ZONAUTARA.com – Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan tenda jemaah haji Indonesia di Arafah pada Kamis (21/5). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa layanan bagi jemaah berjalan secara optimal menjelang puncak ibadah haji yang berlangsung di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Dalam pengecekan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah menemukan beberapa catatan terkait kapasitas tenda yang masih membutuhkan penyesuaian. Irfan Yusuf menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan tempat yang layak dan nyaman saat puncak haji. “Kami ingin memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan tempat yang layak dan nyaman saat puncak haji nanti. Karena itu, semua temuan hari ini akan segera kami tindak lanjuti,” kata Menhaj.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, terdapat selisih kapasitas di beberapa tenda. Salah satu tenda yang seharusnya dapat menampung 350 jemaah, ternyata hanya mampu menampung 332 tempat. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu kekurangan ruang istirahat jika terjadi di banyak lokasi. Menhaj juga menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin persoalan serupa terulang seperti pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, di mana keterbatasan kapasitas tenda berdampak pada pelayanan jemaah. “Kami akan hitung semuanya secara manual dan detail. Jangan sampai ada jemaah yang tidak mendapatkan tempat,” tegasnya.
Selain meninjau di Arafah, pemerintah juga akan memeriksa kesiapan tenda di Mina yang menjadi lokasi jemaah bermalam lebih lama selama fase Armuzna. Tim Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) diminta segera menyelesaikan seluruh kekurangan dalam beberapa hari mendatang. Dalam kesempatan yang sama, Menhaj menekankan bahwa seluruh pengaturan tenda, pembagian kloter, hingga mobilitas jemaah berada di bawah kendali penuh PPIH. Karena itu, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) diminta tidak lagi melakukan pengaturan sendiri di lapangan. “Seluruh pengaturan dilakukan terpusat oleh PPIH agar layanan lebih tertib dan terukur,” katanya.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa pihaknya telah menertibkan berbagai identitas KBIHU dan spanduk tidak resmi yang terpasang di area tenda Arafah. “Kami tadi langsung mencopot identitas KBIHU dan spanduk yang tidak resmi. Ini pengingat agar tidak ada penguasaan tenda untuk kelompok tertentu,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa seluruh jemaah memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan tanpa adanya diskriminasi kelompok tertentu. “Tidak boleh ada tenda yang didominasi untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya. Dahnil juga mengingatkan bahwa pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada KBIHU yang terbukti melakukan penguasaan tenda demi kepentingan kelompok tertentu. “Kalau ditemukan pelanggaran, tentu akan ada tindakan tegas,” ujarnya.
Diolah dari laporan Media Indonesia.
