ZONAUTARA.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung para penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah yang menyasar Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, pada Jumat (19/6). Tito mengakui masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, termasuk di Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu, jumlah rumah yang disasar dalam program BSPS tahun ini jauh lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.
“Tapi memang masih banyak backlog (rumah layak huni) yang harus kita kerjakan,” ujar Tito. Peninjauan tersebut dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Tujuan dari peninjauan ini adalah memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkannya.
Salah seorang warga mengaku bahwa BSPS merupakan bantuan perumahan pertama yang diterimanya. Pengakuan ini sesuai dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS, yang menyatakan warga tersebut layak menerima bantuan bedah rumah. DTSEN disusun berdasarkan berbagai faktor, termasuk kondisi rumah dan pendapatan setiap bulan.
“Memang inilah upaya Bapak Presiden berusaha untuk menyelesaikan masalah perumahan seluruh Indonesia yang tidak mudah,” kata Tito. Mendagri menyampaikan harapan agar pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya membebaskan BPHTB dan PBG untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak huni. Selain BSPS, pemerintah telah menerapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
Tito juga meminta Pemda agar dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengatasi persoalan ini, termasuk oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta, Mendagri mendorong seluruh pemangku kepentingan di DKI Jakarta untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi permasalahan rumah tidak layak huni. “Saya mengharapkan dari DKI juga mengalokasikan anggaran untuk perumahan,” pungkas Tito.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
