ZONAUTARA.com – Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai payung hukum baru yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK). UU ini disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026 dan mulai berlaku pada hari yang sama.
Pada Bab XV UU ini dijelaskan bahwa PHK dapat terjadi pada badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak, serta di usaha-usaha sosial yang mempekerjakan orang dengan memberikan imbalan. Namun, sebelum melakukan PHK, pemberi kerja wajib mengupayakan pencegahan bersama pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah.
Upaya pencegahan PHK sebagaimana tercantum dalam Pasal 228 ayat (2) meliputi pengurangan kerja lembur, sif, jam kerja, tidak memperpanjang kontrak kerja yang habis, dan menawarkan pensiun dini secara sukarela. Jika PHK tak bisa dihindari, maka harus dilakukan perundingan bipartit secara musyawarah.
Pasal 228 ayat (7) mengatur bahwa tanpa adanya kesepakatan atau putusan hukum, PHK dianggap batal dan pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali karyawan yang bersangkutan. Selain itu, Pasal 230 ayat (1) juga mengatur 10 alasan perusahaan tidak boleh melakukan PHK, misalnya karyawan sakit dengan surat keterangan dokter selama kurang dari 12 bulan.
Undang-Undang baru ini menegaskan pentingnya proses musyawarah dan perlindungan karyawan dalam prosedur PHK di Indonesia, sehingga menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia – News.
