ZONAUTARA.com – Kebijakan dukungan Amerika Serikat terhadap Israel mengalami pergeseran signifikan saat hampir separuh anggota Partai Demokrat di DPR AS memilih untuk memutus bantuan finansial kepada negara sekutu tersebut. Dalam pemungutan suara yang digelar Rabu (15/7) waktu setempat, sebanyak 103 dari 211 anggota Demokrat mendukung amendemen RUU yang mengusulkan penghapusan bantuan senilai US$3,3 miliar atau sekitar Rp53,6 triliun.
Amendemen ini, meski akhirnya ditolak dengan hasil akhir 314-104 berkat dukungan kuat dari Partai Republik, mencerminkan perubahan besar dalam lanskap politik internal Demokrat. Sebagai perbandingan, hanya 37 anggota Demokrat yang mendukung langkah serupa dua tahun lalu. Tokoh senior seperti mantan Ketua DPR Nancy Pelosi juga memberikan dukungannya, dengan alasan sebagai pesan atas kebijakan Pemerintah Netanyahu yang dianggap bermasalah.
Pemungutan suara ini juga mencuatkan perbedaan pandangan di kepemimpinan Demokrat. Katherine Clark mendukung amendemen, sementara Pemimpin Minoritas Hakeem Jeffries menolaknya, menyebutnya sebagai bergerakan yang kurang terencana dan berisiko menghentikan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza. Namun, Jeffries dan beberapa petinggi Demokrat lainnya setuju mengenai kebutuhan kalibrasi ulang hubungan AS-Israel. Gregory Meeks, dari Komite Urusan Luar Negeri, menekankan pentingnya Israel memenuhi standar internasional.
Reaksi dari kelompok progresif menganggap hasil ini sebagai kemenangan besar. Ketua Kaukus Progresif Kongres, Greg Casar, menyatakan mayoritas Demokrat kini tidak lagi mendukung pemberian cek kosong yang tidak akuntabel kepada militer Israel. Dukungan juga datang dari anggota moderat dan hawkish seperti Seth Moulton dan Stephen Lynch, yang menyatakan keberatannya atas tindakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dianggap merugikan keamanan nasional AS.
Situasi ini diperkirakan akan menjadi tantangan ke depan bagi kepemimpinan Hakeem Jeffries, terutama dengan semakin besarnya kontingen skeptis terhadap kebijakan Israel di masa mendatang. Kondisi ini muncul seiring dengan berakhirnya perjanjian bantuan keamanan 10 tahun AS-Israel yang ditandatangani pada era Barack Obama.
Diolah dari laporan Media Indonesia.
