ZONAUTARA.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, menyoroti permasalahan yang dihadapi petani terkait kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Masalah ini diangkat dalam Sosialisasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang diadakan di Kecamatan Pacet dan Majalaya, Kabupaten Bandung. Kegiatan bimbingan teknis yang berlangsung saat masa reses DPR RI ini dihadiri oleh kelompok tani, penyuluh pertanian, pemilik kios pupuk, dan distributor pupuk.
Dalam forum tersebut, Rajiv menegaskan pentingnya penerapan transparansi dalam rantai distribusi pupuk bersubsidi, dari produsen, penyalur, hingga diterima oleh petani sebagai pengguna akhir. “Kita ingin memastikan alur distribusi dari produsen sampai ke tangan bapak dan ibu sebagai penerima itu transparan, jelas, dan harus bisa kita awasi bersama. Tidak boleh ada lagi yang ditutupi-tutupi. Aturan harus jelas supaya tidak ada lagi permainan di lapangan yang merugikan petani,” ujar Rajiv pada Kamis (7/5).
Selama dua hari, legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini menegaskan bahwa bimbingan teknis ini adalah bagian dari upaya memperkuat pemahaman semua pihak terkait mekanisme penyaluran pupuk agar lebih tepat sasaran, terbuka, dan dapat diawasi bersama. Selain itu, Rajiv juga menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi bersama Pupuk Indonesia ini merupakan bentuk perbaikan tata kelola pupuk yang melibatkan pemerintah, distributor, kios, dan masyarakat tani sebagai penerima manfaat.
“Kami akan terus mendorong dan mendukung program pemerintah untuk perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi. Kegiatan sosialisasi dengan Pupuk Indonesia ini sebagai jawaban untuk mengurai berbagai keluhan yang disampaikan petani,” kata Rajiv. Ia juga menilai bahwa sosialisasi ini memberikan ruang dialog bagi petani untuk menyampaikan masalah penepuan pupuk subsidi yang sering mereka hadapi.
Rajiv, politisi Partai NasDem, menyoroti bahwa salah satu isu yang paling sering disampaikan oleh petani adalah ketersediaan pupuk di kios penyalur. “Masih ada petani yang menyampaikan, ‘sudah terdaftar di e-RDKK dan sudah punya kartu tani, tetapi ketika akan menebus pupuk bersubsidi di kios justru mendapat jawaban stok habis atau barang belum datang’,” ucapnya. “Kondisi seperti ini tentu harus menjadi perhatian dan dibenahi bersama,” tambahnya.
Melalui sosialisasi ini, Rajiv berharap agar pemahaman mengenai mekanisme distribusi pupuk bersubsidi semakin meningkat, koordinasi antar pihak semakin baik, serta penyaluran pupuk dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani, khususnya di Kabupaten Bandung.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
