ZONAUTARA.com — Sejumlah akademisi lintas kampus dan intelektual publik menyerukan pembenahan menyeluruh terhadap penyelenggaraan negara, mulai dari penghentian kemunduran demokrasi hingga transformasi Indonesia menjadi negara demokrasi konstitusional yang mampu menghadapi tantangan abad ke-21.
Seruan tersebut disampaikan Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) melalui pembacaan manifesto di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026. Acara berlangsung sehari sebelum Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan menjelang peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia.
Pembacaan manifesto dipimpin Sulistyowati Irianto, Teddy Prasetyono, Manneke Budiman, dan Premana Premadi. Sejumlah akademisi dan intelektual publik dari berbagai kampus turut terlibat dalam kegiatan tersebut.
FIAD memandang sejumlah persoalan yang dihadapi Indonesia, mulai dari pelemahan lembaga negara, penyempitan ruang demokrasi, menguatnya peran militer di ranah sipil, korupsi, kerusakan lingkungan, ketimpangan, hingga semakin jauhnya ilmu pengetahuan dari pengambilan kebijakan, bersumber dari penurunan kualitas penyelenggaraan negara.
Menurut forum tersebut, persoalan-persoalan itu saling berkaitan sehingga tidak dapat diselesaikan secara terpisah.
“Krisis yang dihadapi bangsa ini merupakan tata kelola negara yang telah berkembang selama bertahun-tahun dan karena itu memerlukan agenda transformasi yang bertahap, terarah dan konsisten,” kata Sulistyowati Irianto saat membacakan manifesto.
FIAD menawarkan tiga tahap transformasi nasional. Tahap pertama berupa langkah mendesak selama 12 bulan untuk menghentikan kemunduran demokrasi dan memulihkan institusi negara. Tahap kedua berfokus pada reformasi kelembagaan dan pembangunan kapasitas negara. Adapun tahap ketiga diarahkan pada transformasi Indonesia menjadi negara demokrasi konstitusional yang maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Agenda tersebut dirumuskan dari 17 naskah akademis lintas sektor yang disebut masih terus dikembangkan.
Pemulihan negara hukum
Dalam agenda 12 bulan pertama, FIAD menyerukan penegakan negara hukum dan supremasi sipil, pemulihan independensi lembaga negara, pemberantasan politik uang dan konflik kepentingan, penguatan kembali pemberantasan korupsi, serta perlindungan kebebasan sipil dan partisipasi publik.
“Tegakkan negara hukum dan supremasi sipil. Lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kejaksaan, dan Polri harus kembali bekerja sesuai mandatnya. Demikian pula dengan lembaga negara independen seperti Komisi Pemilihan Umum dan Ombudsman,” kata Susi Dwi Harjanti.
Manifesto juga menyerukan pengembalian peran TNI dan Polri sesuai dengan mandat konstitusional. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan, menurut FIAD, perlu diperbaiki agar bertumpu pada data dan ilmu pengetahuan.
Di bidang politik, forum tersebut mendorong pembukaan ruang bagi partai politik lokal untuk mengikuti pemilu daerah. M. Baiquni menyebut langkah itu diperlukan untuk memastikan demokrasi dalam sistem kepartaian.
FIAD juga menyoroti politik uang dan pembiayaan politik. “Berantas politik uang dalam pemilu dengan mewajibkan transparansi pembiayaan politik dan dana kampanye,” kata Ubedilah Badrun.
Danang Widoyoko menyerukan pemulihan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara itu, Zainal Abidin Bagir menekankan pentingnya jaminan kebebasan sipil dan perlindungan bagi seluruh warga negara.
Menurut manifesto, kebebasan berekspresi dan ruang bagi masyarakat untuk ikut menentukan arah kebijakan harus dijamin tanpa diskriminasi, khususnya bagi kelompok yang paling mudah terdampak kebijakan negara.
FIAD juga meminta penghentian program nasional yang mereka nilai lebih didorong oleh kepentingan populis dan politis daripada kebutuhan masyarakat. Program yang disebut meliputi Proyek Strategis Nasional, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Desa Nelayan Merah Putih.
Reformasi layanan dan kapasitas negara
Tahap kedua transformasi diarahkan untuk membangun kembali kemampuan negara dalam menyediakan layanan dasar dan melindungi warga. Agendanya meliputi penguatan demokrasi dan sistem peradilan, pemberantasan korupsi, perbaikan ekonomi dan perlindungan sosial, penguatan layanan kesehatan dasar, reformasi pendidikan tinggi, transisi energi, tata kelola sumber daya alam, serta pembenahan sistem pangan.
FIAD berpendapat negara yang kuat bukanlah negara yang semakin jauh mengatur kehidupan warga, melainkan negara yang mampu memberikan perlindungan, menyediakan layanan dasar, menegakkan hukum secara adil, dan memastikan sumber daya publik dipakai untuk kepentingan bersama.
Pada tahap ketiga, transformasi diarahkan untuk membangun Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional yang maju dan berkelanjutan. FIAD menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi.
Ukuran keberhasilan juga harus mencakup kualitas demokrasi, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara, kualitas hidup masyarakat, penurunan ketimpangan, perlindungan lingkungan, serta kemampuan Indonesia menghasilkan ilmu pengetahuan, inovasi, dan kepemimpinan.
Kritik terhadap pembangunan dan kerusakan lingkungan
FIAD mengkritik pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada angka pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan biaya sosial dan ekologis. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali dinilai turut memicu kerusakan lingkungan, konflik agraria, ketimpangan, pelemahan ketahanan pangan, dan ketidakadilan dalam transisi energi.
Dalam agenda mendesaknya, forum tersebut menyerukan penghentian program yang menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik agraria, hilangnya tradisi dan kebudayaan, serta perampasan lahan tanpa persetujuan awal yang bebas dari paksaan.
FIAD juga mendorong penyelesaian konflik agraria, pembenahan tata ruang dan perizinan, perlindungan masyarakat adat dan masyarakat lokal, serta penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan. Pendekatan pembangunan yang meminggirkan petani, masyarakat adat, dan masyarakat lokal juga diminta untuk dihentikan.
“Kita tidak bisa menyebut pembangunan berhasil kalau di saat yang sama petani kehilangan tanah, masyarakat adat kehilangan wilayah hidup, hutan hilang, dan generasi berikutnya mewarisi kerusakan yang kita buat hari ini,” demikian pernyataan dalam manifesto.
Untuk sektor pangan, FIAD meminta pemerintah menyusun kebijakan berdasarkan data dan ilmu pengetahuan, membuka data pangan kepada publik, melindungi lahan pertanian produktif, serta menghentikan pembukaan hutan baru dengan alasan ketahanan pangan.
Forum itu juga menempatkan ilmu pengetahuan sebagai salah satu fondasi pengambilan kebijakan. Perguruan tinggi, menurut FIAD, harus memperoleh ruang untuk berpikir secara bebas, sedangkan penelitian perlu didukung secara berkelanjutan. Data publik juga harus berkualitas dan terbuka agar kebijakan dapat diperiksa berdasarkan bukti, bukan semata-mata karena popularitas program atau keuntungan politik.
FIAD menyatakan transformasi nasional perlu berlandaskan independensi intelektual, keadilan sosial dan ekologis, tanggung jawab antargenerasi, demokrasi, partisipasi publik, akuntabilitas, serta kerja sama lintas disiplin.
Forum tersebut berharap manifesto itu menjadi titik awal percakapan publik mengenai cara negara dijalankan, penggunaan anggaran publik, dan pihak yang semestinya menerima manfaat pembangunan. FIAD juga mendorong keterlibatan pemerintah, lembaga negara, akademisi, masyarakat sipil, dunia usaha, dan masyarakat luas dalam pembahasan tersebut.
“Kita membutuhkan keberanian untuk memperbaiki apa yang keliru, menghentikan apa yang merugikan rakyat, dan membangun kembali negara yang bekerja untuk kepentingan bersama,” demikian penegasan manifesto.
