ZONAUTARA.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa penggunaan dana haji sebesar Rp161,73 miliar pada penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M tidak tepat sasaran. Dana tersebut dipakai untuk mensubsidi 4.760 jemaah yang dianggap tidak memenuhi kriteria keberangkatan.
Dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II-2025, BPK merinci bahwa 504 jemaah pernah menunaikan ibadah haji dalam 10 tahun terakhir, 2.682 jemaah menggunakan skema penggabungan mahram tanpa hubungan keluarga, dan 1.574 jemaah melalui pelimpahan porsi yang tidak sesuai ketentuan.
BPK menilai situasi ini berdampak negatif pada penyelenggaraan haji karena dana tersebut selain membebani keuangan haji juga menunda keberangkatan jemaah yang telah memenuhi syarat. “Akibatnya, BPIH digunakan untuk menyubsidi jemaah yang tidak seharusnya berangkat serta menghambat keberangkatan jemaah yang sesuai ketentuan,” tulis BPK dalam laporannya.
BPK merekomendasikan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola data dan kuota jemaah dengan memverifikasi data kependudukan dan menertibkan penggabungan serta pelimpahan porsi yang tidak sesuai aturan. Koordinasi antar kementerian juga disarankan agar seleksi jemaah lebih akurat.
Temuan ini menyoroti pengelolaan dana haji dari masyarakat dan kepatuhan terhadap distribusi kuota ibadah. BPK melaporkan 14 temuan dengan 17 masalah ketidakefektifan dalam penyelenggaraan haji 1446H/2025M, dan 14 temuan dengan 22 masalah kepatuhan, termasuk kelemahan SPI, ketidakpatuhan sebesar Rp5,89 miliar, dan masalah efektivitas Rp697,14 juta.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
