ZONAUTARA.com – Gusdurian Kotamobagu berkolaborasi dengan Zonautara.com dan Tampa Baca gelar diseminasi hasil liputan dan diskusi publik bertajuk Krisis Iklim dan Mereka yang Menanggung Dampaknya, berlokasi di Kafe Bukaka, Kotabangon, Kotamobagu, Minggu (27/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk membahas dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan masyarakat, sekaligus melihat kembali kondisi lingkungan di Sulawesi Utara khususnya di kawasan Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Koordinator Gusdurian Kotamobagu, Tyo Mokoagow, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pihak dalam melihat persoalan krisis iklim dari pengalaman masyarakat dan kondisi lingkungan di BMR.
Dalam pembukaan kegiatan, Tyo mengutip pesan Gus Dur yang menempatkan persoalan lingkungan sebagai bagian dari persoalan kemanusiaan.
“Merusak alam adalah merusak kemanusiaan,” kata Tyo.
Diskusi menghadirkan Pemimpin Redaksi Zonautara.com Ronny Adolof Buol dan Kepala Bidang PPKLH, Pengelolaan Sampah, dan LB3 Bolmong, Deysi Makalalag. Diskusi dipandu Rusli Limpudong.
Peserta yang hadir berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari organisasi masyarakat sipil, NGO, wartawan hingga pegiat lingkungan.
Di tengah acara, penampilan komika Iyai Arbie turut menghangatkan suasana. Materi komedi yang dibawakan kritis dan cerdas menjadi selingan di antara rangkaian diskusi, sekaligus membuat suasana kegiatan lebih cair dan interaktif.
Membaca krisis iklim dari lapangan
Dalam diskusi tersebut, Ronny memaparkan hasil liputan Zonautara.com yang tayang Teras.id, platform jejaring yang diinisiasi Tempo, mengenai krisis iklim yang dilakukan di lima kabupaten di Sulawesi Utara.
Liputan tersebut melihat perubahan iklim bukan hanya sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai persoalan sosial dan ekonomi. Dampaknya dirasakan masyarakat yang menggantungkan hidup pada kondisi alam, seperti petani dan nelayan.
Kelompok rentan, termasuk perempuan, juga menghadapi dampak yang tidak selalu sama ketika terjadi perubahan cuaca, kekeringan, banjir maupun gangguan terhadap sumber penghidupan.
“Siapa yang merusak dan siapa yang harus membayar dampaknya?” menjadi salah satu pertanyaan pemantik diskusi yang mengemuka dalam pemaparan Ronny.
Pertanyaan tersebut membawa diskusi pada persoalan yang lebih luas. Krisis iklim tidak hanya berbicara tentang perubahan suhu atau kejadian cuaca ekstrem, tetapi juga mengenai siapa yang paling terdampak dan sejauh mana tanggung jawab berbagai pihak dalam mengurangi risiko tersebut.
“Hasil liputan Zonautara.com menunjukkan masyarakat di tingkat tapak harus berhadapan langsung dengan perubahan kondisi lingkungan. Petani menghadapi ketidakpastian musim tanam, sementara masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam harus menyesuaikan cara hidup dan mata pencaharian mereka” kata Ronny.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa krisis iklim memiliki dampak yang berbeda bagi setiap kelompok. Ketika sumber air berkurang, hasil pertanian menurun atau bencana terjadi, masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas cenderung memiliki ruang adaptasi yang lebih sempit.
Krisis iklim dan ketidakpastian air
Persoalan air menjadi salah satu bagian penting yang dibicarakan dalam diskusi.
Deysi Makalalag mengajak peserta melihat krisis iklim dengan kembali pulang pada kondisi bentang alam BMR, termasuk sumber air dan daerah aliran sungai (DAS) yang menjadi bagian penting dalam menopang kehidupan masyarakat.
Menurutnya, pemahaman mengenai lingkungan perlu dimulai dari lanskap tempat masyarakat hidup. Air bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga pertanian, perkebunan dan berbagai aktivitas ekonomi.
“Perubahan kondisi kawasan hulu, tutupan lahan maupun pengelolaan DAS pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap masyarakat yang berada di bagian hilir” kata Deysi.
Deysi juga menyoroti keberadaan kajian teknis dan data yang sebenarnya telah tersedia di pemerintahan. Persoalannya adalah sejauh mana kajian tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan diterapkan dalam pengelolaan lingkungan.
“Apa yang dikatakan Om Roni, kenyataannya begitu. Bahwa sebenarnya bukan mengecilkan apa yang telah dilakukan, tapi setelah saya pelajari, kajian teknis itu ada di pemerintahan, termasuk mitigasinya. Tapi apakah itu dibaca? Apakah itu diimplementasikan?” ucap Deysi.
Pertanyaan ini menyoroti persoalan yang lebih besar, soal bagaimana menghubungkan pengetahuan mengenai risiko lingkungan dengan kebijakan dan tindakan nyata di lapangan.
Riset perubahan hujan berpengaruh pada masa tanam
Kondisi tersebut juga memiliki kaitan dengan temuan penelitian terbaru mengenai perubahan pola hujan dan pertanian.
Penelitian yang dipublikasikan BRIN pada Agustus 2026 mengenai perubahan pola curah hujan dan periode masa tanam di lahan kering Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menggunakan data tiga stasiun hujan dengan rentang 55 tahun. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pertanian lahan tadah hujan merupakan salah satu agroekosistem yang sensitif terhadap perubahan pola curah hujan.
Temuan penting dalam konteks pembahasan krisis iklim di Sulawesi. Ketika pola hujan berubah, persoalannya bukan hanya kapan hujan turun, tetapi juga bagaimana perubahan tersebut memengaruhi panjang periode tanam dan ketersediaan air bagi pertanian.
Dengan demikian, data iklim dan informasi mengenai perubahan musim menjadi bagian penting dalam menyusun strategi adaptasi. Kajian BRIN tersebut menunjukkan bahwa perubahan pola curah hujan perlu dipertimbangkan dalam penentuan masa tanam, terutama di wilayah yang masih bergantung pada hujan.
Hal ini memperkuat pertanyaan yang muncul dalam diskusi, jika data dan kajian mengenai risiko lingkungan telah tersedia, bagaimana memastikan informasi tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat dan menjadi dasar kebijakan?
Pertanyaan mengenai kebijakan kemudian muncul dari peserta diskusi.
Faisal Manoppo yang menjadi peserta diskusi, mempertanyakan sejumlah kebijakan yang selama ini dianggap tidak selalu memperbaiki atau meringankan persoalan krisis lingkungan, tetapi justru berpotensi memperberat tekanan terhadap lingkungan.
Pertanyaan tersebut memperluas pembahasan dari persoalan dampak menuju sumber persoalan. Menurutnya, membicarakan krisis iklim tidak cukup hanya dengan membahas bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap bencana atau perubahan cuaca.
“Perlu pula dilihat bagaimana kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan ruang berhubungan dengan kondisi lingkungan yang ada,” kata Faisal.
Dengan cara pandang tersebut, menurutnya, mitigasi tidak hanya berarti merespons ketika bencana terjadi, tetapi juga seharusnya mengurangi risiko sejak proses perencanaan.
Sementara itu, Yunita Siwi, aktivis lingkungan Sulut yang turut hadir, memberikan motivasi dan semangat kepada peserta diskusi agar tidak menyerah terhadap keadaan lingkungan di BMR.
“Saya bukan orang BMR tetapi saya melihat tanah ini diberkati dengan kekayaan ayam yang besar, namun kerusakan dan persoalan lingkungan juga tidak kecil,” kata Yunita.
Jurnalis dan tantangan mengawal isu lingkungan
Persoalan lain muncul dari Jihan Gobel, peserta diskusi lainnya, yang mempertanyakan regulasi dan mekanisme mitigasi untuk mengawal serta menyuarakan keresahan publik, terutama bagi jurnalis yang melakukan peliputan isu lingkungan.
Menurutnya, jurnalis perlu memiliki ruang yang aman untuk mengangkat persoalan yang terjadi di masyarakat agar kerja jurnalistik tidak berujung pada serangan balik maupun jerat hukum.
“Saya sendiri yang bukan orang besar, bukan siapa-siapa, akun media sosial saya bisa sampai hilang,” kata Jihan.
Jihan juga mengkritisi cara melihat sebuah peristiwa bencana. Menurutnya, peristiwa tidak seharusnya berhenti pada narasi yang muncul setelah kejadian, tetapi perlu ditelusuri lebih jauh dengan melihat akar persoalan dan faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap terjadinya bencana.
“Karhutla misalnya, apakah kita hanya berhenti di narasi bahwa ini dibakar tanpa juga melihat kondisi alam yang memang faktanya sudah mengering. Sepanjang perjalanan dari Manado ke Kotamobagu saya melihat daun-daun sudah sangat kering yang gesekannyapun berpotensi terbakar,” jelas Jihan.
Dalam konteks jurnalistik, pendekatan tersebut berarti tidak hanya bertanya “apa yang terjadi”, tetapi juga “mengapa terjadi”, siapa yang terdampak, bagaimana risiko terbentuk, serta kebijakan apa yang berhubungan dengan kondisi tersebut.
Pengunaan Chat GPT yang erat berkaitan dengan air serta skema mitigasi rekayasa hujan juga turut dipertanyakan oleh Jihan.
“Apakah skema seperti itu belum bisa diterapkan, atau seperti apa,” tanya Jihan.
Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi penting terutama ketika sebuah peristiwa bencana mudah dibingkai hanya sebagai kejadian alam.
Berbagai argumen, pertanyaan, dan persoalan dalam diskusi dirangkum Rusli Limpudong, Penggerak Gusdurian Kotamobagu, sebagai pemandu diskusi. Menurutnya, diseminasi hasil liputan ini kemudian menjadi ruang untuk mempertemukan pengalaman lapangan, data, perspektif pemerintah, serta keresahan masyarakat.
“Dari pemaparan bang Ronny kita bisa melihat media memiliki peran menghadirkan fakta dari lapangan dan memberi ruang bagi suara kelompok yang terdampak. Pemerintah memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan lingkungan dan mitigasi. Sementara masyarakat sipil dan komunitas dapat berperan dalam mengawasi sekaligus mendorong keterbukaan informasi mengenai persoalan lingkunga,” kata Rusli.
Zonautara.com. menurutnya, dianggap sudah bisa sampai pada riset dengan data yang relevan dengan kondisi lokal. Kajian tentang pola hujan, ketersediaan air dan perubahan lingkungan dapat menjadi salah satu dasar untuk menentukan langkah adaptasi, terutama bagi masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada alam.
“Ini luar biasa jika teman-teman Zonautara bisa sampai memetakan atau meprediksi apa yang selanjutnya akan terjadi dari temuan lapangan yang begitu kaya data. Pada akhirnya, diskusi “Krisis Iklim dan Mereka yang Menanggung Dampaknya” tidak hanya mempertanyakan seberapa besar perubahan iklim telah terjadi, tetapi juga bagaimana masyarakat, pemerintah dan berbagai pihak meresponsnya,” ucap Rusli.
Pertanyaan tentang siapa yang terdampak, siapa yang bertanggung jawab, kebijakan apa yang perlu dievaluasi, serta bagaimana masyarakat dapat menyuarakan keresahannya menjadi bagian penting dari upaya memahami krisis iklim secara lebih utuh.
“Sehingga diskusi dan membicarakan krisis iklim berarti juga membicarakan keadilan, tata kelola dan keberanian untuk melihat persoalan sampai ke akar-akarnya,” tutup Rusli.
