ZONAUTARA.com – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Sulawesi Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulawesi Utara, di Manado, Selasa (5/5/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat serta menyoroti berbagai persoalan di sektor pendidikan dan kehidupan kampus.
Pantauan Zonautara.com di lokasi aksi, salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam orasinya, massa aksi menilai program tersebut belum dirancang secara matang dan berpotensi menimbulkan persoalan baru, mulai dari risiko keracunan makanan hingga distribusi yang dinilai belum merata.
Mereka juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan pelaksanaan program, yang menurut mereka menjadikan MBG lebih bernuansa populis ketimbang mampu menjawab persoalan kemiskinan dan ketimpangan akses pangan secara substansial.
Selain itu, mahasiswa turut mengkritik program Koperasi Merah Putih yang disebut bermasalah karena berdiri di atas lahan yang masih bersengketa. Menurut mereka, keberadaan program tersebut justru berpotensi memperkeruh konflik agraria dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat lokal yang terdampak.
Dalam momentum Hardiknas, isu kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi perhatian serius. Mereka menyoroti masih rendahnya penghasilan guru honorer serta minimnya jaminan perlindungan kerja bagi para pendidik. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
Tak hanya menyinggung kebijakan publik, mahasiswa juga menyuarakan keresahan terhadap kondisi kebebasan akademik di lingkungan kampus. Mereka mengecam berbagai bentuk tindakan represif terhadap mahasiswa maupun dosen yang menyampaikan kritik, termasuk praktik intimidasi dan pemberian sanksi akademik. Massa aksi mendesak agar segala bentuk represi dan skorsing yang membungkam kebebasan berekspresi dihentikan.
Aliansi mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap upaya militerisasi kampus, yang dinilai dapat mengancam independensi akademik serta mempersempit ruang kebebasan sipil di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, mereka menuntut penanganan kasus kekerasan seksual di kampus dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada perlindungan korban.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan utama, yakni: pembatalan Program MBG, penghentian Koperasi Merah Putih di wilayah sengketa, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Penghapusan tindakan represif di kampus, penolakan militerisasi kampus, serta penindakan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual,” tegas massa aksi dalam orasinya.
Aksi berlangsung tertib di bawah pengawasan aparat keamanan. Perwakilan mahasiswa juga diterima oleh anggota DPRD Sulawesi Utara untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
