ZONAUTARA.com—Wakil Bupati (Wabup) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid, menghadiri kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi II DPR RI yang digelar di Wisma Negara Gubernuran, Bumi Beringin, Kota Manado, pada Rabu, 21 Mei 2025.
Kegiatan yang berlangsung secara tertutup ini fokus membahas pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Kunker dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda dan dihadiri oleh Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Plh Sekprov Sulut Tahlis Gallang, serta seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara.
Komisi II DPR RI memberikan sorotan terhadap sejumlah persoalan yang masih membayangi pengelolaan BUMD di berbagai daerah.
Tujuan utama forum ini adalah memastikan bahwa pengelolaan BUMD dan BLUD berjalan sesuai regulasi, efisien, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
Wabup Bolsel: Perkuat BUMD demi pertumbuhan ekonomi daerah
Dalam keterangannya, Wabup Bolsel Deddy Abdul Hamid mengapresiasi inisiatif Komisi II DPR RI yang terus memperkuat pengawasan dan pembenahan terhadap lembaga daerah seperti BUMD dan BLUD.
“Kegiatan ini sangat penting sebagai bagian dari evaluasi dan upaya pembenahan sistem pengelolaan BUMD dan BLUD di daerah. Kami di Bolsel berkomitmen meningkatkan kinerja BUMD agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya pada sektor unggulan seperti perikanan,” ujar Deddy.
Lebih lanjut, Deddy berharap forum ini menjadi ruang strategis bagi seluruh pemerintah daerah di Sulut untuk berbagi pengalaman, strategi, serta solusi dalam memperkuat tata kelola BUMD yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Komisi II DPR RI pun menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif seluruh kepala daerah dalam forum tersebut.
Kehadiran gubernur, bupati, dan wali kota dinilai sebagai bentuk komitmen bersama untuk membenahi pengelolaan BUMD dan BLUD, demi mewujudkan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi daerah yang lebih baik.
