ZONAUTARA.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) kembali melanda Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dalam sepekan terakhir.
Antrean warga di sejumlah agen premium minyak dan solar (APMS) di Pulau Siau mengular panjang, sementara keluhan deras mengalir ke pemerintah daerah dan DPRD. Kritik pun ramai berseliweran di media sosial.
Wakil Bupati Sitaro, Heronimus Makainas, menyayangkan kondisi tersebut yang menurutnya bukan hal baru.
“Sejak saya masih di DPRD, masalah seperti ini hampir selalu terjadi setiap tahun,” ujarnya saat ditemui Zonautara.com, Kamis, 16 Oktober 2025.
Menurut Makainas, keterlambatan kapal pengangkut yang mendistribusikan BBM ke Sitaro menjadi penyebab utama terganggunya penyaluran ke masyarakat.
Kondisi itu membuat stok BBM menipis dan menyebabkan antrean panjang di berbagai tempat.
“Tagulandang juga terdampak.”
Sebagai langkah antisipatif, tim pengendali kabupaten segera menggelar rapat dan memutuskan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap seluruh pengecer BBM.
Tujuannya, memastikan tidak ada penimbunan atau penyimpanan BBM secara tidak wajar.
“Hingga kini, kami masih menunggu laporan resmi hasil sidak tersebut untuk mengetahui temuan di lapangan,” jelas Makainas.
Meski terjadi keterlambatan pasokan, ia mengapresiasi kondisi masyarakat yang tetap kondusif. Pemerintah daerah memastikan bahwa pada Rabu, 15 Oktober 2025, kapal pengangkut minyak telah tiba di Sitaro, dan proses penyaluran kembali berjalan.
Dua akar masalah: Stok tak tepat dan lemahnya pengawasan
Makainas menilai ada dua penyebab utama mengapa masalah BBM terus berulang setiap tahun.
Pertama, perlu dipastikan bahwa stok BBM yang diusulkan pemerintah daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Karena itu, kami telah menegaskan kepada Bagian Perekonomian agar melakukan identifikasi lebih rinci terhadap kebutuhan nyata di lapangan,” katanya.
Kedua, lemahnya pengawasan saat proses distribusi. Ia menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap kali kapal pengangkut tiba, penyaluran BBM benar-benar terarah dan sesuai peruntukan.
“Tujuan utamanya agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkannya, bukan segelintir pihak yang mencari keuntungan,” tegas Makainas.
Ia juga mengingatkan tim pengawas untuk bekerja secara serius dan transparan.
“Jika ditemukan praktik curang di lapangan, harus ada tindakan tegas agar menimbulkan efek jera bagi para penyalur dan pengecer,” tambahnya.
Pemerintah janji tegas dan transparan
Pemkab Sitaro kini membentuk Tim Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian BBM, terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Kejaksaan.
Tim lintas instansi ini akan menyisir lokasi-lokasi yang diduga menjadi titik penimbunan dan tempat penjualan BBM dengan harga di atas ketentuan.
Langkah ini diambil setelah muncul laporan masyarakat yang mengaku kesulitan membeli Pertalite dengan harga normal.
Di beberapa lokasi, harga BBM eceran bahkan menembus Rp20.000 per botol, jauh di atas harga biasanya Rp15.000.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sitaro, Eddy Salindeho, menegaskan bahwa kuota BBM bersubsidi sebenarnya cukup.
“Masalahnya bukan pada kuota, tapi pada ulah oknum pengecer nakal yang menimbun dan menjual kembali dengan harga tinggi. Apalagi saat ini kapal penyuplai hanya satu karena kapal lainnya rusak,” jelasnya.
Ia memastikan pemerintah bersama aparat penegak hukum akan terus memantau distribusi agar berjalan lancar dan adil.
“Kami tidak akan mentolerir penimbunan atau permainan harga. Jika terbukti, akan ditindak sesuai aturan,” tegas Eddy.
Kuota aman, kapal rusak jadi kendala
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sitaro, Jelin Yolanda Langitan, menjelaskan bahwa kuota BBM Sitaro tahun 2025 mencapai 4.522 kiloliter. Jumlah kuota ke Sitaro naik 20 persen setiap tahunnya.
Jelin mengungkapkan, biasanya, dua kapal secara bergantian mengantar pasokan ke wilayah kepulauan, sehingga jeda pengiriman relatif singkat.
Namun karena satu kapal mengalami kerusakan, kini seluruh proses pengantaran bergantung pada satu kapal.
“Ini membuat distribusi lebih lambat,” ungkapnya
Suara warga: Antara harapan dan kekecewaan
Masyarakat Sitaro berharap tim pengawasan lintas instansi dapat bekerja serius menjaga stabilitas pasokan BBM.
“Semoga ke depan tidak ada lagi antrean panjang dan masyarakat bisa beli BBM dengan harga wajar dan merata,” ujar Hendrik, warga Kecamatan Siau Barat.
Namun, warga lain, Randy, memilih untuk tidak terlalu berharap.
“Selama mafia minyak belum diberantas, masalah ini akan terus berulang. Tiap akhir tahun pasti muncul alasan klasik kapal rusak atau cuaca buruk,” katanya dengan nada kesal.
Ia berharap tim pengawasan benar-benar berani membongkar praktik yang merugikan masyarakat.
