ZONAUTARA.com– Rentetan pemadaman listrik (blackout) bergilir yang terjadi di Sumatera pada akhir Mei dan berlanjut di sejumlah wilayah Jawa-Bali sepanjang Juni menjadi bukti rapuhnya sistem ketahanan energi nasional. Gangguan berulang justru mengungkap ketergantungan besar pada energi fosil, keterbatasan jaringan transmisi, lambatnya pengembangan energi terbarukan, serta lemahnya infrastruktur sistem kelistrikan.
“Pemadaman listrik bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi
juga dapat mempengaruhi iklim investasi dan produktivitas industri,” ujar Berly Martawardaya, Ekonom Senior INDEF sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), dalam diskusi daring Lapor Iklim, Rabu (25/6).
Ia menyoroti paradoks sektor energi nasional: Indonesia yang kerap mengalami kelebihan pasokan listrik (oversupply), ternyata justru masih sering mengalami gangguan pasokan. Persoalan utama terletak pada struktur pembangkit listrik yang masih didominasi energi fosil, khususnya batu bara.
Program pembangunan pembangkit listrik 35 gigawatt (2015-2029) sebagian besar bertumpu pada PLTU batu bara. Akibatnya, sistem ketenagalistrikan nasional sangat bergantung pada bahan bakar yang rentan terhadap fluktuasi harga maupun gangguan
rantai pasok.
“Ketika harga energi fosil naik atau terjadi gangguan distribusi, dampaknya langsung terasa pada sistem listrik kita,” kata Berly.
Infrastruktur Kelistrikan Jadi Titik Lemah
Direktur Riset dan Inovasi Institute for Essential Services Reform (IESR), Raditya
Wiranegara, menilai kejadian blackout dan pemadaman bergilir menunjukkan bahwa
pembangunan pembangkit saja tidak cukup untuk menjamin keandalan sistem kelistrikan.Raditya menilai pemerintah terlalu fokus membangun pembangkit listrik dibanding memperkuat jaringan transmisi dan distribusi. Akibatnya, pertumbuhan kebutuhan listrik tidak sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan kualitas infrastruktur pendukung.
“Perencanaan ketenagalistrikan selama ini terlalu berfokus pada penambahan kapasitas pembangkit. Padahal, ketahanan sistem juga ditentukan oleh kualitas jaringan dan kemampuan sistem menghadapi gangguan,” ujar Raditya.
Menurut Raditya, Indonesia perlu mempercepat modernisasi jaringan listrik untuk mendukung integrasi energi terbarukan dalam skala yang lebih besar. Pendekatan yang tersentralisasi tak lagi relevan dengan kebutuhan transisi energi saat ini.
“Ke depan, sistem energi perlu bergerak dari yang sangat tersentralisasi menjadi lebih terdesentralisasi. Energi surya atap, pembangkit skala komunitas, dan jaringan yang lebih fleksibel perlu mendapat ruang yang lebih besar,” kata Raditya.
Berly turut menyoroti desain kelistrikan nasional yang selama ini bersifat sentralistis. Menurut Berly, model yang terlalu tersentralisasi berpotensi menciptakan monopoli dalam bisnis kelistrikan dan pada akhirnya memperlemah kemandirian energi di daerah. Pandangan serupa disampaikan Raditya. Ia mendorong PLN untuk lebih berfokus pada penguatan jaringan transmisi ketimbang mempertahankan struktur bisnis yang terlalu gemuk.
“PLN sebaiknya tidak perlu masuk ke unit pembangkit,” kata Raditya.
Ia mengusulkan agar lini bisnis tersebut lebih banyak dijalankan oleh anak usaha PLN. Langkah itu, kata dia, dapat memperbaiki tata kelola sektor ketenagalistrikan sekaligus meningkatkan keandalan sistem listrik nasional. Transisi Energi dan Ketergantungan Fosil
Diskusi itu juga menyoroti lambatnya upaya pemerintah dalam mendorong transisi energi yang berkeadilan. Hingga kini, pemerintah masih mempertahankan dominasi energi fosil dalam bauran energi nasional. Padahal, rantai pasok energi fosil jauh lebih panjang dan kompleks dibandingkan energi baru terbarukan (EBT).
Berly mencontohkan sumber batu bara banyak berada di Sumatera, sementara sebagian besar pembangkitnya berlokasi di Jawa. Kondisi itu membuat proses logistik menjadi panjang dan meningkatkan risiko gangguan sebelum energi sampai ke konsumen di berbagai daerah.
“Perlu paradigma baru supaya sistem energi nasional bisa terlepas dari ketergantungan terhadap energi fosil,” ujarnya.
Sementara itu, Raditya menggarisbawahi ketidaksesuaian antara lokasi potensi energi
terbarukan dan pusat permintaan energi. Ia mencontohkan kebutuhan energi bersih di
kawasan industri smelter yang berkembang di Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan, sementara sumber energi yang tersedia tidak selalu berada di lokasi yang sama.
“Membangun EBT berarti pula memodernisasi jaringan kelistrikan dan regulasinya,”
kata Raditya.
Renewable Energy Manager Trend Asia, Beyrra Triasdian, mengingatkan bahwa
Indonesia masih terjebak dalam ketergantungan terhadap industri batu bara. Kondisi itu
menyulitkan upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
“Persoalan batu bara tidak hanya terjadi di cerobong pembangkit. Masalah juga muncul
di sekitar tambang, dalam proses pengangkutan, hingga pengelolaan limbah yang turut
mengubah ruang hidup masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah kerap menyatakan pasokan batu bara nasional berlebih sehingga perlu segera diserap pasar. Namun, Beyrra menilai kondisi tersebut justru mencerminkan kegagalan dalam perencanaan sektor ketenagalistrikan.
“Masyarakat tidak pernah meminta pemerintah membangun lebih banyak pembangkit listrik tenaga batu bara,” ujarnya.
Menurut Beyrra, sejumlah komunitas justru berupaya menjawab tantangan kelistrikan secara mandiri melalui pengembangan energi terbarukan. Ia mencontohkan inisiatif warga di Subang, Jawa Barat, yang membangun sistem listrik berbasis mikrohidro untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat setempat. Namun, inisiatif tersebut akhirnya berhenti beroperasi setelah jaringan listrik PLN masuk ke wilayah mereka. Beyrra mengingatkan agar pemerintah mendukung prakarsaenergi berbasis komunitas alih-alih memandangnya sebagai pesaing.
“Energi terbarukan berbasis komunitas dapat mengurangi risiko blackout. Sistemnya lebih
mudah diperbaiki dan dipulihkan ketika terjadi gangguan,” kata Beyrra.
