ZONAUTARA.com – Ketika Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus mengumpulkan jajaran pemerintah daerah, Forkopimda dan instansi teknis dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Rabu (26/8/2026), Sulut sedang berada pada salah satu fase paling rawan dalam musim kemarau tahun ini.
“Prinsipnya kami sama-sama menyamakan frekuensi, menyamakan langkah antisipasi. Bagaimana peristiwa Karhutla yang saat ini terpengaruh fenomena El Nino sangat memengaruhi Sulawesi Utara khususnya. Kita sepakat untuk selesaikan dengan cepat,” ujar Yulius kepada awak media usai rapat.
Gubernur meminta masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta menghindari pembakaran sampah sembarangan. Menurutnya, kondisi panas membuat api kecil lebih mudah membesar dan menyebar.
“Peran dan kepedulian masyarakat sangat tinggi. Untuk itu saya imbau, saya minta kepada masyarakat Sulawesi Utara, mari kita bersama-sama menjaga Karhutla agar tidak terjadi di Sulut. Caranya yaitu jangan membakar lahan dan jangan membakar sampah sembarangan,” katanya.
Peringatan tersebut tidak berdiri sendiri. Sedikitnya lima bahan paparan dalam Rakor itu mulai dari pemerintah daerah, sektor kehutanan, BMKG hingga Polda Sulut, memperlihatkan kombinasi antara kemarau, El Niño, hotspot dan kejadian kebakaran yang sudah terjadi di berbagai daerah.
Tetapi ketika seluruh data itu diletakkan berdampingan, muncul satu hal yang penting: angka Karhutla tidak bisa dibaca sebagai satu statistik tunggal.
Hotspot bukanlah jumlah kebakaran. Jumlah kebakaran bukan pula luas lahan yang terbakar. Periode pencatatan setiap instansi juga berbeda. Dan di beberapa bagian, angka dalam paparan bahkan belum sepenuhnya sinkron.
El Niño sangat kuat, diprediksi bertahan hingga awal 2027
Dalam paparan BMKG Sulawesi Utara, anomali suhu permukaan laut atau SST di kawasan Niño 3.4 pada periode Juni–Juli–Agustus 2026 mencapai +2,22 derajat Celsius.
BMKG mengategorikan kondisi tersebut sebagai kejadian El Niño dengan intensitas sangat kuat. El Niño 2026 diprediksi bertahan hingga awal 2027.
Model ECMWF yang ditampilkan BMKG juga menunjukkan intensitas El Niño menguat mulai Juli–Agustus–September. Pada saat yang sama, Indian Ocean Dipole atau IOD positif disebut mulai muncul sejak Juli.
Di Sulawesi Utara, puncak musim kemarau tidak terjadi serentak.
BMKG memprediksi ZOM 493, 494, 495, 498, 499, 500 dan 501 mencapai puncak kemarau pada Agustus, sedangkan ZOM 492, 496 dan 497 mencapai puncaknya pada September.
Durasi musim kemarau antarzona diperkirakan berkisar 10 hingga 27 dasarian, atau sekitar tiga hingga sembilan bulan.
Pada 26 Agustus, BMKG mencatat suhu maksimum Sulawesi Utara mencapai 34 derajat Celsius. Angin umumnya bertiup dari selatan–barat daya dengan kecepatan 5–30 knot, sementara Kepulauan Sitaro diminta mewaspadai angin kencang.
Prediksi enam hari, 26–31 Agustus, memperlihatkan peluang hujan di Sulut cenderung ringan hingga lokal. Tidak tampak sinyal kuat untuk hujan lebat yang meluas.
Pernyataan Gubernur bahwa kekeringan perlu diantisipasi hingga November karena itu perlu dibaca sebagai pernyataan kepala daerah. Paparan teknis BMKG memberikan gambaran yang lebih rinci: puncak kemarau berbeda menurut Zona Musim, sementara fenomena El Niño sendiri diperkirakan bertahan sampai awal 2027.
Lima angka untuk membaca ancaman
1.119 hotspot dari Januari – 25 Agustus
Salah satu angka terbesar yang dipaparkan dalam rapat berasal dari data SiPongi Kementerian Kehutanan. Data tersebut mencantumkan 1.119 hotspot di Sulawesi Utara selama Januari hingga 25 Agustus 2026.
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro berada di posisi teratas dengan 359 hotspot, diikuti Bolaang Mongondow 213, Bolaang Mongondow Utara 138, Minahasa Selatan 124 dan Minahasa Utara 98.
Berikutnya Minahasa Tenggara 64, Bitung 36, Kepulauan Sangihe 20, Manado 15, Kotamobagu 13, Bolaang Mongondow Selatan 11, Kepulauan Talaud 10, Bolaang Mongondow Timur empat, sementara Tomohon dan Minahasa masing-masing satu hotspot.
Namun ketika ZONAUTARA menjumlahkan seluruh angka yang ditampilkan untuk 15 kabupaten/kota tersebut, hasilnya 1.107 hotspot, bukan 1.119. Dengan kata lain, terdapat selisih 12 hotspot antara angka total dipaparkan dan penjumlahan rincian per daerah.
Sitaro mendominasi rincian hotspot
Hotspot bukan berarti kebakaran
Perbedaan ini juga penting karena satu hotspot tidak selalu berarti satu peristiwa kebakaran.
BMKG menjelaskan deteksi hotspot menggunakan sensor VIIRS dan MODIS pada satelit NOAA-20, S-NPP, Terra dan Aqua. Satelit menangkap anomali suhu suatu lokasi dibanding daerah sekitarnya.
Observasi dilakukan siang maupun malam. Sebaliknya, hotspot juga dapat tidak terdeteksi ketika daerah tertutup awan atau berada dalam blank zone.
Pada 25 Agustus 2026, misalnya, BMKG mencatat satu hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Sulawesi Utara.
Karena itu, angka hotspot harus dibedakan dari catatan kejadian kebakaran di lapangan.
Polda mencatat 188 kejadian hanya dalam 37 hari
Data Polda Sulut memberikan potret yang berbeda. Untuk periode 20 Juli hingga 25 Agustus 2026, kepolisian mencatat 188 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan total luas sekitar 227,87 hektare.
Manado mencatat frekuensi kejadian tertinggi, yakni 73 kejadian dengan luas sekitar 36 hektare. Bitung berada di posisi kedua dengan 22 kejadian dan 27,30 hektare, disusul Kotamobagu dengan 16 kejadian, Minahasa Utara 14, Tomohon 13 dan Minahasa Selatan 12 kejadian. Bolaang Mongondow mencatat 10 kejadian dengan luas sekitar 29 hektare.
Tetapi daerah dengan jumlah kejadian paling banyak bukanlah daerah dengan area terbakar terluas.
Minahasa Tenggara, dalam dataset Polda tersebut, hanya memiliki satu kejadian, tetapi luasan yang dicatat mencapai sekitar 75 hektare, paling tinggi dibandingkan daerah lain dalam tabel itu.
Manado berada di bawahnya dengan 36 hektare, Minahasa Selatan 30 hektare, Bolaang Mongondow 29 hektare dan Bitung 27,30 hektare.
Total tabel menghasilkan 188 kejadian dan sekitar 227,87 hektare, sesuai dengan angka total pada paparan Polda.
Satu provinsi, tiga pola kebakaran
Provinsi Sulawesi Utara
Hotspot terbanyak
Satu Sulut, tiga peta yang berbeda
Jika tiga indikator tersebut dipetakan, pola yang muncul sangat berbeda. Sitaro mendominasi data hotspot. Manado mendominasi jumlah kejadian kebakaran dalam catatan Polda. Sementara Minahasa Tenggara memiliki luas terbakar terbesar dalam dataset kepolisian untuk periode 20 Juli–25 Agustus.
Perbedaan itu menunjukkan mengapa statistik Karhutla tidak dapat diringkas hanya dengan menyebut jumlah hotspot.
Wilayah dengan banyak anomali panas satelit belum tentu mencatat kejadian kebakaran paling banyak. Daerah yang hanya memiliki sedikit kejadian pun dapat mengalami satu peristiwa dengan luasan yang besar.
Selain berbeda indikator, periodenya juga tidak sama: hotspot dihitung sejak Januari, sedangkan data kejadian dan luas Polda dalam paparan tersebut hanya mencakup rentang sekitar 37 hari.
Hotspot, kejadian, dan luas bercerita berbeda
Hotspot
Januari–25 Agustus 2026 · SiPongi
Kejadian
20 Juli–25 Agustus 2026 · Polda Sulut
Luas terbakar
20 Juli–25 Agustus 2026 · Polda Sulut
Angka Gunung Soputan
Perbedaan paling mencolok muncul pada data kebakaran Gunung Soputan di Minahasa Tenggara. Luasan Hutan Lindung Gunung Soputan yang terkait penanganan Karhutla tercantum 1.136,96 hektare, dan disebut berdasarkan pengukuran Tim Drone BPBD Minahasa Tenggara.
Tetapi pada bahan lain dalam Rakor terdapat analisis citra Sentinel-2 menggunakan SWIR yang menyebut luas Karhutla Gunung Soputan sebesar 1.385,97 hektare. Selisih keduanya mencapai 249,01 hektare, atau sekitar 21,9 persen.
Perbedaan itu tidak otomatis berarti salah satu pengukuran keliru. Drone dan citra satelit dapat menggunakan waktu pengambilan data, resolusi, metode klasifikasi dan batas poligon yang berbeda. Tetapi tanpa penjelasan metodologi dalam paparan, belum diketahui faktor mana yang menghasilkan selisih tersebut.
Satu kawasan, dua hasil pengukuran
Pengukuran Tim Drone BPBD Minahasa Tenggara / angka Hutan Lindung pada materi kehutanan
249,01 HA
Analisis citra Sentinel-2 (SWIR) yang ditampilkan dalam bahan Rakor
1.505,72 hektare dalam data kehutanan
Paparan sektor kehutanan juga menampilkan perhitungan luas kebakaran hutan dan lahan periode Januari–Agustus 2026 dengan angka total 1.505,72 hektare. Porsi terbesar berada di Minahasa Tenggara, terutama kawasan Hutan Lindung Gunung Soputan.
Angka ini tidak dapat dibandingkan langsung dengan 227,87 hektare milik Polda, karena periode dan sumber pencatatannya berbeda. Data Polda hanya mencakup 20 Juli–25 Agustus. Data kehutanan mencakup Januari–Agustus dan menggunakan klasifikasi kawasan serta pengukuran berbeda.
Empat regu MPA, 60 personel
Untuk pencegahan, sektor kehutanan mencatat pembentukan empat regu Masyarakat Peduli Api dengan total 60 personel pada 2026. Dua regu berada di Kecamatan Posigadan, Bolaang Mongondow Selatan yakni Regu I Avatar dan Regu II Lion Star.
Dua lainnya berada di Kecamatan Kema, Minahasa Utara, yakni Laskar Api dan Bungkus-Bungkus Api. Setiap regu memiliki 15 anggota dan disebut telah dilegalkan melalui SK camat.
Bolsel dipilih antara lain karena karakter musim kemaraunya, sementara penguatan di Minahasa Utara dikaitkan dengan perlindungan zona sekitar bandara.
Paparan Kapolda Sulut menyebut Satbrimob menyiapkan 118 personel yang tersebar di Yon A, Yon B, Yon C dan Kompi IV. Satbrimob juga memiliki tujuh unit AWC atau Armoured Water Cannon dalam rincian tersebut. Ditsamapta Polda Sulut menyiapkan tambahan 40 personel dan dua unit AWC.
Strategi pengendalian yang dipaparkan kepolisian dibagi dalam tiga tahap: pencegahan, pemadaman dan penanganan pascakebakaran. Pencegahan meliputi sistem deteksi dan peringatan dini, tata air, patroli terpadu, kampanye dan mobilisasi sumber daya.
Pemadaman melibatkan TNI, Polri, BPBD, masyarakat serta perusahaan perkebunan atau kehutanan. Sementara pascakebakaran mencakup pengumpulan data, penegakan hukum dan rehabilitasi.
Polda juga mendorong pembentukan Satgas hingga tingkat desa dan kelurahan, penetapan status penanganan darurat oleh daerah terdampak serta penegakan aturan terhadap pelaku.
Kemarau memuncak, El Niño berlanjut
Angka yang perlu dikonfirmasi
| Temuan | Yang tertulis | Hasil baca ulang | Status |
|---|---|---|---|
| Total hotspot kab/kota | 1.119 | Penjumlahan 15 wilayah = 1.107 | Selisih 12 |
| Gunung Soputan | 1.136,96 ha | Sentinel-2 SWIR: 1.385,97 ha | Beda metode/area? |
| Total pemadaman + groundcheck | “Total keseluruhan” 144,70 ha | 1.240,85 + 40,82 = 1.281,67 ha jika seluruh kategori dijumlahkan | Perlu definisi |
| Patroli desa | Total 19 desa | 6 + 6 + 3 + 3 = 18 | Selisih 1 |
| MPA Bolsel | 1 kelompok/regu, 30 personel | Uraian menyebut 2 regu | Perlu klarifikasi |
Pencegahan tidak boleh menunggu api muncul
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan, pencegahan dan pengendalian Karhutla dengan melibatkan TNI, Polri, instansi vertikal, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media dan relawan.
Instruksi itu juga melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, termasuk dengan alasan pembersihan lahan, bercocok tanam, pertanian/perkebunan, kearifan lokal maupun cara tradisional.
Gubernur serta bupati dan wali kota diminta memetakan daerah rawan, meningkatkan pemantauan hotspot, mengawasi pembukaan lahan, melakukan pemadaman dini dan memastikan kesiapan posko, personel, sarana serta anggaran.
Instruksi tersebut secara eksplisit menekankan bahwa pencegahan harus dilakukan sebelum terjadi kebakaran, bukan hanya mengandalkan penanganan setelah api muncul.
Karhutla bukan satu-satunya risiko jika kemarau berlangsung panjang.
Paparan BMKG menyebut padi sebagai komoditas dengan kebutuhan air dan risiko kemarau tinggi. Jagung berada pada kategori sedang, kedelai cukup adaptif dan sorgum adaptif.
Risiko yang mungkin muncul meliputi mundurnya waktu tanam, gangguan fase vegetatif dan generatif, penurunan produktivitas hingga meningkatnya risiko puso.
Untuk sumber daya air, BMKG merekomendasikan optimalisasi fungsi waduk, embung, kolam retensi dan irigasi.
Tinggi muka air waduk juga perlu dipantau untuk mengantisipasi penurunan produksi energi dari PLTA. Pemerintah disarankan menyiapkan rencana kontingensi krisis air, mendorong panen air hujan dan gerakan hemat air.
Di sektor kesehatan, musim kering dan Karhutla dapat meningkatkan risiko ISPA, penyakit kardiovaskular dan penyakit terkait panas, serta memperburuk asma, bronkitis dan penyakit paru obstruktif kronis.
Dalam kondisi kemarau seperti sekarang, pemerintah memang membutuhkan patroli, pemadam, relawan dan larangan membuka lahan dengan api. Tetapi kesiapsiagaan juga memerlukan data yang dapat dibandingkan dan dijelaskan kepada publik.
Ketersediaan data akan membantu publik memahami seberapa besar ancaman yang sebenarnya, wilayah mana yang harus diprioritaskan, dan apakah langkah pencegahan pemerintah sebanding dengan risiko yang sedang berkembang.
Di tengah El Niño yang menurut BMKG masih dapat bertahan hingga awal 2027, kualitas data pada akhirnya menjadi bagian dari mitigasi bencana itu sendiri.
