ZONAUTARA.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT PLN (Persero) untuk segera mengatasi kendala teknis yang memicu terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pemadaman listrik ini dinilai menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.
Bahlil menegaskan bahwa kendali operasional dan penuntasan masalah gangguan sistem sepenuhnya berada di bawah kewenangan PLN. Untuk itu, ia telah menjalin komunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN guna mendorong percepatan mitigasi agar peristiwa pemadaman tidak terulang.
“Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dan komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman,” ujarnya dalam keterangan resmi di Purworejo, Jawa Tengah, dikutip Senin (22/6/2026).
Pemerintah meminta manajemen PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan memastikan setiap proses berjalan optimal. Bahlil menekankan bahwa pihaknya hanya bertindak di sisi regulasi, sementara kelancaran kegiatan operasional kelistrikan merupakan tanggung jawab penuh perseroan.
Di samping itu, Bahlil membantah anggapan bahwa gangguan listrik tersebut disebabkan oleh minimnya stok energi primer di pembangkit. Berdasarkan data Kementerian ESDM, total alokasi batu bara yang diberikan kepada PLN diklaim sudah mencukupi kebutuhan tahunan. “Total kebutuhan batubara PLN itu 154 juta. Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional sebesar 180 sampai 190 juta yang sudah dikontrakan 134 juta ton, artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Di mananya ada kekurangan,” paparnya.
Bahlil menggarisbawahi bahwa hambatan kemungkinan besar terletak pada rantai distribusi dan manajemen logistik di internal perusahaan. Otoritas mendesak penguatan pengawasan operasional agar layanan listrik kepada masyarakat dapat kembali andal tanpa adanya gangguan teknis di berbagai daerah. “Teknisnya, untuk sampai di power plant itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN,” pungkasnya.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
