ZONAUTARA.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyerukan agar pemerintah Indonesia lebih terbuka terhadap kritik di tengah kondisi ekonomi yang menantang, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Penghimbauan ini disampaikan menyusul keresahan atas faktor eksternal seperti kebijakan hawkish The Fed dan ketidakstabilan di kawasan Teluk, yang dianggap di luar kendali Indonesia.
“Kita tidak perlu menuding keluar, mengapa The Fed memilih kebijakan hawkish, dan Teluk terus bergejolak, karena itu di luar kendali kita,” ujar Said dalam keterangannya pada Rabu (10/6). Ia menambahkan bahwa penting bagi pemerintah untuk fokus pada solusi, seperti mengatasi masalah dolar dan yield Surat Berharga Negara (SBN) yang tinggi serta penurunan IHSG. “Ihwal pertama yang perlu kita lakukan, membuka diri terhadap kritik dan masukan,” imbuhnya.
Said juga mengungkap tiga langkah yang dapat diambil pemerintah guna memulihkan kepercayaan pasar, yang merupakan masukan dari lembaga rating dan akademisi. Langkah pertama adalah menjaga konsistensi kebijakan, mengingat inkonsistensi dinilai dapat menurunkan kepercayaan pelaku usaha. “Pemerintah hendaknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih premature, dan lebih membangun dialog multi stakeholder yang produktif atas rencana kebijakan,” jelasnya.
Kedua, pentingnya pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat. Said memuji rencana pemerintah yang mengajukan defisit RAPBN 2027 antara 1,8 hingga 2,4 persen PDB, yang menurutnya bisa meningkatkan kepercayaan investor. Ia menyebutkan bahwa realisasi defisit lebih rendah dari target APBN 2026, yang sebesar 2,68 persen, akan menjadi sinyal positif.
Selain itu, Said menyoroti perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan dan menghindari konflik kepentingan. Ketiga, Said mengingatkan akan pentingnya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperbaiki tata kelola bursa dan transparansi kepemilikan saham.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
