ZONAUTARA.com – Investor smelter nikel asal China menyampaikan keluhan terkait kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan kepada pemerintah Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan keluhan ini telah ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Hal ini disampaikan oleh Bahlil sebagai respons atas surat dari Kedutaan Besar China yang menyoroti kebijakan pemerintah Indonesia yang dinilai dapat mengganggu investasi smelter nikel di negara ini. Bahlil menuturkan bahwa komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan perwakilan dan pelaku usaha China terus berlangsung.
Sebelum Bahlil berangkat menunaikan ibadah haji, ia juga sempat bertemu dengan delegasi pengusaha China untuk mendiskusikan masalah ini. “Saya sudah sering bertemu dengan Kedubas China. Bahkan sebelum saya pergi haji, saya menemui delegasi pengusaha China di Indonesia. Kami sedang berdiskusi dan sudah menemukan beberapa solusi terhadap keluhan mereka,” ujar Bahlil di Gedung DPR RI, Senin (15/6/2026).
Bahlil menjelaskan bahwa meskipun RKAB menjadi isu utama yang disoroti oleh investor asing, kapasitas produksi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut pada dasarnya tidak mengalami perubahan. Perusahaan dapat berkolaborasi dengan perusahaan lainnya yang memiliki alokasi RKAB lebih besar untuk mendapatkan pasokan bahan baku tambahan.
“Sebenarnya kalau RKAB, apa persoalannya RKAB? Kapasitas produksi mereka kan sama, yang kita kasih. Tinggal mereka sebagian melakukan kolaborasi, kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di daerah yang mendapatkan RKAB lebih,” tegasnya.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
