ZONAUTARA.com – Komisi III DPR menegaskan bahwa pesan berantai yang menyebut adanya dugaan pemerasan terhadap calon hakim agung dan hakim ad hoc adalah tidak benar. Pesan tersebut berisi permintaan dana partisipasi dan diklaim atas nama pimpinan Komisi III, namun Komisi III memastikan hal itu adalah hoaks. Mereka saat ini tengah melaksanakan proses fit and proper test untuk para calon hakim di gedung DPR.
Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menjelaskan bahwa pesan tersebut merupakan penipuan dan mendesak penerimanya untuk tidak menanggapinya dan segera melaporkannya ke polisi. “Ini jelas bukan dari pimpinan Komisi III. Pesan seperti itu adalah penipuan dan harus diwaspadai,” tegas Nasir pada Kamis (13/8).
Nasir Djamil juga menekankan pentingnya langkah cepat untuk mencegah praktik penipuan terkait seleksi hakim tersebut agar tidak berkembang. Ia memastikan bahwa seluruh proses di Komisi III berjalan secara transparan dan bebas dari praktik kecurangan. “Proses di Komisi III selalu dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Upaya-upaya seperti ini justru ingin merusak kepercayaan publik,” katanya.
Sejak Rabu (12/8), Komisi III DPR memang tengah menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap 14 calon hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA), terdiri dari 11 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc. Para kandidat ini berasal dari berbagai kamar, termasuk kamar pidana, perdata, agama, tata usaha negara, dan tindak pidana korupsi.
Nasir menegaskan bahwa seluruh proses seleksi ini diawasi dengan ketat untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Komisi III berupaya memastikan bahwa segala bentuk penipuan tidak akan dibiarkan berkembang dalam proses seleksi penting ini.
Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.
