ZONAUTARA.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah mengalokasikan Nilai Manfaat sebesar Rp8,83 triliun guna mendukung operasional penyelenggaraan ibadah haji reguler pada tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi. Alokasi ini merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI terkait biaya haji terbaru.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan kesiapan lembaganya untuk mencairkan dana tersebut tepat waktu. “Kami memastikan alokasi ini siap dicairkan untuk mendukung operasional penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi,” ujar Fadlul di Jakarta, Kamis (8/10).
Hasil rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI menetapkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp98.466.351 per orang. Dari jumlah tersebut, jamaah akan membayar langsung (Bipih) Rp54.648.825 atau 55,50 persen, sementara sisanya Rp43.817.526 atau 44,50 persen berasal dari Nilai Manfaat.
Secara rinci, komponen BPIH per orang meliputi biaya penerbangan Rp38.505.046, biaya operasional di Arab Saudi Rp54.317.360, dan biaya dalam negeri Rp5.643.945. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membacakan keputusan ini di Gedung Parlemen pada Rabu (7/10).
Kepada jamaah, struktur biaya Bipih terdiri dari setoran awal Rp25.000.000, Nilai Manfaat Virtual Account (VA) Rp3.400.000, subsidi pemerintah Rp3.200.000, dan setoran pelunasan sebesar Rp23.048.825. Fadlul menjamin bahwa manajemen dana haji dilakukan secara profesional dan transparan dengan memprioritaskan prinsip kehati-hatian (prudent).
Diolah dari laporan Media Indonesia.
