ZONAUTARA.com – Hubungan antara Inggris dan Israel mengalami ketegangan setelah keputusan pemerintah Inggris untuk melarang perdagangan dengan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki. Keputusan ini memicu kemarahan dari pihak Israel dan menjadi momen penting dalam politik luar negeri antara kedua negara.
Inggris menjadi sasaran utama kemarahan Israel, meskipun 12 negara turut serta mendukung langkah tersebut. Pejabat di London sudah memperkirakan bahwa perubahan kebijakan dramatis terhadap Israel-Palestina ini akan memicu respons yang keras, namun mereka tampaknya terkejut dengan kecepatan dan intensitas reaksi Israel.
Penutupan konsulat Inggris di Yerusalem Timur, yang melayani Tepi Barat dan berhubungan langsung dengan Otoritas Palestina di Ramallah, serta penarikan perwakilan Inggris dari Pusat Dukungan Gaza Internasional, menunjukkan betapa seriusnya respons Israel terhadap tindakan ini.
Permukiman di wilayah pendudukan dianggap ilegal selama beberapa dekade oleh pemerintah Inggris dan lainnya, namun baru kali ini produk dari permukiman tersebut secara khusus dilarang. Menteri Luar Negeri Ed Miliband menyatakan bahwa hubungan ekonomi pemerintah harus mencerminkan keputusan Pengadilan Internasional tahun 2024 yang menyatakan pendudukan itu tidak sah.
Miliband, dalam pernyataan yang emosional, menyebutkan bahwa “terorisme pemukim merajalela” dan menuding pemerintah Israel “menutup mata” terhadap hal ini, menyebut langkah ini sebagai “reset” kebijakan Inggris terhadap Israel. Pernyataannya merupakan sinyal perubahan besar dalam hubungan bilateral yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Diolah dari laporan BBC News.
