi tindakan penyeimbang yang rumit baginya. Biden sendiri melewatkan KTT ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta pada September, dan malah memilih melawat ke Hanoi, Vietnam.

Para pakar berpendapat Jokowi harus berbicara cukup tegas untuk mewakili semangat OKI dan menghindari kerusakan politik di dalam negeri, di mana demonstrasi besar-besaran anti-Israel dan anti-AS telah mengguncang kota-kota besar di Tanah Air.

Selain itu, mereka berpendapat bahwa mantan wali kota Solo tersebut harus bertindak hati-hati agar tidak membahayakan kemajuan pada daftar panjang kepentingan bersama, termasuk kesepakatan tentang mineral kritis dan ambisi meningkat China di Indo-Pasifik.

Rencana Kerja Mineral Kritis

Indonesia sedang mengupayakan perjanjian perdagangan bebas terbatas dengan AS, serupa dengan perjanjian yang ditandatangani Washington dan Tokyo pada Maret. Perjanjian tersebut akan memasukkan ekspor nikelnya ke dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS atau IRA 2022.

IRA, legislasi utama Biden dalam perubahan iklim dan energi bersih, menawarkan insentif pajak untuk meningkatkan manufaktur kendaraan listrik (EV) domestik. RUU ini mencakup ketentuan kredit pajak konsumen untuk membeli EV yang diproduksi dengan mineral kritis yang bersumber dari dalam negeri atau negara yang memiliki kesepakatan perdagangan bebas dengan AS.

Indonesia sangat tertarik dengan kesepakatan tersebut. Apalagi Jakarta memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, bahan mineral utama dalam produksi kendaraan listrik, dan berambisi menjadi pusat kendaraan listrik global.

Sementara itu, pemerintahan Biden ingin menjamin rantai pasokan untuk tujuan ambisiusnya, yaitu memastikan dua per tiga mobil penumpang baru dan seperempat truk berat baru yang dijual di AS semuanya berubah menjadi kendaaraan listrik pada 2032.

Pemerintah AS sedang berupaya untuk dapat menggandeng Jakarta menuju “kemitraan yang konsekuensial,” kata pejabat itu. Namun Washington telah menyuarakan keprihatinan atas ketergantungan Jakarta pada investasi China dalam industri pertambangan serta masalah ketenagakerjaan dan lingkungan dalam praktik pertambangannya.

Biden dan Jokowi akan mengumumkan “rencana kerja” untuk menjajaki kemitraan di bidang mineral penting, kata pejabat kedua pemerintahan. Hal tersebut sebagai upaya untuk “memastikan bahwa kedua sistem kami siap untuk bergerak maju bersama.” Pejabat tersebut menggarisbawahi bahwa setiap jalur yang disepakati ke depan harus sesuai dengan “standar tertinggi ketenagakerjaan dan lingkungan.”

Beberapa industri pertambangan AS menolak rencana tersebut. Industri-industri pertambangan AS sendiri telah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah sebagai bagian dari upaya Biden untuk meningkatkan produksi nikel, litium, dan logam lain dalam negeri yang diperlukan untuk kendaraan listrik.

“Pada akhirnya, baik Presiden maupun Kongres tidak dapat mendukung skema yang memfasilitasi dana pajak warga AS untuk perusahaan-perusahaan China yang menambang dan memurnikan mineral penting Indonesia melalui kesepakatan perdagangan yang tidak mencakup perlindungan lingkungan dan ketenagakerjaan,” kata Julie C. Lucas, direktur eksekutif kelompok industri MiningMinnesota, kepada VOA dalam sebuah pernyataan.

China

Biden dan Jokowi akan meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara menjadi “kemitraan strategis yang komprehensif,” sebuah status yang sudah dimiliki oleh Jakarta dan Beijing. Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia mendapatkan proyek infrastruktur kakap China yang dikenal sebagai Inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan (Belt and Road Initiative/BRI). Proyek tersebut berhasil mengantongi investasi China yang jumlahnya mencapai rekor.

Indonesia hanya kalah dari Pakistan dalam hal nilai proyek BRI, yaitu $20,3 miliar dan 71 proyek beroperasi pada 2021.

Para pengamat mengatakan Presiden China Xi Jinping memandang Indonesia sebagai kunci utama dalam memperluas pengaruh Beijing di Indo-Pasifik. Bulan lalu, ia mengumumkan perluasan kerja sama dengan Indonesia di industri berkembang seperti ekonomi digital, fotovoltaik, dan kendaraan listrik. Fotovoltaik melibatkan konversi cahaya menjadi listrik.

Meskipun Jakarta sangat bergantung pada investasi China, para pengamat berpendapat menilai Jakarta tetap mewaspadai klaim Beijing yang semakin tegas atas Laut China Selatan yang disengketakan. Seperti banyak negara di kawasan tersebut, Indonesia juga meningkatkan hubungan militer dengan Washington.

Setelah kunjungannya di Washington, Jokowi dijadwalkan akan bertolak ke San Francisco untuk menghadiri Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang diselenggarakan oleh AS. Biden dijadwalkan akan bertemu dengan Xi di sela-sela KTT tersebut dan berkeinginan untuk menggunakan diskusi dengan Jokowi untuk memberinya informasi tentang pandangan regional terkait Beijing.

Hal tersebut mencakup “isu-isu kritis seperti Laut China Selatan, apa yang mereka lihat dan terkait dengan diplomasi dan keterlibatan China,” kata pejabat senior pertama.

Biden dan Jokowi juga diagendakan akan membahas masalah krisis di Myanmar. Sejak kudeta militer meletus pada Februari 2021, junta di Myanmar melakukan tindakan represif yang brutal terhadap jutaan orang yang menentang pemerintahannya. Mereka mengabaikan tuntutan Indonesia dan anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) lainnya untuk menggelar dialog konstruktif dan segera menghentikan kekerasan. [ah/rs]

*** (Eva Mazrieva, Naras Prameswari, dan Rio Tuasikal berkontribusi pada laporan ini)