ZONAUTARA.com – Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Chyntia Ingrid Kalangit, melakukan rangkaian audiensi dengan sejumlah kementerian di Jakarta untuk memperjuangkan dukungan pemerintah pusat bagi Kabupaten Kepulauan Sitaro.
Dalam agenda tersebut, Kalangit didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sitaro, Denny D. Kondoj.
Audiensi pertama dilaksanakan pada Selasa (10/3/2026) di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni. Pemerintah Kabupaten Sitaro juga melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sitaro menyampaikan kondisi fiskal daerah yang tengah menghadapi tantangan, terutama dalam masa pemulihan pascabencana dan dampak kebijakan penyesuaian transfer ke daerah.
Kalangit mengatakan pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah kepulauan.
Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi langkah strategis untuk mencari solusi sekaligus memperkuat dukungan kebijakan bagi daerah kepulauan dan rawan bencana seperti Sitaro.
Rangkaian audiensi kemudian dilanjutkan pada Kamis (12/3/2026) di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesiabersama Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir Balaw.
Dalam pertemuan itu, Kalangit menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi Kabupaten Sitaro, khususnya ancaman bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di wilayah kepulauan tersebut.
Pemerintah daerah berharap adanya penguatan koordinasi lintas kementerian serta dukungan kebijakan dari pemerintah pusat untuk memperkuat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.
“Sebagai daerah kepulauan yang juga rawan bencana, Sitaro membutuhkan dukungan dan sinergi kuat dari pemerintah pusat agar program pembangunan dan penanggulangan bencana dapat berjalan optimal,” ujar Kalangit.
Melalui rangkaian audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sitaro berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat semakin kuat guna mempercepat pemulihan daerah serta meningkatkan ketahanan wilayah terhadap berbagai potensi bencana di masa mendatang.
