ZONAUTARA.com – Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan sedang merencanakan dakwaan pidana terhadap Raul Castro, mantan Presiden Kuba. Langkah ini menandai peningkatan tekanan signifikan dari pemerintahan Donald Trump terhadap Kuba, sebuah negara komunis di Kepulauan Karibia.
Sejumlah media AS melaporkan pada Kamis (14/5) bahwa kemungkinan dakwaan terhadap Castro, yang kini berusia 94 tahun, berkaitan dengan insiden penembakan pesawat tahun 1996 oleh militer Kuba. Pesawat tersebut diterbangkan oleh kelompok kemanusiaan anti-Castro, Brothers to the Rescue.
Rencana dakwaan ini muncul di tengah blokade ketat AS yang hampir menghentikan seluruh pasokan bahan bakar ke Kuba. Setelah merayakan pencapaian menggulingkan Nicolas Maduro di Venezuela, pemerintahan Trump kini secara terbuka mendorong perubahan rezim di Havana. Raul Castro, yang menggantikan saudaranya Fidel Castro sebagai presiden, masih dianggap sebagai tokoh paling berpengaruh di Kuba. Namun, setiap dakwaan resmi harus melalui persetujuan dewan juri (grand jury) di Amerika Serikat.
Akibat blokade bahan bakar yang diberlakukan AS, negara berpenduduk 11 juta jiwa tersebut kini mengalami pemadaman listrik massal dan kelangkaan bahan bakar yang parah. Menteri Energi Kuba, Vicente de la O Levy, memperingatkan bahwa stok diesel dan minyak bakar di negara itu telah habis sepenuhnya. Hubungan antara Washington dan Havana terus memburuk sejak Donald Trump menjabat untuk masa jabatan kedua pada tahun 2025. Trump berulang kali memperingatkan bahwa Kuba adalah target berikutnya setelah penculikan militer terhadap pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro, oleh pasukan AS.
Upaya untuk menjerat pejabat senior Kuba secara hukum dipimpin oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan Florida. Selain Raul Castro, pejabat AS juga tengah mengeksplorasi dakwaan terhadap pejabat senior lainnya yang terlibat dalam insiden penembakan pesawat tahun 1996. Hingga kini, pihak Havana belum memberikan tanggapan resmi mengenai laporan rencana dakwaan ini. Namun, situasi menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan hukum dari Washington menempatkan pemerintah Kuba dalam posisi yang paling sulit dalam beberapa dekade terakhir.
Diolah dari laporan Media Indonesia.
