ZONAUTARA.com – Pemerintah mencatat capaian bersejarah dalam upaya penurunan stunting nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2024 berhasil turun menjadi 19,8 persen, untuk pertama kalinya berada di bawah angka 20 persen.
“Hari ini kita baru saja menyelenggarakan Rakornas dalam rangka penurunan prevalensi stunting. Alhamdulillah, pada tahun 2024 prevalensinya sudah turun menjadi 19,8 persen. Angka ini turun signifikan dalam 10 tahun terakhir, tetapi target kita harus turun jauh lebih rendah lagi,” ujar Menkes Budi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Stunting di Gedung Kemenkes, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Menurut Budi, penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penurunan angka stunting merupakan hasil kerja bersama lintas sektor mulai dari kementerian dan lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah hingga desa, serta dukungan organisasi kemasyarakatan dan relawan Posyandu.
“Penanganan stunting ini adalah kerja bersama. Tidak bisa satu kementerian saja. Semua harus bergerak bersama, dari pusat sampai desa,” tegasnya.
Bupati Sitaro: “Komitmen daerah tidak akan pernah kendor”
Merespons pernyataan Menkes, Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Chyntia Ingrid Kalangit, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sitaro terus memperkuat langkah konkret dalam menurunkan angka stunting, terutama melalui intervensi bagi remaja putri, ibu hamil, dan balita.
Bupati Chyntia menyebut bahwa strategi daerah sejalan dengan arahan nasional, khususnya terkait pemenuhan gizi ibu hamil dan pemberian protein hewani bagi balita.
“Pemerintah Kabupaten Sitaro berkomitmen penuh mendukung agenda nasional penurunan stunting. Kami memastikan intervensi gizi untuk ibu hamil berjalan baik, termasuk pemeriksaan anemia, pemberian tablet tambah darah, dan edukasi gizi. Untuk balita, kami memperkuat gerakan pemberian protein hewani melalui Posyandu dan intervensi pangan lokal,” tutur Chyntia.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Sitaro juga menggerakkan program lintas sektor, termasuk:
- Pemanfaatan aplikasi Si Hero untuk memantau pemberian tablet tambah darah remaja putri di sekolah.
- Penguatan Posyandu sebagai pusat pemantauan tumbuh kembang dan edukasi keluarga.
- Keterlibatan perangkat desa dalam memastikan keluarga berisiko tinggi mendapat pendampingan.
- Gerakan pangan lokal bergizi untuk memastikan akses protein mudah dijangkau masyarakat.
“Kami bergerak bersama lintas sektor. Semua OPD terlibat, para bidan desa bekerja sangat dekat dengan masyarakat, dan pemerintah desa menjadi ujung tombak. Komitmen kami tidak akan pernah kendor,” tegasnya.
Kolaborasi pusat-daerah jadi kunci
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menekankan pentingnya data akurat dan pelaksanaan program yang disiplin agar penurunan stunting lebih tepat sasaran.
“Semoga Rakornas ini bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi tentang percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menambahkan bahwa keberhasilan menekan angka stunting sangat bergantung pada peran kepala daerah.
“Peran kepala daerah itu kunci. Kepala daerah yang mendapatkan penghargaan adalah yang lincah berkolaborasi, dari preventif sampai kuratif. Kolaborasi dengan semua pihak harus terus diperkuat agar target 14 persen di tahun 2029 tercapai,” jelasnya.
(Advertorial)
