ZONAUTARA.com– Women’s March Jakarta (WMJ) 2025 kembali hadir sebagai ruang perlawanan kolektif perempuan dan kelompok rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan struktural.
Demikian diserukan WMJ 2025 ini pada Jumat (26/9/2025), bertempat di Komnas Perempuan Jakarta, bertajuk “Tubuh Bukan Milik Negara”, sskaligus menjadi momentum refleksi dan seruan perubahan atas kondisi sosial yang selama ini mengekang tubuh, identitas, dan ruang hidup perempuan serta rakyat kecil.
Tema tersebut merespons kondisi maraknya kekerasan berbasis gender dan seksual (KBGS) yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia.
Pada kegiatan ini, sejumlah aktivis, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil memberikan kesaksian dan analisis kritis terhadap kebijakan negara yang dianggap tidak berpihak pada perempuan, komunitas adat, pekerja rumah tangga (PRT), penyintas kekerasan, disabilitas, dan kelompok ragam gender serta seksualitas.
“Ketika kita mengangkat tema Tubuh Bukan Milik Negara, yang kita maksud bukan hanya eksplisit tubuh perempuan, tapi juga tubuh ibu pertiwi dan seisinya, yang akhir-akhir ini mengalami kekerasan masif berupa eksploitasi, kriminalisasi, dan privatisasi,” ungkap Riska Carolina, Co-Koordinator WMJ 2025.
Sejumlah isu hukum turut disorot, seperti lambannya pengesahan RUU Perlindungan PRT, revisi KUHP yang belum berpihak pada prinsip HAM dan gender, serta minimnya perlindungan hukum bagi korban KBGS.
Dalam pernyataannya, Jumisiih dari JALA PRT menyayangkan negara yang terus menutup mata terhadap eksploitasi terhadap pekerja domestik.
“Jasa mereka tidak dinilai, sehingga upahnya minim, kerjanya rentan dieksploitasi dan mendapatkan kekerasan. Tapi negara tutup mata,” ujar Jumisiih, JALA PRT.
Data dari Jakarta Feminist menunjukkan, sepanjang tahun 2024 terjadi 209, kasus femisida atau satu perempuan dibunuh setiap dua hari. Mirisnya, 43 persen dari kasus tersebut bermula dari KDRT.
Hal ini disampaikan Anindya Restuviani, Direktur Jakarta Feminist.
“Fakta yang miris dan menyayat hati karena harusnya femisida bisa dicegah,” jelasnya.
Isu lainnya yang diangkat meliputi,
diskriminasi terhadap penyintas HIV/AIDS dan pekerja seks yang disampaikan Raham, Komunikasi Transman Indonesia.
Ia menyoroti minimnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, ketiadaan psikolog yang memahami ragam identitas gender dan orientasi seksual.
Ketimpangan dalam sistem hukum yang tidak ramah terhadap korban perempuan dan disabilitas serta eksklusi sosial terhadap komunitas adat dalam pembangunan.
“Kalau kita lihat, kerangka hukum di Indonesia masih jauh dari menjamin keadilan substansial bagi kelompok-kelompok rentan,” ujar Raham.
“Banyak alat bantu dan obat-obatan untuk disabilitas tidak ditanggung BPJS maupun asuransi swasta. Jadi PR negara masih banyak menyoal isu disabilitas ini,”tambahnya.
Serupa dengan itu, Nissi, Feminis Themis, menyoroti pendidikan seksual dan sejarah perempuan yang dihapuskan juga upaya negara menghapus jejak kekerasan masa lalu, termasuk terhadap perempuan, melalui revisi kurikulum Sejarah oleh Kemendikbud.
Draft yang diajukan pemerintah dianggap mengabaikan catatan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada perempuan, terutama selama Orde Baru dan Reformasi.
Seruan tegas untuk aksi nyata
Women’s March Jakarta 2025 menyerukan agar negara,
segera mengesahkan RUU PPRT dan revisi KUHP yang berpihak pada HAM.
Selain itu, menjamin pendidikan seksual komprehensif bagi semua kalangan, membangun sistem hukum yang berpihak pada korban KBGS, menghadirkan layanan kesehatan dan psikologis yang inklusif, serta menghentikan eksploitasi dan kriminalisasi terhadap perempuan dan komunitas adat.
***
