ZONAUTARA.com – Para pemimpin negara Arab di Teluk Persia mulai khawatir terhadap draf kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang diinisiasi Presiden Donald Trump. Mereka menilai kesepakatan tersebut bisa membawa bencana bagi keamanan regional. Kekhawatiran ini muncul setelah wilayah Teluk mengalami kerusakan akibat serangan balasan dalam perang antara AS-Israel dan Iran.
Para pakar melihat bahwa kesepakatan damai ini menandai pengurangan pengaruh militer AS di Timur Tengah. Hal ini dikhawatirkan akan membuat Iran bertindak lebih berani. “Dari perspektif negara-negara Arab Teluk, perang Iran adalah titik balik yang membawa bencana bagi tatanan keamanan regional,” kata Hasan Alhasan, peneliti senior di International Institute for Strategic Studies (IISS).
Meskipun ada kecemasan besar, negara-negara Teluk Arab tetap mendukung draf gencatan senjata tersebut. Menurut mereka, kesepakatan yang buruk masih lebih baik daripada melanjutkan perang terbuka. “Negara-negara Teluk Arab telah memfasilitasi dan mendukung kesepakatan gencatan senjata Iran-AS. Bagi mereka, kesepakatan yang buruk lebih baik daripada perang,” tambah Alhasan kepada CNN.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, segera mengunjungi Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Kuwait, untuk memastikan komitmen keamanan dari Washington tetap ada. Rubio menyatakan pentingnya pandangan para mitra strategis dalam setiap keputusan. “Kami ingin mendengar pemikiran mereka, terutama setelah akhir pekan ini di Swiss, dan memastikan pandangan mereka diperhitungkan dalam setiap keputusan,” kata Rubio saat tiba di Abu Dhabi.
Kesepakatan baru tersebut memberikan peran formal bagi Iran untuk mengawasi lalu lintas komersial di Selat Hormuz dan hanya sedikit membahas program rudal balistik dan jaringan kelompok milisi Iran. Trump mengatakan wajar bagi Iran memiliki rudal jika Arab Saudi juga memilikinya. Ada komitmen pengumpulan dana rekonstruksi sebesar USD 300 miliar untuk Iran, dengan melibatkan pendanaan dari negara Teluk, meski rincian proposalnya belum diterima Arab Saudi.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
