ZONAUTARA.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Harapan Rakyat menyoroti adanya dugaan kejanggalan dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) seorang guru di Al Azhar BSD yang berinisial SPU. SPU diketahui telah bekerja sejak 2021, namun menurut LBH, dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk tahun ajaran 2023–2024 dan 2024–2025 tidak ditemukan.
Meskipun demikian, SPU menerima PKWT untuk periode 1 Juli 2025 hingga 30 Juni 2026. Kontrak ini kemudian dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja pada 10 Juni 2026, dengan alasan berakhirnya masa kontrak. “Lembar gaji yang bertahun-tahun mencantumkan status kepegawaian percobaan, lima tahun bekerja dengan tiga tahun tanpa kontrak PKWT tertulis dan diakhiri hubungan kerjanya dengan dalih berakhirnya kontrak PKWT. Serta pencatatan PKWT yang terkonfirmasi tercatat ke Disnaker hanya pada tahun 2025,” jelas Fairuz Lazuardi, perwakilan LBH.
LBH juga mempertanyakan status masa percobaan yang tercantum dalam slip gaji SPU. Hingga saat ini, pihak sekolah belum memberikan penjelasan memadai tentang status tersebut serta dasar hubungan kerja yang digunakan. Selain itu, ada dugaan perubahan dokumen slip gaji dari “probation” menjadi “contract” pada 4 Juli 2026, dan nilai penilaian tahunan berkurang dari 92 menjadi 83 setelah PHK.
Kepala Disnaker Kota Tangerang Selatan, S. Maringan, menyatakan bahwa perwakilan Al Azhar BSD telah mencatatkan perselisihan pada 6 Juli 2026. “Sudah kami keluarkan anjuran tertulis dan pekerja menolak,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Said Iqbal dari Kementerian Ketenagakerjaan memberi waktu satu minggu untuk melakukan pemeriksaan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran tersebut. “Kami meminta agar Kemnaker turun tangan dalam waktu seminggu melakukan pemeriksaan pengawasan kepada sekolah Al Azhar BSD.”
Diolah dari laporan Tirto.id.
