ZONAUTARA.com — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) membawa sejumlah kebutuhan infrastruktur transportasi daerah ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan fasilitas transportasi yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan mendapat penanganan.
Dalam audiensi tersebut, Plt. Bupati Sitaro bersama pimpinan DPRD Sitaro diterima oleh Direktur Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), Sigit Widodo, Kamis (3/9/2026).
Dalam pertemuan itu, salah satu persoalan yang disampaikan adalah kondisi fasilitas keselamatan jalan di sejumlah ruas wilayah Siau yang terdampak bencana hidrometeorologi pada awal Januari 2026.
Menurut Heronimus, kondisi fasilitas keselamatan jalan tersebut membutuhkan perhatian agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan aman.
“Yang kami sampaikan bukan hanya kebutuhan pemerintah daerah, tetapi kebutuhan masyarakat. Fasilitas keselamatan jalan ini berkaitan langsung dengan keamanan warga dalam melakukan aktivitas sehari-hari,” kata Heronimus.
Usulan tersebut mendapat respons dari Kementerian Perhubungan. Penanganan fasilitas keselamatan jalan itu disetujui untuk menjadi salah satu prioritas dan akan diupayakan melalui bantuan teknis reguler pada awal 2027.
Selain fasilitas keselamatan jalan, Pemkab Sitaro juga menyampaikan usulan hibah aset Pelabuhan Minanga Tagulandang kepada pemerintah daerah.
Pengalihan aset tersebut dinilai penting untuk memastikan fasilitas pelabuhan dapat terus dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat sekaligus mendukung konektivitas antarpulau.
“Wilayah Sitaro merupakan daerah kepulauan.
Karena itu, keberadaan pelabuhan sangat penting untuk pergerakan masyarakat dan barang. Kami ingin aset yang ada bisa dikelola dengan baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Heronimus.
Namun, proses hibah aset Pelabuhan Minanga Tagulandang harus melalui mekanisme P3D, meliputi penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen dari Kementerian Perhubungan kepada pemerintah daerah.
Mekanisme tersebut menjadi perhatian karena Pemkab Sitaro memiliki keterbatasan kemampuan anggaran untuk mengelola aset pelabuhan secara mandiri.
Heronimus menegaskan, pemerintah daerah akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan dasar transportasi di Sitaro dapat ditangani secara bertahap.
“Kami akan terus mengawal kebutuhan ini. Harapannya, dukungan dari pemerintah pusat dapat mempercepat pemenuhan infrastruktur transportasi yang memang dibutuhkan masyarakat Sitaro,” katanya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sitaro Moghtar H.M. Kaudis, Ronald Takarendehang, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sitaro Indra Purukan.
