Bagaimana syarat penetapan Status Tanggap Darurat di suatu daerah

Neno Karlina Paputungan
Editor: redaktur
Longsor di dua titik Jalan Suprapto, Batas Kota, Kelurahan Gogagoman, (Foto: Zonautara.com/Neno Karlina).

ZONAUTARA.com – Penetapan status tanggap darurat merupakan langkah penting dalam penanggulangan bencana di suatu daerah.

Status ini memungkinkan pemerintah daerah maupun pusat untuk mengerahkan sumber daya dan bantuan dengan cepat serta memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat terdampak.

Syarat Penetapan Status Tanggap Darurat

Penetapan status tanggap darurat didasarkan pada beberapa ketentuan yang diatur dalam regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2011.

Berikut adalah beberapa syarat utama dalam menetapkan status tanggap darurat:

1. Terjadinya Bencana yang Berdampak Luas

Sebuah daerah dapat menetapkan status tanggap darurat jika terjadi bencana dengan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, baik akibat bencana alam (banjir, gempa bumi, tanah longsor) maupun bencana non-alam (wabah penyakit, kegagalan teknologi, kebakaran besar).

2. Tidak Dapat Ditangani dengan Sumber Daya Lokal

Jika pemerintah daerah setempat tidak mampu menangani dampak bencana dengan sumber daya yang tersedia, maka diperlukan status tanggap darurat agar bantuan dari pemerintah pusat, BNPB, TNI, Polri, dan lembaga lain dapat segera dikerahkan.

3. Adanya Rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

BPBD sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana harus memberikan rekomendasi berdasarkan kajian dampak dan kebutuhan respons di lapangan.

4. Keputusan Kepala Daerah atau Pemerintah Pusat

Penetapan status tanggap darurat dilakukan oleh kepala daerah (bupati/wali kota atau gubernur) sesuai dengan tingkat keparahan bencana. Dalam kondisi tertentu, Presiden melalui BNPB juga dapat menetapkan status tanggap darurat di tingkat nasional.

5. Evaluasi Berkala dan Masa Berlaku

Status tanggap darurat tidak berlaku selamanya. Pemerintah daerah atau pusat harus melakukan evaluasi berkala untuk menentukan apakah kondisi telah terkendali atau perlu perpanjangan status darurat.

Dampak Penetapan Status Tanggap Darurat

Dengan ditetapkannya status tanggap darurat, beberapa langkah penting dapat segera diambil, antara lain:

  • Pengerahan personel dan alat berat untuk evakuasi dan penyelamatan.
  • Penyediaan bantuan darurat seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan.
  • Kemudahan akses anggaran darurat untuk penanggulangan bencana tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang panjang.
  • Koordinasi antar lembaga seperti BNPB, BPBD, TNI, Polri, dan relawan untuk mempercepat respons.

    Penetapan status tanggap darurat merupakan langkah strategis dalam menghadapi bencana di suatu daerah.

    Dengan memenuhi syarat yang ditetapkan, pemerintah dapat bertindak cepat untuk melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga terkait, serta masyarakat sangat diperlukan dalam proses ini.


Jika anda merasa konten ini bermanfaat, anda dapat berkontribusi melalui DONASI. Klik banner di bawah ini untuk menyalurkan donasi, agar kami dapat terus memproduksi konten yang bermanfaat



Share This Article
Suka berkelana ke tempat baru, terutama di alam bebas. Mencintai sastra fiksi dan tradisi. Berminat pada isu-isu ekofeminisme, gender, hak perempuan dan anak. Beberapa kali menerima fellowship liputan mendalam. Tercatat sebagai anggota AJI.
Leave a Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.