ZONAUTARA.com – Memasuki usia empat bulan pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, terjadi demonstrasi besar-besaran di sejumlah daerah sejak 17 Februari 2025. Ribuan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat menyuarakan kekecewaan akibat lambannya realisasi janji kampanye, termasuk program makan siang gratis, pembentukan superholding BUMN, hingga isu kesejahteraan dosen dan pengembangan riset.
Di tengah suasana yang kian memanas ini, perhatian publik justru tertuju pada pelantikan serentak kepala daerah baru pada 20 Februari besok.
Menurut sejumlah pemberitaan beberapa media nasional, masyarakat menaruh ekspektasi tinggi pada kepala daerah yang akan dilantik—terutama mereka yang baru kali ini terpilih. Harapan tersebut mencakup perubahan signifikan di tingkat lokal, perbaikan layanan publik, serta keberlanjutan kebijakan baik dari periode sebelumnya.
Bagi masyarakat, pemimpin daerah adalah garda terdepan pelayanan negara yang paling dekat dengan problem sehari-hari, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi lokal.
Potensi dan tantangan di Sulawesi Utara
Wilayah Sulawesi Utara tidak hanya memiliki potensi besar di sektor pariwisata yang terus menunjukkan tren positif, tetapi juga di sektor-sektor andalan lainnya. Sektor perikanan dan kelautan, misalnya, menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah karena kekayaan sumber daya alam laut yang melimpah. Perikanan tangkap dan budidaya terus berkembang seiring upaya modernisasi dan optimalisasi teknologi, sekaligus mendorong industri pengolahan hasil laut.
Di bidang pertanian, komoditas seperti kelapa, cengkeh, pala, kakao, jagung dan lainnya menjadi produk unggulan ekspor yang bernilai tinggi, baik untuk pasar domestik maupun internasional.
Keberagaman budaya dan kuliner khas Sulawesi Utara juga menjadi daya tarik tersendiri, yang berkontribusi pada sektor ekonomi kreatif dan membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM setempat.
Secara keseluruhan, sinergi antar-sektor—pariwisata, perikanan, pertanian, dan ekonomi kreatif—mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus memperkokoh posisi Sulawesi Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia.
Namun, di tengah rencana efisiensi anggaran pemerintah pusat—yang dipaksa mencapai kisaran Rp300 triliun—para kepala daerah baru perlu merumuskan kebijakan inovatif agar pembangunan daerah tidak mandek.
Menilik kebijakan pusat yang sedang “mengotak-atik kantong fiskal”, para pemimpin daerah perlu memainkan strategi alokasi anggaran secara kreatif. Pemangkasan dana transfer pusat, potensi penundaan beberapa proyek infrastruktur, serta penyesuaian program prioritas daerah menjadi tantangan tersendiri.
Masyarakat, terutama di Sulawesi Utara, tidak hanya menuntut pemimpin yang paham persoalan lokal, tetapi juga tangguh merespons situasi fiskal yang ketat. Mereka menghendaki agar tata kelola dan inovasi daerah mampu menggali sumber pendapatan lain—misalnya optimalisasi pajak daerah, retribusi, kolaborasi dengan sektor swasta, serta pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran.
Merawat kepercayaan publik di tengah gelombang protes
Aksi demonstrasi “Indonesia Gelap” saat ini yang mengkritisi lambannya pemenuhan janji kampanye di tingkat nasional seharusnya menjadi cermin bagi kepala daerah baru. Akar persoalan bukan semata soal kebijakan pusat yang tak kunjung dirasakan manfaatnya, melainkan kekecewaan publik yang menumpuk akibat kurangnya saluran aspirasi dan minimnya transparansi pengelolaan anggaran.
Dalam konteks ini, pemimpin daerah memegang peran penting untuk menjaga trust (kepercayaan) masyarakat melalui langkah-langkah konkret dan kebijakan yang mudah dipahami.
Sebagai contoh, kebijakan makan siang gratis yang masih terkatung-katung di level pusat—jika memang relevan bagi daerah—dapat dimodifikasi sesuai konteks setempat. Mungkin tidak lagi semata “gratis” sepenuhnya, melainkan terintegrasi dengan program peningkatan gizi masyarakat dan dukungan bagi industri pertanian lokal.
Lebih jauh, kolaborasi dengan perguruan tinggi di daerah dapat mendorong riset dan inovasi yang dibutuhkan, juga untuk menjawab isu kesejahteraan dosen di wilayah tersebut. Dengan demikian, meski belum ada kepastian alokasi anggaran dari pemerintah pusat, kepala daerah dapat memanfaatkan potensi daerah secara mandiri.
Memandang ke depan: pemimpin daerah sebagai lokomotif perubahan
Harapan besar masyarakat yang saat ini terfokus pada kebijakan tingkat nasional, pada akhirnya akan “turun” ke kepala daerah. Mereka diharapkan mampu menjadi lokomotif perubahan, entah dalam bentuk transformasi digital di sektor pelayanan publik, pelatihan vokasi bagi anak muda, atau mendorong UMKM agar lebih kompetitif.
Tanpa mengabaikan agenda nasional seperti superholding BUMN, kepala daerah yang inovatif bisa memanfaatkan momentum itu untuk merangkul BUMN maupun investor swasta agar terlibat dalam pembangunan lokal—tanpa melupakan prinsip tata kelola yang baik dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, kiprah para pemimpin daerah yang dilantik besok akan diuji oleh realitas di lapangan. Masyarakat menunggu aksi yang nyata dan tanggapan cepat atas keluhan mereka.
Di tengah anggaran pusat yang semakin terbatas, kepiawaian para kepala daerah dalam memaksimalkan potensi lokal menjadi kunci terciptanya kemandirian dan stabilitas ekonomi. Jika dapat menjalankan ini semua dengan baik, mereka bukan hanya menjawab harapan masyarakat, tetapi turut membangun kepercayaan terhadap sistem pemerintahan secara keseluruhan.