ZONAUTARA.com – Terdakwa dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Roy Suryo, meminta hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan penggeledahan rumahnya oleh Polda Metro Jaya tidak sah dan melawan hukum. Permohonan ini disampaikan oleh kuasa hukum Roy, Refly Harun, dalam sidang praperadilan yang digelar Senin (29/6).
“Menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang,” ujar Refly saat membacakan petitum.
Dalam sidang tersebut, pihak Roy Suryo juga menantang legalitas penangkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. “Menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh termohon atas diri pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/703/VI/Res.1.14./2026/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah karena telah dilakukan secara melawan hukum,” lanjut Refly.
Selain itu, Roy juga meminta hakim untuk menyatakan penahanan dirinya tidak sah. Menurut pihaknya, penahanan tersebut melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan asas kepastian hukum. Petitum ini merupakan bagian dari permohonan praperadilan yang diajukan Roy pada 22 Juni 2026 di PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.
Roy Suryo sebelumnya mengajukan langkah hukum ini untuk meninjau sah atau tidaknya penggeledahan yang dilakukan terhadap dirinya. Gugatan ini melibatkan dua tergugat, yakni Pemerintah, diwakili oleh Kapolda Metro Jaya dan Jaksa Agung RI.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
